alexametrics
29.6 C
Kudus
Saturday, May 14, 2022

Raperda RTRW Kabupaten Grobogan 2021-2041 Disahkan Dewan

GROBOGAN – DPRD Grobogan mengesahkan Rnacangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 menjadi perda. Pengesahan ditandai dengan penandatanganan bersama Bupati Grobogan Sri Sumarni dengan Ketua DPRD Agus Siswanto serta tiga wakil pimpinan H.M. Nurwibowo, H.M. Fatah, dan Sugeng Prasetnyo dalam rapat paripurna Senin (8/11) lalu.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan, Raperda RTRW sesuai dengan Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali satu kali dalam periode setiap lima tahunan.

Hal itu, untuk memastikan kesesuaian pengaturan RTRW dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, perubahan regulasi, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.


”Sebelum pengesahan Raperda RTRW ini, telah melalui beberapa tahap pembahasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Grobogan,” katanya.

Dikatakan, berpedoman pada ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah, bahwa Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah harus melalui beberapa tahapan dan mendapatkan rekomendasi, persetujuan substansi, evaluasi dan konsultasi dari gubernur dan kementerian atau lembaga terkait.

Baca Juga :  Rumah Makan, Pasar hingga Café Wajib Pakai Aplikasi Peduli Lindungi

Setelah dibahas forum lintas sektor pada 23 September lalu, Kementerian ATR/BPN menerbitkan persetujuan substansi teknis atas raperda itu pada 22 Oktober.

”Raperda ini juga telah mendapatkan persetujuan bersama pimpinan komisi, ketua fraksi, dan perangkat daerah,” ujarnya.

Agus berharap, dengan adanya perubahan Raperda RTRW ini, bisa menjadikan Kabupaten Grobogan lebih maju. Kemudian bisa menarik investor dan pro investasi. Juga melindungi tanah pertanian dan bisa meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan warga.

Bupati Sri Sumarni menyatakan, hasil persetujuan Raperda RTRW Grobogan 2021-2041 akan dikirim ke gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi dan dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri. Harapannya, hasil evaluasinya segera diperoleh. Kemudian Perda RTRW Grobogan 2021-2041 dapat ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Yaitu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya persetujuan substansi oleh Menteri ATR/kepala BPN atau paling lambat 19 Desember.

”Dengan ditetapkannya Perda tentang RTRW akan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Semoga RTRW ini, dapat dijadikan pedoman pelaksanaan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah. Dengan berbasis sektor pertanian dan didukung sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan, dan pariwisata,” imbuhnya.






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – DPRD Grobogan mengesahkan Rnacangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 menjadi perda. Pengesahan ditandai dengan penandatanganan bersama Bupati Grobogan Sri Sumarni dengan Ketua DPRD Agus Siswanto serta tiga wakil pimpinan H.M. Nurwibowo, H.M. Fatah, dan Sugeng Prasetnyo dalam rapat paripurna Senin (8/11) lalu.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan, Raperda RTRW sesuai dengan Pasal 26 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali satu kali dalam periode setiap lima tahunan.

Hal itu, untuk memastikan kesesuaian pengaturan RTRW dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, perubahan regulasi, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

”Sebelum pengesahan Raperda RTRW ini, telah melalui beberapa tahap pembahasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Grobogan,” katanya.

Dikatakan, berpedoman pada ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah, bahwa Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah harus melalui beberapa tahapan dan mendapatkan rekomendasi, persetujuan substansi, evaluasi dan konsultasi dari gubernur dan kementerian atau lembaga terkait.

Baca Juga :  Disperindag Grobogan Ramaikan Pasar Burung dengan Berbagai Event

Setelah dibahas forum lintas sektor pada 23 September lalu, Kementerian ATR/BPN menerbitkan persetujuan substansi teknis atas raperda itu pada 22 Oktober.

”Raperda ini juga telah mendapatkan persetujuan bersama pimpinan komisi, ketua fraksi, dan perangkat daerah,” ujarnya.

Agus berharap, dengan adanya perubahan Raperda RTRW ini, bisa menjadikan Kabupaten Grobogan lebih maju. Kemudian bisa menarik investor dan pro investasi. Juga melindungi tanah pertanian dan bisa meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan warga.

Bupati Sri Sumarni menyatakan, hasil persetujuan Raperda RTRW Grobogan 2021-2041 akan dikirim ke gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi dan dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri. Harapannya, hasil evaluasinya segera diperoleh. Kemudian Perda RTRW Grobogan 2021-2041 dapat ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Yaitu paling lama dua bulan sejak diterbitkannya persetujuan substansi oleh Menteri ATR/kepala BPN atau paling lambat 19 Desember.

”Dengan ditetapkannya Perda tentang RTRW akan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Semoga RTRW ini, dapat dijadikan pedoman pelaksanaan penataan ruang untuk mewujudkan ruang yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai pusat pertumbuhan wilayah di bagian timur Jawa Tengah. Dengan berbasis sektor pertanian dan didukung sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan, dan pariwisata,” imbuhnya.






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/