Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Surat tersebut merujuk pada Perpres RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Ada tiga pasal yang menjadi rujukan. Yakni pasal 13A ayat 2, Pasal 13 A ayat 4, dan Pasal 13B.
Tiga jenis jaminan sosial atau bantuan sosial yang terancam ditunda dan diberhentikan pemberiannya. Ketiganya yakni jaminan kesehatan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), bansos Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT).
Selain tidak bisa menerima bansos, masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi namun belum divaksinasi juga terancam tidak dilayanani administrasi kependudukan. Sebab, warga harus membawa sertifikat vaksinasi saat mengurusnya.
Dalam surat tersebut disebutkan para camat agar menyampaikan kepada kepala desa atau kelurahan di wilayah masing-masing untuk menyebarkan informasi tersebut. Bahwa, apabila ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 tapi tidak bersedia divaksinasi, maka bansos yang selama ini diterima bisa ditunda bahkan dibatalkan pemberiannya.
Menanggapi surat tersebut, salah satu warga Desa Ringinharjo, Kecamatan Gubug, Jamiah mengaku pasrah atas kebijakan tersebut. Dia pun sudah menjalani vaksinasi beberapa waktu lalu. Sebab, sekarang banyak hal yang mewajibkan sertifikat vaksinasi.
”Setuju tidak setuju, orang bawah kan bisanya ikut. Saya hanya mematuhi. Apa-apa sekarang harus pakai sertifikat vaksin,” terangnya.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



