Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kegiatan rapat dimulai dengan paparan Kasat Lantas AKP Sri Martini terkait perkara laka yang melibatkan antara mobil Avanza dengan kereta barang di Desa Medani, Kecamatan Tegowanu yang menyebabkan tiga orang tewas di tempat. Laka tersebut terjadi di perlintasan kereta api sebidang atau perlintasan tanpa palang.
Kepala Desa Medani Sri Gandono mengaku telah mengupayakan swadaya masyarakat Desa Medani untuk penjaga perlintasan sebidang. Permasalahan yang terjadi karena ketinggian rel kereta api di Desa Gebangan berbeda, sehingga beberapa kendaraan pendek tersangkut di rel kereta api dan menghambat kendaraan yang melintas.
“Untuk itu PT KAI harap diberi solusi. Saat ini sudah dibuat pita kejut di jalur perlintasan kereta api,” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Tegowanu Yunus Suryawan mengungkapkan ramainya lalu lintas di jalur aspal pabrik semen membuat kecelakaan yang terjadi karena kelalaian pengendara. Padahal sudah ada penjaga secara swadaya. Hingga kini sudah ada dua kasus laka kereta di jalur tersebut.
“Kami berharap pembangunan flyover dipercepat. Ini sebagai upaya mengurangi kecelakaan di lokasi perlintasan sebidang,” ungkapnya.
Kepala Dinas Perhubungan Agung Sutanto menambahkan, telah berkoordinasi dan rapat bersama instansi dan kepala desa. “Kesepakatannya mengurangi perlintasan yang ditutup secara resmi oleh PT KAI dan mempersilakan pengelolaan perlintasan sebidang yang diusulkan kepala desa berupa pemberian palang pintu dan penempatan petugas palang,” ungkapnya.
Saat ini terdata ada 14 perlintasan resmi dan 43 perlintasan liar. Untuk pembangunan flyover saat ini dalam proses perizinan.
Pihak KAI Daop 4 Semarang mengucapkan terima kasih atas solusi yang disampaikan kepala desa karena sesuai UU, perlintasan harus ditutup. Dengan adanya swadaya, palang pintu dan penjaga dari masyarakat desa menjadi solution.
“Tanggung jawab pengelolaan perlintasan kereta api di jalan kabupaten atau desa dibebankan kepada bupati. Ini harus dievaluasi setahun sekali berkaitan peningkatan keselamatan,” ujar perwakilan KAI Daop 4 Semarang Wisny Tri Ariyanti.
Berdasarkan peraturan menteri, kewajiban PT KAI untuk menutup perlintasan liar dengan lebar jalan yang kurang dari 2 meter. Jika lebih dari itu diserahkan kepada bupati atau walikota setempat.
Dari forum tersebut juga diambil kesimpulan masing-masing kecamatan melaksanakan pengelolaan perlintasan sebidang secara swadaya dengan memasang palang kereta api dan menempatkan penjaga dari masyarakat. Rencananya, PT KAI bersama kepala daerah akan duduk bersama untuk membahas perbaikan rel kereta api yang tingginya tidak sama.
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



