Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Grobogan Gelar Public Hearing Raperda Produk Hukum

A
Penulis: Ali Mustofa❯
SERAP ASPIRASI: Ketua Bapemperda DPRD Grobogan Lusia Indah Artani (tengah) menyerap aspirasi masyarakat penyusunan raperda inisiatif kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
SERAP ASPIRASI: Ketua Bapemperda DPRD Grobogan Lusia Indah Artani (tengah) menyerap aspirasi masyarakat penyusunan raperda inisiatif kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
GROBOGAN – Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Grobogan menggelar public hearing untuk menyerap aspirasi masyarakat di ruang paripurna satu, Kamis (18/11) kemarin. Kegiatan tersebut diikuti jajaran masing-masing OPD dan bagian Setda Grobogan untuk penyusunan penyusunan draf raperda inisiatif DPRD Kabupaten grobogan tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah.

Ketua Bapemperda Grobogan Lusia Indah Artani mengatakan, tujuan melaksanakan public hearing dalam penyusunan raperda inisiatif raperda tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

”Harapanya kami dengan cepat dan mudah untuk untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari draf raperda yang akan kami susun. Perda yang dihasilkan nantinya dapat dilaksanakan oleh jajaran dimasing-masing OPD dan Bagian Setda Kabupaten Grobogan,” kata Lusia Indah Artani politisi PDI P Grobogan.

Selain itu, lanjut Lusi, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pelaksanaan kebijakan atau Peraturan Daerah nantinya setelah ditetapkan menjadi Perda mendapat dukungan penuh dari masyarakat khususnya jajaran pemerintahan Kabupaten Grobogan.

”Kami mengundang narasumber dari Kemenkumham sebagai pemapar yang akan menjelaskan dasar hukum serta materi–materi apa saja yang diatur dalam Raperda,” ujarnya.

Dia menjelaskan, para OPD yang hadir juga dijelaskan secara garis besar latar belakang, dasar hukum, materi apa saja yang diatur dalam draf raperda tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan.

Mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

”Untuk produk hukum daerah ada. Yaitu berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD. Sedangkan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD,” terang dia.

Lusi menambahkan, tujuan dibentuk untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, muatan dalam draf raperda ada 13 bab dan 104 pasal. Yaitu Ketentuan Umum, Produk Hukum Daerah, Perencanaan, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Penetapan dan Pembahasan Produk Hukum Daerah.

Kemudian pembinaan Terhadap Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, evaluasi Raperda, Nomor register, Penetapan, Penomoran.penggandaan dan Autentifikasi, Klarifikasi Perda, Penyebarluasan, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.

”Dari masukan dari masing-masing akan dijawab dari pemateri Kemenkumham. Hasil masukan ini akan dijadikan bahan penyusunan raperda inisiatif DPRD Grobogan,” tandasnya. (him)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bapemperda DPRD Grobogan Serap Aspirasi Publik, Raperda Kabupaten Layak Anak

Bapemperda DPRD Grobogan Serap Aspirasi Publik, Raperda Kabupaten Layak Anak

DPRD Kabupaten Grobogan terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Tiga BUMD Tahun Dapat Penyertaan Modal Rp2,6 Miliar

Tiga BUMD Tahun Dapat Penyertaan Modal Rp2,6 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp2,6 miliar kepada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk penguatan usaha, peningkatan pelayanan

Belajar Demokrasi Sejak Dini, Siswa MI Assalam Kradenan Kunjungi Kantor DPRD Grobogan

Belajar Demokrasi Sejak Dini, Siswa MI Assalam Kradenan Kunjungi Kantor DPRD Grobogan

Mengenalkan dunia pemerintahan dan demokrasi tak harus menunggu siswa beranjak dewasa. MI Assalam Kradenan, Kabupaten Grobogan, mengajak para siswanya belajar langsung tentang tugas dan fungsi lembaga legislatif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer