alexametrics
30.5 C
Kudus
Thursday, May 12, 2022

Masuk Wilayah Kedungsepur, Infrastruktur Transportasi di Grobogan Dibenahi

ROBOGAN – Pemkab Grobogan melalui Bappeda mulai menyiapkan berbagai perubahan infrastruktur dan transportasi lantaran meliputi kawasan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi). Urban Mobility Plan (UMP) dilakukan di Rumah Kedelai Grobogan (RKG) kemarin.

Dari 19 kecamatan hanya 12 kecamatan di Kabupaten Grobogan yang masuk kawasan Kedungsepur, yaitu: Kecamatan Tegowanu, Tanggungharjo, Gubug, Kedungjati, Godong, Karangrayung, Klambu, Brati, Penawangan, Purwodadi, Grobogan dan Toroh.

Kepala Bappeda Grobogan Anang Armunanto mengungkapkan Kabupaten Grobogan merupakan satu-satunya wilayah di Kedungsepur yang tidak memiliki jalan nasional. Maka dalam menunjang suksesnya program tersebut pengembangan jaringan transportasi mulai diusulkan.


”Kenapa kami (Red, Grobogan) masuk di program ini? Karena Grobogan menjadi wilayah penunjang bagi Kota Semarang sebagai penyedia komoditas pertanian, sumber daya manusia, lokal industri dan jaringan infrastuktur wilayah. Maka ada delapan poin yang kami tekankan di sini,” paparnya.

Delapan poin tersebut yakni peningkatan kelas jalan provinsi ke nasional, pengembangan sarana prasarana angkutan jalan dan perlengkapan jalan (terminal, rambu-rambu, marka).

Kemudian integrasi Transjateng dengan angkutan umum pedesaan (feeder), integrasi moda transportasi darat dan berbasis rel, peningkatan layanan kereta api kedungsepur dan transit di stasiun Ngrombo, reaktivitas KA Kalijaga dan KA koridor Kedungjati-Tuntang. Serta pengelolaan perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan pengembangan sistem logistik daerah (Silogda) berbasis rel.

”Salah satu yang kami gadang-gadang sejak 2016, kami usulkan peningkatan kelas jalan sepanjang Semarang-Godong-Purwodadi-Wirosari-Ngaringan-Perbatasan Blora. Selama ini lalu lintas sepanjang jalan tersebut padat, rata-rata terdapat kendaraan berat (over dimension overload) ODOL. Kami ingin tingkatkan dari jalan provinsi ke nasional,” jelasnya.

Baca Juga :  PPNI Berketad Perjuangkan Kesejahteraan Perawat

Menurutnya, ruang jalan tersebut menjadi jalan penghubung antar ibu kota provinsi (Semarang-Surabaya) sehingga layak minimal menjadi jalan kelas satu/ kolektor primer (JKP-1) atau arteri.

”Kami sedang perjuangkan. Kami sudah beberapa kali mengusulkan peningkatan kelas sejak 2016 ke kementerian, kemudian mengusulkan kembali pada 2018 dan belum ada tanggapan. Karena ini tidak akan mudah. Kemudian 15 Juli tahun ini kami membuat surat kepada Presiden RI. Hingga pada Desember ini saat Bupati Grobogan Sri Sumarni bertemu langsung dengan presiden sempat diusulkan langsung, saat itu sempat direspons. Akhirnya dua pekan lalu, kami kembali menyurati lagi untuk meminta audiensi ke presiden,” jelasnya.

Keseriusan itu ditunjukkan Kabupaten Grobogan untuk bisa merubah infrastruktur. Selain infrastuktur, akomodasi distribusi barang juga akan dikembangkan melalui dryport atau gudang barang di sekitar stasiun potensial.

”Ada tiga stasiun yang rencana kami usulkan yakni Stasiun Tanggungharjo, Ngrombo dan Kradenan. Kebetulan Stasiun Tanggungharjo ini merupakan stasiun tertua di Indonesia dibangun tahun 1864. Saat ini fungsinya sebagai stasiun pemantau dan tidak ada proses naik-turun penumpang. Stasiun ini diharapkan bisa dijadikan stasiun peti kemas, bisa untuk transit untuk antrean dari Pelabuhan Tanjung Mas (Jakarta-Surabaya),” harapnya.

Sedangkan Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Undip Semarang Okto Risdianto Manullang menambahkan, jika UMP ini dimaksud bisa menghubungkan kabupaten ke provinsi. Namun, cara mensuksekan program harus melalui pendekatan karakter masyarakat.

”Pola pergerakan orang berbeda-beda. Pelajari dulu karakter, sisi dan perilaku masyarakat, sehingga bisa memetakan anggaran dengan baik,” imbuhnya.






Reporter: Intan Maylani Sabrina

ROBOGAN – Pemkab Grobogan melalui Bappeda mulai menyiapkan berbagai perubahan infrastruktur dan transportasi lantaran meliputi kawasan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi). Urban Mobility Plan (UMP) dilakukan di Rumah Kedelai Grobogan (RKG) kemarin.

Dari 19 kecamatan hanya 12 kecamatan di Kabupaten Grobogan yang masuk kawasan Kedungsepur, yaitu: Kecamatan Tegowanu, Tanggungharjo, Gubug, Kedungjati, Godong, Karangrayung, Klambu, Brati, Penawangan, Purwodadi, Grobogan dan Toroh.

Kepala Bappeda Grobogan Anang Armunanto mengungkapkan Kabupaten Grobogan merupakan satu-satunya wilayah di Kedungsepur yang tidak memiliki jalan nasional. Maka dalam menunjang suksesnya program tersebut pengembangan jaringan transportasi mulai diusulkan.

”Kenapa kami (Red, Grobogan) masuk di program ini? Karena Grobogan menjadi wilayah penunjang bagi Kota Semarang sebagai penyedia komoditas pertanian, sumber daya manusia, lokal industri dan jaringan infrastuktur wilayah. Maka ada delapan poin yang kami tekankan di sini,” paparnya.

Delapan poin tersebut yakni peningkatan kelas jalan provinsi ke nasional, pengembangan sarana prasarana angkutan jalan dan perlengkapan jalan (terminal, rambu-rambu, marka).

Kemudian integrasi Transjateng dengan angkutan umum pedesaan (feeder), integrasi moda transportasi darat dan berbasis rel, peningkatan layanan kereta api kedungsepur dan transit di stasiun Ngrombo, reaktivitas KA Kalijaga dan KA koridor Kedungjati-Tuntang. Serta pengelolaan perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan pengembangan sistem logistik daerah (Silogda) berbasis rel.

”Salah satu yang kami gadang-gadang sejak 2016, kami usulkan peningkatan kelas jalan sepanjang Semarang-Godong-Purwodadi-Wirosari-Ngaringan-Perbatasan Blora. Selama ini lalu lintas sepanjang jalan tersebut padat, rata-rata terdapat kendaraan berat (over dimension overload) ODOL. Kami ingin tingkatkan dari jalan provinsi ke nasional,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Grobogan Pastikan Alih Status Jalan ke Nasional Segera Terealisasi

Menurutnya, ruang jalan tersebut menjadi jalan penghubung antar ibu kota provinsi (Semarang-Surabaya) sehingga layak minimal menjadi jalan kelas satu/ kolektor primer (JKP-1) atau arteri.

”Kami sedang perjuangkan. Kami sudah beberapa kali mengusulkan peningkatan kelas sejak 2016 ke kementerian, kemudian mengusulkan kembali pada 2018 dan belum ada tanggapan. Karena ini tidak akan mudah. Kemudian 15 Juli tahun ini kami membuat surat kepada Presiden RI. Hingga pada Desember ini saat Bupati Grobogan Sri Sumarni bertemu langsung dengan presiden sempat diusulkan langsung, saat itu sempat direspons. Akhirnya dua pekan lalu, kami kembali menyurati lagi untuk meminta audiensi ke presiden,” jelasnya.

Keseriusan itu ditunjukkan Kabupaten Grobogan untuk bisa merubah infrastruktur. Selain infrastuktur, akomodasi distribusi barang juga akan dikembangkan melalui dryport atau gudang barang di sekitar stasiun potensial.

”Ada tiga stasiun yang rencana kami usulkan yakni Stasiun Tanggungharjo, Ngrombo dan Kradenan. Kebetulan Stasiun Tanggungharjo ini merupakan stasiun tertua di Indonesia dibangun tahun 1864. Saat ini fungsinya sebagai stasiun pemantau dan tidak ada proses naik-turun penumpang. Stasiun ini diharapkan bisa dijadikan stasiun peti kemas, bisa untuk transit untuk antrean dari Pelabuhan Tanjung Mas (Jakarta-Surabaya),” harapnya.

Sedangkan Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Undip Semarang Okto Risdianto Manullang menambahkan, jika UMP ini dimaksud bisa menghubungkan kabupaten ke provinsi. Namun, cara mensuksekan program harus melalui pendekatan karakter masyarakat.

”Pola pergerakan orang berbeda-beda. Pelajari dulu karakter, sisi dan perilaku masyarakat, sehingga bisa memetakan anggaran dengan baik,” imbuhnya.






Reporter: Intan Maylani Sabrina

Most Read

Artikel Terbaru

/