alexametrics
24.3 C
Kudus
Monday, July 4, 2022

Terdakwa Korupsi UPK Kecamatan Tawangharjo Divonis Satu Tahun Dua Bulan

GROBOGAN – Terdakwa kasus dugaan korupsi Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Guntoro divonis hukuman satu tahun dua bulan oleh majelis hakim tipikor Semarang. Warga Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo yang menjabat sebagai bendahara UPK tersebut juga harus membayar denda Rp 50 juta. Jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Putusan tersebut dibacakan hakim ketua Casmaya dengan anggota hakim Joko Saptono dan Alfis Septiani. Panitera pengganti Siti Masyitoh. Petikan putusan tersebut tertulis di surat Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2021/PNSmg.

“Putusan hasil persidangan di PN Tipikor Semarang. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepaa terdakwa Guntoro dengan pidana penjara satu tahun dua bulan dan denda sebesar Rp 50 juta. Jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan,” kata Kasi Pidsus Kejari Grobogan Iwan Nuzuardhi kemarin.


Selain putusan itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa. Yaitu sebesar Rp 331.614.000,00  diperhitungkan dengan uang jumlah sama yang telah dititipkan terdakwa kepada penuntut umum dikembalikan atau disetorkan pada unit pengelolaan kegiatan dana amanah pemberdayaan masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Tawangharjo.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya kepada dari pidana yang dijatuhkan,” ujarnya.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana UPK Kecamatan Tawangharjo dengan terdakwa Guntoro bendahara UPK penyalahgunaan dana tersebut dilakukan dalam waktu tahun 2017-2019. Saat melengkapi berkas berita acara (BAP) Guntoro menitipkan uang hasil audit internal UPK Tawangharjo sebesar Rp 331,641 juta kepada penyidik. Jumlah itu merupakan sebagian kerugian berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari aparat pengawas internal Inspektorat Grobogan sebesar Rp 633,724 juta.

Baca Juga :  Tak Cukup Bukti, Lelang Agunan BKK Purwodadi di Pengadilan Dibatalkan

Dari laporan hasil audit perhitungan kerugian negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan Nomor LAP.356/81/ OP.21/2021 tanggal 24 September 2021, sehingga kerugian negara dalam kurun waktu tiga tahun  Rp 633.724 juta.

Temuan kasus korupsi berawal laporan warga masyarakat dan hasil audit dari UPK Kecamatan Tawangharjo. Modus yang dilakukan tersangka menarik uang pinjaman UPK Kecamatan Tawangharjo ke kreditur di setiap desa. Namun, dari hasil penarikan pinjaman tidak disetorkan tersangka ke bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo. Dana tersebut digunakan pribadi.

Terbongkarnya kasus itu menyusul adanya audit keuangan. Dalam audit ditemui antara dana pemasukan dan pengeluaran serta aset tidak sesuai. Kemudian ditelusuri di lapangan, ternyata tersangka menarik uang pinjaman tidak disetorkan ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo. (mun/mal)

 

 






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Terdakwa kasus dugaan korupsi Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo Guntoro divonis hukuman satu tahun dua bulan oleh majelis hakim tipikor Semarang. Warga Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo yang menjabat sebagai bendahara UPK tersebut juga harus membayar denda Rp 50 juta. Jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Putusan tersebut dibacakan hakim ketua Casmaya dengan anggota hakim Joko Saptono dan Alfis Septiani. Panitera pengganti Siti Masyitoh. Petikan putusan tersebut tertulis di surat Nomor: 79/Pid.Sus-TPK/2021/PNSmg.

“Putusan hasil persidangan di PN Tipikor Semarang. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepaa terdakwa Guntoro dengan pidana penjara satu tahun dua bulan dan denda sebesar Rp 50 juta. Jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan,” kata Kasi Pidsus Kejari Grobogan Iwan Nuzuardhi kemarin.

Selain putusan itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa. Yaitu sebesar Rp 331.614.000,00  diperhitungkan dengan uang jumlah sama yang telah dititipkan terdakwa kepada penuntut umum dikembalikan atau disetorkan pada unit pengelolaan kegiatan dana amanah pemberdayaan masyarakat (UPK-DAPM) Kecamatan Tawangharjo.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya kepada dari pidana yang dijatuhkan,” ujarnya.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana UPK Kecamatan Tawangharjo dengan terdakwa Guntoro bendahara UPK penyalahgunaan dana tersebut dilakukan dalam waktu tahun 2017-2019. Saat melengkapi berkas berita acara (BAP) Guntoro menitipkan uang hasil audit internal UPK Tawangharjo sebesar Rp 331,641 juta kepada penyidik. Jumlah itu merupakan sebagian kerugian berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dari aparat pengawas internal Inspektorat Grobogan sebesar Rp 633,724 juta.

Baca Juga :  Anggaran Dipangkas, Pembuatan RTH Grobogan Libur Dulu

Dari laporan hasil audit perhitungan kerugian negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MP) pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Tawangharjo dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan Nomor LAP.356/81/ OP.21/2021 tanggal 24 September 2021, sehingga kerugian negara dalam kurun waktu tiga tahun  Rp 633.724 juta.

Temuan kasus korupsi berawal laporan warga masyarakat dan hasil audit dari UPK Kecamatan Tawangharjo. Modus yang dilakukan tersangka menarik uang pinjaman UPK Kecamatan Tawangharjo ke kreditur di setiap desa. Namun, dari hasil penarikan pinjaman tidak disetorkan tersangka ke bendahara UPK Kecamatan Tawangharjo. Dana tersebut digunakan pribadi.

Terbongkarnya kasus itu menyusul adanya audit keuangan. Dalam audit ditemui antara dana pemasukan dan pengeluaran serta aset tidak sesuai. Kemudian ditelusuri di lapangan, ternyata tersangka menarik uang pinjaman tidak disetorkan ke kantor UPK Kecamatan Tawangharjo. (mun/mal)

 

 






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/