alexametrics
26.3 C
Kudus
Saturday, May 14, 2022

Terbentur Peraturan Menteri, Dinas Grobogan Gagal Dirikan TPA Sampah

GROBOGAN – Saat ini Kabupaten Grobogan baru memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Ngembak, Purwodadi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sempat mengusulkan penambahan TPA, namun gagal. Karena terbentur Peraturan Menteri Pekerjaan (Permen PU).

Sub Koordinator Penanganan Sampah DLH Grobogan Noer Rochman mengatakan survei pembuatan TPA sempat dilakukan di wilayah barat Grobogan, yakni di Desa Ngambakrejo, Tanggungharjo. Selain anggaran, jarak lokasi dengan pemukiman juga menjadi kendala tersendiri.

Anggaran yang dibutuhkan membuat TPA, lanjutnya, cukup besar yaitu sekitar Rp 19,9 miliar. Kemudian lahan yang dibutuhkan harus luas, sekitar tiga sampai empat hektare.


”Jarak dengan pemukiman warga minimal harus 1 kilometer,” ungkapnya.

Sedangkan Permen PU Nomor 3 Pasal 34 tahun 2013 dalam pembangunan TPA dijelaskan lokasi jarak dari pemukiman penduduk minimal 1 Km menjadi kendala.

”Karena tidak mungkin bisa kalau di Kabupaten Grobogan. Luasan lahan segitu (3 Ha, Red) dengan jarak minimal 1 Km dengan warga akan susah dilakukan,” ujarnya.

Baca Juga :  Tempat Kafe Karaoke di Grobogan Diimbau Tutup 24 Jam selama Ramadan

Karena hal tersebut, akhirnya dalam waktu dekat DLH akan membuat TPS Terpadu (TPST) dengan syarat minimal radius 0,5 kilometer dengan permukiman warga. Kebutuhan lahan minimal harus 2 hektare.

”Tahun ini baru mengajukan feasibility study (FS) tetapi yang membuat dari DPMPTSP. Rencananya yang akan diusulkan pembangunan di DPUPR pada 2023, untuk wilayah barat ada dua yakni Kecamatan Godong dan Gubug. Wilayah timur di Kecamatan Wirosari. Saat ini kami sudah menentukan titik lokasi di RTRW,” jelasnya.

TPST tersebut mirip dengan TPA, hanya saja dengan skala kecil. Sedangkan konsep mirip, ada zonasi, serta sarana dan prasarana tak jauh berbeda dengan TPA.

Diharapkan, dengan adanya TPST, mampu memenuhi target Kabupaten Grobogan pada 2025. Di mana dalam kebijakan strategis daerah, 70 persen dipakai untuk penanganan sampah dan 30 persen untuk pengurangan sampah. (int/zen)






Reporter: Intan Maylani Sabrina

GROBOGAN – Saat ini Kabupaten Grobogan baru memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Ngembak, Purwodadi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sempat mengusulkan penambahan TPA, namun gagal. Karena terbentur Peraturan Menteri Pekerjaan (Permen PU).

Sub Koordinator Penanganan Sampah DLH Grobogan Noer Rochman mengatakan survei pembuatan TPA sempat dilakukan di wilayah barat Grobogan, yakni di Desa Ngambakrejo, Tanggungharjo. Selain anggaran, jarak lokasi dengan pemukiman juga menjadi kendala tersendiri.

Anggaran yang dibutuhkan membuat TPA, lanjutnya, cukup besar yaitu sekitar Rp 19,9 miliar. Kemudian lahan yang dibutuhkan harus luas, sekitar tiga sampai empat hektare.

”Jarak dengan pemukiman warga minimal harus 1 kilometer,” ungkapnya.

Sedangkan Permen PU Nomor 3 Pasal 34 tahun 2013 dalam pembangunan TPA dijelaskan lokasi jarak dari pemukiman penduduk minimal 1 Km menjadi kendala.

”Karena tidak mungkin bisa kalau di Kabupaten Grobogan. Luasan lahan segitu (3 Ha, Red) dengan jarak minimal 1 Km dengan warga akan susah dilakukan,” ujarnya.

Baca Juga :  Lima Siswa Positif Covid-19, PTM di Grobogan Kembali Distop

Karena hal tersebut, akhirnya dalam waktu dekat DLH akan membuat TPS Terpadu (TPST) dengan syarat minimal radius 0,5 kilometer dengan permukiman warga. Kebutuhan lahan minimal harus 2 hektare.

”Tahun ini baru mengajukan feasibility study (FS) tetapi yang membuat dari DPMPTSP. Rencananya yang akan diusulkan pembangunan di DPUPR pada 2023, untuk wilayah barat ada dua yakni Kecamatan Godong dan Gubug. Wilayah timur di Kecamatan Wirosari. Saat ini kami sudah menentukan titik lokasi di RTRW,” jelasnya.

TPST tersebut mirip dengan TPA, hanya saja dengan skala kecil. Sedangkan konsep mirip, ada zonasi, serta sarana dan prasarana tak jauh berbeda dengan TPA.

Diharapkan, dengan adanya TPST, mampu memenuhi target Kabupaten Grobogan pada 2025. Di mana dalam kebijakan strategis daerah, 70 persen dipakai untuk penanganan sampah dan 30 persen untuk pengurangan sampah. (int/zen)






Reporter: Intan Maylani Sabrina

Most Read

Artikel Terbaru

/