alexametrics
31.5 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Kejari Grobogan Bidik Tersangka Baru Kasus Pengadaan Tanah Gudang Bulog

GROBOGAN – Kejaksaan Negeri Grobogan saat ini membidik tersangka baru kasus penyimpangan pembayaran atas pembelian tanah untuk gudang Bulog di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo pada 2018. Saat ini kejaksaan masih menungu hasil berkas penyelidikan.

Dia mengatakan, kasus korupsi dalam pengadaan tanah tersebut tidak hanya dilakukan satu orang. Sebab, dari penyelidikan serta penetapan, Kejari Grobogan baru menetapkan satu tersangka dan sudah menjalani persidangan. Padahal dalam kasus tersebut, jaksa Kejari Grobogan telah memanggil puluhan saksi yang terlibat, mulai dari Bulog, perangkat desa, panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, bank yang menjadi penyalur, notaris sampai dengan Kusdiyono yang menjadi sudah menjadi terdakwa dan menjalani persidangan.

“Kami juga telah meminta keterangan dari puluhan saksi dan sampai pejabat yang ada di Jakarta,” terangnya.


Sebelumnya, Jaksa penutunt umum (JPU) Grobogan menuntut terdakwa Kusdiyono warga Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi dengan tuntutan empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta atau dikurangi masa tahanan 4 bulan dan membayar uang penganto Rp 3,6 miliar. Tuntutan jaksa dibacakan atas perkara penyimpangan pembayaran atas pembelian tanah untuk gudang Bulog di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan tahun 2018.

Perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa penuntut umum dalam amar tuntutannya menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider pidana kurungan selama empat bulan  membayar uang pengganti sebesar Rp 3.699.421.705. Pembacaan tuntutan itu dibacakan dalam sidang secara online pada Selasa (8/2) lalu.

Baca Juga :  Semburan Lumpur di Grobogan, Satu Hektare Tanaman Terendam

Jika terdakwa terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan, sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai gantinya maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun.

Kemudian barang bukti berupa dokumen dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; barang bukti berupa uang sebesar Rp 900.000.000, dan 1  unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T 2014 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Setelah dibacakan surat tuntutan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada (22/2) dengan agenda sidang berikutnya adalah Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa dan penasihat hukum.

Kasus Bulog berawal pada 2018 Perum Bulog Pusat membeli tanah untuk digunakan membangun Modern Rice Milling Plat (MPMP), Corn Drying Center (CDC), dan Gudang Kedelai dengan luas 60.282 meter persegi. Harga pembelian tanah saat itu, sebesar Rp 26,380 miliar dari Perum Bulog Pusat.

Selanjutnya pada 8 Juni 2018 Perum Bulog telah mentransfer dana pengadaan tanah di Desa Mayahan melalui rekening Divre Jawa Tengah yang kemudian ditransfer ke Sub Divre Semarang dan disalurkan ke masing-masing rekening warga pemilik tanah dengan nilai total sebesar Rp 25,127 miliar setelah dipotong pajak PBHTB sebesar Rp 1,2 miliar.

Dari pembayaran itu, dilakukan pemindahbukuan ke rekening cadangan atas nama tersangka Kusdiyono, ke rekening cadangan dengan nilai totalnya Rp 5,627 miliar. Hasil audit BPK ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,999 miliar. (mun/mal)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Kejaksaan Negeri Grobogan saat ini membidik tersangka baru kasus penyimpangan pembayaran atas pembelian tanah untuk gudang Bulog di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo pada 2018. Saat ini kejaksaan masih menungu hasil berkas penyelidikan.

Dia mengatakan, kasus korupsi dalam pengadaan tanah tersebut tidak hanya dilakukan satu orang. Sebab, dari penyelidikan serta penetapan, Kejari Grobogan baru menetapkan satu tersangka dan sudah menjalani persidangan. Padahal dalam kasus tersebut, jaksa Kejari Grobogan telah memanggil puluhan saksi yang terlibat, mulai dari Bulog, perangkat desa, panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, bank yang menjadi penyalur, notaris sampai dengan Kusdiyono yang menjadi sudah menjadi terdakwa dan menjalani persidangan.

“Kami juga telah meminta keterangan dari puluhan saksi dan sampai pejabat yang ada di Jakarta,” terangnya.

Sebelumnya, Jaksa penutunt umum (JPU) Grobogan menuntut terdakwa Kusdiyono warga Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi dengan tuntutan empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta atau dikurangi masa tahanan 4 bulan dan membayar uang penganto Rp 3,6 miliar. Tuntutan jaksa dibacakan atas perkara penyimpangan pembayaran atas pembelian tanah untuk gudang Bulog di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Grobogan tahun 2018.

Perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa penuntut umum dalam amar tuntutannya menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider pidana kurungan selama empat bulan  membayar uang pengganti sebesar Rp 3.699.421.705. Pembacaan tuntutan itu dibacakan dalam sidang secara online pada Selasa (8/2) lalu.

Baca Juga :  Semburan Lumpur di Grobogan, Satu Hektare Tanaman Terendam

Jika terdakwa terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan, sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai gantinya maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun.

Kemudian barang bukti berupa dokumen dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain; barang bukti berupa uang sebesar Rp 900.000.000, dan 1  unit Mobil Toyota Fortuner 2.5 G A/T 2014 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

Setelah dibacakan surat tuntutan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada (22/2) dengan agenda sidang berikutnya adalah Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa dan penasihat hukum.

Kasus Bulog berawal pada 2018 Perum Bulog Pusat membeli tanah untuk digunakan membangun Modern Rice Milling Plat (MPMP), Corn Drying Center (CDC), dan Gudang Kedelai dengan luas 60.282 meter persegi. Harga pembelian tanah saat itu, sebesar Rp 26,380 miliar dari Perum Bulog Pusat.

Selanjutnya pada 8 Juni 2018 Perum Bulog telah mentransfer dana pengadaan tanah di Desa Mayahan melalui rekening Divre Jawa Tengah yang kemudian ditransfer ke Sub Divre Semarang dan disalurkan ke masing-masing rekening warga pemilik tanah dengan nilai total sebesar Rp 25,127 miliar setelah dipotong pajak PBHTB sebesar Rp 1,2 miliar.

Dari pembayaran itu, dilakukan pemindahbukuan ke rekening cadangan atas nama tersangka Kusdiyono, ke rekening cadangan dengan nilai totalnya Rp 5,627 miliar. Hasil audit BPK ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,999 miliar. (mun/mal)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/