alexametrics
29.4 C
Kudus
Friday, May 13, 2022

Bupati Grobogan Terima Piagam WTP LKPD 2020

GROBOGAN – Bupati Grobogan Sri Sumarni mendapatkan piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD tahun 2020 diberikan secara langsung Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Miden Sihombing. Penyerahan piagam penghargaan disaksikan OPD terkait di Gedung Riptaloka Setda Grobogan Kamis (14/10) kemarin.

Selain itu, Pemkab Grobogan juga mendapatkan evaluasi DAK fiisik dan dana desa pemerintah Kabupaten Grobogan. Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk tahun ini atas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terhadap LKPD tahun anggaran 2020 telah mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

”Capaian opini WTP atas LKPD ini telah diterima mulai dari LKPD Tahun 2015 sampai dengan 2020. Sehingga sampai dengan saat ini kami telah meraih opini WTP sebanyak enam kali berturut-turut,” kata Bupati Sri Sumarni.

(SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Adanya penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi peningkatan kinerja. Menjadi pembelajaran dan komitmen untuk terus mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel. Kemudian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah bisa mencapai pada titik ideal, yang berujung pada tercapainya kepemerintahan yang baik dan bersih.

”Harapanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan pelayanan publik. Dan meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya.

Sri Sumarni menyampaikan pengelolaan DAK Fisik Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 155,1 miliar meliputi 20 sub bidang. Dari pagu tersebut nilai kontrak keseluruhan yang sudah ditandatangani sejumlah Rp 139,6 miliar atau 90,02 persen. Sedangkan sisanya 15,4 miliar. Selama ini pelaksanaan DAK fisik setiap tahun di Kabupaten Grobogan relatif tidak ada permasalahan. Baik dari segi perencanaan, proses pengadaan barang/jasa, pelaksanaan maupun pencairan.

Saat ini, permasalahan utama DAK Fisik terjadi di awal tahun, karena sampai dengan saat ini  masih adanya keterlambatan desk yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian teknis. Di samping itu masih dijumpai turunnya juknis DAK yang terlambat. Untuk realisasi pencairan DAK fisik sampai dengan 11 Oktober 2021 telah masuk pada rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp. 49,6 miliar  atau 35,54 persen dari nilai kontrak.

Baca Juga :  Kandang di Grobogan Terbakar, 25 Ribu Ayam Mati Terpanggang

Sementara itu, Dana Desa tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi sejumlah Rp 303,3 miliar. Dana tersebut dibagi untuk 273 Desa se-Kabupaten Grobogan. Adapun alokasi untuk desa terbesar diterima Desa Sindurejo, Pulokulon menerima alokasi Dana Desa sejumlah Rp 1,9 miliar. Sedangkan alokasi terkecil diterima Desa Gebangan, Tegowanu, sejumlah Rp 766.9 juta.

”Sampai dengan Oktober ini keseluruhan anggaran Dana Desa 100 persen telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Desa. Mengenai penggunaan Dana Desa untuk BLT kebutuhan setiap bulan sejumlah Rp 6,9 miliar atau total untuk kebutuhan 12 bulan sejumlah Rp 83,5 miliar,” tandasnya.

Pada tahun 2020 terkait percepatan penyaluran Dana Desa, Kabupaten Grobogan nomor 2 se-Jawa Tengah. Pada Tahun 2021 tercepat penyaluran Dana Desa pertama se-Jawa Tengah sampai September 2021 Grobogan menyalurkan terbanyak urutan ke-3 secara nasional (yaitu mencapai 93 persen). Dan sampai 4 oktober 2021 sudah 100 persen. Kementeria keuangan telah memberi apresiasi kepada desa di Grobogan, sebanyak 41 Desa, dengan diberikan tambahan dana apresiasi dalam dana desanya.

kami mengucapkan terima kasih kepada KPPN Purwodadi sebagai kepanjangan tangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, atas pelayanan, kerja sama dan sinergitas yang baik selama ini dalam penyaluran dana transfer khususnya Dana DAK Fisik dan Dana Desa. Sehingga penyaluran dapat terlaksana tepat waktu dan tepat jumlah,” tambahnya. (zen)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Bupati Grobogan Sri Sumarni mendapatkan piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD tahun 2020 diberikan secara langsung Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Miden Sihombing. Penyerahan piagam penghargaan disaksikan OPD terkait di Gedung Riptaloka Setda Grobogan Kamis (14/10) kemarin.

Selain itu, Pemkab Grobogan juga mendapatkan evaluasi DAK fiisik dan dana desa pemerintah Kabupaten Grobogan. Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk tahun ini atas pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terhadap LKPD tahun anggaran 2020 telah mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

”Capaian opini WTP atas LKPD ini telah diterima mulai dari LKPD Tahun 2015 sampai dengan 2020. Sehingga sampai dengan saat ini kami telah meraih opini WTP sebanyak enam kali berturut-turut,” kata Bupati Sri Sumarni.

(SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Adanya penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi peningkatan kinerja. Menjadi pembelajaran dan komitmen untuk terus mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel. Kemudian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah bisa mencapai pada titik ideal, yang berujung pada tercapainya kepemerintahan yang baik dan bersih.

”Harapanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan pelayanan publik. Dan meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya.

Sri Sumarni menyampaikan pengelolaan DAK Fisik Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 155,1 miliar meliputi 20 sub bidang. Dari pagu tersebut nilai kontrak keseluruhan yang sudah ditandatangani sejumlah Rp 139,6 miliar atau 90,02 persen. Sedangkan sisanya 15,4 miliar. Selama ini pelaksanaan DAK fisik setiap tahun di Kabupaten Grobogan relatif tidak ada permasalahan. Baik dari segi perencanaan, proses pengadaan barang/jasa, pelaksanaan maupun pencairan.

Saat ini, permasalahan utama DAK Fisik terjadi di awal tahun, karena sampai dengan saat ini  masih adanya keterlambatan desk yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian teknis. Di samping itu masih dijumpai turunnya juknis DAK yang terlambat. Untuk realisasi pencairan DAK fisik sampai dengan 11 Oktober 2021 telah masuk pada rekening Kas Umum Daerah sejumlah Rp. 49,6 miliar  atau 35,54 persen dari nilai kontrak.

Baca Juga :  Enam Bulan, Sudah Ada 1.404 Janda Baru di Grobogan

Sementara itu, Dana Desa tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi sejumlah Rp 303,3 miliar. Dana tersebut dibagi untuk 273 Desa se-Kabupaten Grobogan. Adapun alokasi untuk desa terbesar diterima Desa Sindurejo, Pulokulon menerima alokasi Dana Desa sejumlah Rp 1,9 miliar. Sedangkan alokasi terkecil diterima Desa Gebangan, Tegowanu, sejumlah Rp 766.9 juta.

”Sampai dengan Oktober ini keseluruhan anggaran Dana Desa 100 persen telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Desa. Mengenai penggunaan Dana Desa untuk BLT kebutuhan setiap bulan sejumlah Rp 6,9 miliar atau total untuk kebutuhan 12 bulan sejumlah Rp 83,5 miliar,” tandasnya.

Pada tahun 2020 terkait percepatan penyaluran Dana Desa, Kabupaten Grobogan nomor 2 se-Jawa Tengah. Pada Tahun 2021 tercepat penyaluran Dana Desa pertama se-Jawa Tengah sampai September 2021 Grobogan menyalurkan terbanyak urutan ke-3 secara nasional (yaitu mencapai 93 persen). Dan sampai 4 oktober 2021 sudah 100 persen. Kementeria keuangan telah memberi apresiasi kepada desa di Grobogan, sebanyak 41 Desa, dengan diberikan tambahan dana apresiasi dalam dana desanya.

kami mengucapkan terima kasih kepada KPPN Purwodadi sebagai kepanjangan tangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, atas pelayanan, kerja sama dan sinergitas yang baik selama ini dalam penyaluran dana transfer khususnya Dana DAK Fisik dan Dana Desa. Sehingga penyaluran dapat terlaksana tepat waktu dan tepat jumlah,” tambahnya. (zen)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/