alexametrics
26.4 C
Kudus
Friday, May 13, 2022

Butuh Penyegaran, 153 Pejabat Pemda Grobogan Dimutasi

GROBOGAN – Bupati Sri Sumarni melantik dan pengambilan sumpah jabatan administrator, pengawas, dan pengukuhan penugasan pejabatan fungsional sub koordinator di lingkungan Pemda Grobogan di pendopo Kabupaten Grobogan  Kamis (20/1). Jumlah pejabat yang dimutasi ada 153 orang yang tersebar di sembilan OPD.

Mutasi ini untuk mengisi jabatan yang kosong di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperakim), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Sekertariat Dewan (Sekwan), Sekertariat Daerah (Setda), RSUD R Soedjati Purwodadi, RSUD Ki Ageng Selo, dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo.

“Pelantikan 153 pejabat demi kelancaran dan kemajuan Pemkab Grobogan agar semakin hebat,” kata Bupati Sri Sumarni.


Pelantikan, kata bupati, untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2016 TentangPedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Baca Juga :  Inilah Sosok Crazy Rich Grobogan yang Bangun Jalan Sendiri Senilai Rp 2 M

Pemerintah daerah diinstruksikan untuk menata dan menyesuaikan Nomenklatur sesuai dengan klasifikasi perumpunan. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja, sehingga OPD yang terdampak perubahan nomenklatur dilakukan Pelantikan dan Pengukuhan bagi Pejabat Struktural dan Fungsional yang diberikan Penugasan sebagai Sub Koordinator.

“Kepada perangkat daerah yang terdampak perubahan nomenklatur, seperti Setda, DPUPR,  Disperakim, dan Dinas Perhubungan, tentu harus segera  bersinergi dalam menyesuaikan tupoksi dan struktur barunya,” ujarnya.

Bupati menambahkan, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan, pelantikan dan pengangkatan sumpah atau janji harus dilakukan PNS yang diangkat menjadi pejabat struktural dan fungsional. Jabatan baru yang diemban ini sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

“Jabatan juga menjadi bagian dari kepercayaan yang diberikan, di mana pun ditugaskan. Maka jangan pernah mengabaikan amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan ini. Setelah ini tentunya akan terus dilakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut,” ujarnya.  (mun/mal)

 






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Bupati Sri Sumarni melantik dan pengambilan sumpah jabatan administrator, pengawas, dan pengukuhan penugasan pejabatan fungsional sub koordinator di lingkungan Pemda Grobogan di pendopo Kabupaten Grobogan  Kamis (20/1). Jumlah pejabat yang dimutasi ada 153 orang yang tersebar di sembilan OPD.

Mutasi ini untuk mengisi jabatan yang kosong di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperakim), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Sekertariat Dewan (Sekwan), Sekertariat Daerah (Setda), RSUD R Soedjati Purwodadi, RSUD Ki Ageng Selo, dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo.

“Pelantikan 153 pejabat demi kelancaran dan kemajuan Pemkab Grobogan agar semakin hebat,” kata Bupati Sri Sumarni.

Pelantikan, kata bupati, untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2016 TentangPedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Baca Juga :  Inilah Sosok Crazy Rich Grobogan yang Bangun Jalan Sendiri Senilai Rp 2 M

Pemerintah daerah diinstruksikan untuk menata dan menyesuaikan Nomenklatur sesuai dengan klasifikasi perumpunan. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja, sehingga OPD yang terdampak perubahan nomenklatur dilakukan Pelantikan dan Pengukuhan bagi Pejabat Struktural dan Fungsional yang diberikan Penugasan sebagai Sub Koordinator.

“Kepada perangkat daerah yang terdampak perubahan nomenklatur, seperti Setda, DPUPR,  Disperakim, dan Dinas Perhubungan, tentu harus segera  bersinergi dalam menyesuaikan tupoksi dan struktur barunya,” ujarnya.

Bupati menambahkan, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan, pelantikan dan pengangkatan sumpah atau janji harus dilakukan PNS yang diangkat menjadi pejabat struktural dan fungsional. Jabatan baru yang diemban ini sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

“Jabatan juga menjadi bagian dari kepercayaan yang diberikan, di mana pun ditugaskan. Maka jangan pernah mengabaikan amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan ini. Setelah ini tentunya akan terus dilakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut,” ujarnya.  (mun/mal)

 






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/