alexametrics
30 C
Kudus
Wednesday, May 18, 2022

Belum Jelas, Susunan Raperda Retribusi di Grobogan Masih Lemah

GROBOGAN – Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu banyak kelemahan. Terlihat dalam rapat paripurna, beberapa farksi melontarkan pertanyaan dan masukan di raperda pada kamis (6/1).

Masukan tersebut dibacakan masing-masing fraksi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto.

Juru bicara Fraksi PPP Budi Prihdiyono meminta penjelasan tidak dicantumkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam dasar hukum. Juga tidak diaturnya retribusi perizinan perikanan yang selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan sebagaimana ketentuan pasal 114 Undang – Undang Cipta Kerja.


”Kami mengusulkan retribusi izin usaha perikanan dimasukkan ke dalam raperda ini,” tandasnya.

Ia juga menanyakan jumlah TKA di Kabupaten Grobogan. Kemudian disingkronkan dengan pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Perpanjangan TKA.

Juru bicara Fraksi PKB Mansata Inah Maratona mempertanyakan izin mepekerjakan tenaga asing (IMTA). Pada raperda itu kalimat tenaga kerja asing tidak tertulis IMTA. Kemudian digantinya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dengan retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), maka obyek retribusi sebagaimana dimaksud adalah penerbitan PBG dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung). ”Pertanyaan FPKB adalah bagaimana bangunan gedung yang sudah memiliki izin IMB. Seharusnya hal itu dijelaskan,” ujarnya.

Selain itu, fraksi PKB menanyakan tentang penerbitan PBG diberikan untuk permohonan persetujuan sesuai dengan pasal 6 ayat (3) Raperda. Di mana subyek retribusi PBG yang akan memperoleh PBG dan SLF tidak mengajukan permohonan persetujuan PBG setelah raperda ini ditetapkan. Retribusi PBG sangat menjajikan menambah PAD. Apabila Raperda ini ditetapkan, FPKB meminta penjelasan terkait langkah pemerintah daerah dalam mensikapi proaktifnya subyek retribusi PBG agar mau mengajukan permohonan persetujuan PBG.

Baca Juga :  Rapid Massal di Perusahaan Grobogan, Sembilan Karyawan Positif Covid-19

Menurutnya Perda Nomor: 4 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan perubahan yang terakhir Perda Nomor 9 tahun 2020 dan raperda ini diajukan terkait minuman beralkohol tidak ada yang mengatur tentang pengadaan (produksi) yang dikenakan retribusi minuman beralkohol. Kalau mau adil dan melegalkan minuman beralkohol terhadap pengadaanya (produksi), pengedaran, penjualan  harus sama dikenakan retribusi.

”FPKB minta penjelasan terkait pengadaan yang yang hanya menyebut pengadaanya berasal dari produksi dalam negeri atau import,” terang dia.

Dimas Rizky Wiratama juru bicara Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dasar atau pertimbangan besarnya kenaikan tarif retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol. Yaitu hotel bintang tiga sebesar Rp 1 juta per tahun, hotel bintang empat Rp 1,5 juta, hotel bintang lima sebesar Rp 2 juta. Namun, bintang satu dan dua tidak diatur.

”Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Grobogan,” terangnya.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan masukan dari masing-masing fraksi telah  dimasukkan dalam menyusun  pedangan umum fraksi yang berisikan pertimbangan saran, pendapat, maupun pertanyaan atas materi yang terkandung dalam raperda. ”Pandangan fraksi ini untuk memberikan saran dan masukan di rapera yang dibahas,” kata Agus Siswanto.






Reporter: Intan Maylani Sabrina

GROBOGAN – Raperda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu banyak kelemahan. Terlihat dalam rapat paripurna, beberapa farksi melontarkan pertanyaan dan masukan di raperda pada kamis (6/1).

Masukan tersebut dibacakan masing-masing fraksi dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto.

Juru bicara Fraksi PPP Budi Prihdiyono meminta penjelasan tidak dicantumkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam dasar hukum. Juga tidak diaturnya retribusi perizinan perikanan yang selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan sebagaimana ketentuan pasal 114 Undang – Undang Cipta Kerja.

”Kami mengusulkan retribusi izin usaha perikanan dimasukkan ke dalam raperda ini,” tandasnya.

Ia juga menanyakan jumlah TKA di Kabupaten Grobogan. Kemudian disingkronkan dengan pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Perpanjangan TKA.

Juru bicara Fraksi PKB Mansata Inah Maratona mempertanyakan izin mepekerjakan tenaga asing (IMTA). Pada raperda itu kalimat tenaga kerja asing tidak tertulis IMTA. Kemudian digantinya retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dengan retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), maka obyek retribusi sebagaimana dimaksud adalah penerbitan PBG dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung). ”Pertanyaan FPKB adalah bagaimana bangunan gedung yang sudah memiliki izin IMB. Seharusnya hal itu dijelaskan,” ujarnya.

Selain itu, fraksi PKB menanyakan tentang penerbitan PBG diberikan untuk permohonan persetujuan sesuai dengan pasal 6 ayat (3) Raperda. Di mana subyek retribusi PBG yang akan memperoleh PBG dan SLF tidak mengajukan permohonan persetujuan PBG setelah raperda ini ditetapkan. Retribusi PBG sangat menjajikan menambah PAD. Apabila Raperda ini ditetapkan, FPKB meminta penjelasan terkait langkah pemerintah daerah dalam mensikapi proaktifnya subyek retribusi PBG agar mau mengajukan permohonan persetujuan PBG.

Baca Juga :  Tekan Kasus Covid-19, Babinsa di Grobogan Bantu Tracing Kontak Erat

Menurutnya Perda Nomor: 4 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan perubahan yang terakhir Perda Nomor 9 tahun 2020 dan raperda ini diajukan terkait minuman beralkohol tidak ada yang mengatur tentang pengadaan (produksi) yang dikenakan retribusi minuman beralkohol. Kalau mau adil dan melegalkan minuman beralkohol terhadap pengadaanya (produksi), pengedaran, penjualan  harus sama dikenakan retribusi.

”FPKB minta penjelasan terkait pengadaan yang yang hanya menyebut pengadaanya berasal dari produksi dalam negeri atau import,” terang dia.

Dimas Rizky Wiratama juru bicara Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dasar atau pertimbangan besarnya kenaikan tarif retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol. Yaitu hotel bintang tiga sebesar Rp 1 juta per tahun, hotel bintang empat Rp 1,5 juta, hotel bintang lima sebesar Rp 2 juta. Namun, bintang satu dan dua tidak diatur.

”Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Grobogan,” terangnya.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto mengatakan masukan dari masing-masing fraksi telah  dimasukkan dalam menyusun  pedangan umum fraksi yang berisikan pertimbangan saran, pendapat, maupun pertanyaan atas materi yang terkandung dalam raperda. ”Pandangan fraksi ini untuk memberikan saran dan masukan di rapera yang dibahas,” kata Agus Siswanto.






Reporter: Intan Maylani Sabrina

Most Read

Artikel Terbaru

/