alexametrics
22.6 C
Kudus
Thursday, June 30, 2022

Miris, Praktik Pemasungan ODGJ di Grobogan Masih Marak

GROBOGAN – Di hari disabilitas internasional kemarin, Dinkes Grobogan masih menemukan disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dipasung. Meski melanggar undang-undang, pemasungan ODGJ masih ada sekitar 25 kasus.

Kepala Dinkes Grobogan Slamet Widodo melalui Kasi Penyakit Tidak Menular (PTM) Subandi mengatakan, meski sudah ada pelarangan melalui UUD 1945 pasal 28G ayat (2) tentang pemasungan ODGJ. Nyatanya, masyarakat masih banyak yang ngeyel melakukan hal tersebut.

Padahal, pemasungan ini masalah sangat serius. ODGJ belum terpenuhi hak kebebasannya sebagai manusia. Bahkan, mereka akan mengalami dua kecacatan sekaligus yakni raga dan jiwa. Pemasungan yang biasanya dilakukan, seperti kerangkeng, merantai kaki atau tangan, pengurungan, dan membiarkan makan dan buang hajat di ruangan yang sama.


Dia mengatakan, seharusnya ODJG tidak perlu dipasung. Sebab dengan dipasung, malah membuat ODGJ mengalami kecacatan.

Dia mengatakan, kejadian seperti itu sudah lama terjadi. Biasanya petugas Puskesmas melapor untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Namun saat pengambilan, pihak keluarga melarang. “Kami sangat meyayangkan pemasungan itu. Mereka yang semula bisa jalan, bisa jadi lumpuh selamanya karena terpasung,” keluhnya.

Baca Juga :  Enggan Tempati Los, 200 Pedagang Pasar Pagi Purwodadi Pilih Emperan

Biasanya, kata dia, korban pasung rata-rata dari keluarga yang ekonomi rendah. Serta korban mendapat diskriminasi di lingkungan.

“Keterbatasan ekonomi membuat mereka tak punya banyak waktu untuk memeriksakan ke RSJ atau malu mengenalkan keluarga yang ODGJ tersebut ke masyarakat. Bahkan banyak yang tak memiliki keluarga, sehingga tetangga membuatkan satu ruangan mirip kandang dan dipasung,” keluhnya.

Hingga kini, korban pasung masih banyak yang belum mendapat penanganan, lantaran kurangnya kesadaran dari masyarakat. “Masyarakat masih banyak yang belum paham. Padahal korban bisa diusulkan ke BPJS untuk pengobatan selama sebulan di Ruang Rosela RSUD. Namun, ruang khusus ODGJ hanya ada satu, sehingga kapasitas sangat minim,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak mudah menyelesaikan masalah pemasungan. Sebab kerap berbenturan dengan pihak keluarga yang cenderung menyembunyikan kasus.

Selain itu, tidak adanya penampungan khusus ODGJ atau eks psikotis milik Pemkab Grobogan juga membuat petugas kualahan. “Kami ada selter sosial milik Dinsos. Namun, memang belum beroperasi, sehingga kami harus mengirim ODGJ ke luar daerah,” paparnya. (int/mal)






Reporter: Intan Maylani Sabrina

GROBOGAN – Di hari disabilitas internasional kemarin, Dinkes Grobogan masih menemukan disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dipasung. Meski melanggar undang-undang, pemasungan ODGJ masih ada sekitar 25 kasus.

Kepala Dinkes Grobogan Slamet Widodo melalui Kasi Penyakit Tidak Menular (PTM) Subandi mengatakan, meski sudah ada pelarangan melalui UUD 1945 pasal 28G ayat (2) tentang pemasungan ODGJ. Nyatanya, masyarakat masih banyak yang ngeyel melakukan hal tersebut.

Padahal, pemasungan ini masalah sangat serius. ODGJ belum terpenuhi hak kebebasannya sebagai manusia. Bahkan, mereka akan mengalami dua kecacatan sekaligus yakni raga dan jiwa. Pemasungan yang biasanya dilakukan, seperti kerangkeng, merantai kaki atau tangan, pengurungan, dan membiarkan makan dan buang hajat di ruangan yang sama.

Dia mengatakan, seharusnya ODJG tidak perlu dipasung. Sebab dengan dipasung, malah membuat ODGJ mengalami kecacatan.

Dia mengatakan, kejadian seperti itu sudah lama terjadi. Biasanya petugas Puskesmas melapor untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Namun saat pengambilan, pihak keluarga melarang. “Kami sangat meyayangkan pemasungan itu. Mereka yang semula bisa jalan, bisa jadi lumpuh selamanya karena terpasung,” keluhnya.

Baca Juga :  Sembilan Kades di Grobogan Adukan Camat Klambu ke Komisi A

Biasanya, kata dia, korban pasung rata-rata dari keluarga yang ekonomi rendah. Serta korban mendapat diskriminasi di lingkungan.

“Keterbatasan ekonomi membuat mereka tak punya banyak waktu untuk memeriksakan ke RSJ atau malu mengenalkan keluarga yang ODGJ tersebut ke masyarakat. Bahkan banyak yang tak memiliki keluarga, sehingga tetangga membuatkan satu ruangan mirip kandang dan dipasung,” keluhnya.

Hingga kini, korban pasung masih banyak yang belum mendapat penanganan, lantaran kurangnya kesadaran dari masyarakat. “Masyarakat masih banyak yang belum paham. Padahal korban bisa diusulkan ke BPJS untuk pengobatan selama sebulan di Ruang Rosela RSUD. Namun, ruang khusus ODGJ hanya ada satu, sehingga kapasitas sangat minim,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak mudah menyelesaikan masalah pemasungan. Sebab kerap berbenturan dengan pihak keluarga yang cenderung menyembunyikan kasus.

Selain itu, tidak adanya penampungan khusus ODGJ atau eks psikotis milik Pemkab Grobogan juga membuat petugas kualahan. “Kami ada selter sosial milik Dinsos. Namun, memang belum beroperasi, sehingga kami harus mengirim ODGJ ke luar daerah,” paparnya. (int/mal)






Reporter: Intan Maylani Sabrina

Most Read

Artikel Terbaru

/