alexametrics
32.1 C
Kudus
Wednesday, August 3, 2022

Dugaan Korupsi Kades Jatipecaron Gubug, Pengadilan Datangkan Enam Saksi

GROBOGAN – Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuangan Pemerintah Desa Jatipecaron Kecamatan Gubug tahun 2019, 2020, dan 2021 kembali digelar. Sidang kedua tersebut menghadirkan enam saksi.

Kasus dengan terdakwa SES, oknum kepala desa tesebut digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Sidang tersebut dipimpin Ketua Setyo Yoga Siswantoro, anggota Kandarwoko, Arif Noord, dan panitera Mas Mahmuda.

Kemudian dihadiri penasehat hukum terdakwa Iwan Udijanto dan Kasi Pidsus Iwan Nuzuardhi.


”Untuk sidang kedua ini masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, Kejari Grobogan menghadirkan enam orang saksi dari Pemerintah Desa Jatipecaron,” kata Kasis Intelijen Frengki Wibowo.

Di hadapan persidangan tersebut terdakwa menghadiri persidangan secara virtual. Selanjutnya sidang ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin (8/8) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Penuntut Umum. ”Agenda sidang berikutnya masih pemeriksaan saksi-saksi,” terang dia.

Sebelumya, Kejari Grobogan telah melakukan penerimaan tahap kedua penerimaan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntu umum. Dalam kasus tersebut tersangka SES dijerat dengan pasal yang disangkakan yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Meski Turun Level, Ribuan LPJU di Grobogan Masih Padam

‘”Tersangka diduga telah terindikasi menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 437,184 juta sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Grobogan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kasus dugaan korupsi di Desa Jatipecaron penyidik telah mendapatkan beberapa bukti fisik dan administrasi tentang kasus tersebut. Di mana dalam kasus dugaan korupsi dilakukan selama tiga tahun berturut-turut mulai tahun 2019, 2020, dan 2021. Bukti dan temuan akan dibeberkan dalam sidang di PN Semarang. (mun/war)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuangan Pemerintah Desa Jatipecaron Kecamatan Gubug tahun 2019, 2020, dan 2021 kembali digelar. Sidang kedua tersebut menghadirkan enam saksi.

Kasus dengan terdakwa SES, oknum kepala desa tesebut digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Sidang tersebut dipimpin Ketua Setyo Yoga Siswantoro, anggota Kandarwoko, Arif Noord, dan panitera Mas Mahmuda.

Kemudian dihadiri penasehat hukum terdakwa Iwan Udijanto dan Kasi Pidsus Iwan Nuzuardhi.

”Untuk sidang kedua ini masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, Kejari Grobogan menghadirkan enam orang saksi dari Pemerintah Desa Jatipecaron,” kata Kasis Intelijen Frengki Wibowo.

Di hadapan persidangan tersebut terdakwa menghadiri persidangan secara virtual. Selanjutnya sidang ditutup dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin (8/8) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari Penuntut Umum. ”Agenda sidang berikutnya masih pemeriksaan saksi-saksi,” terang dia.

Sebelumya, Kejari Grobogan telah melakukan penerimaan tahap kedua penerimaan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntu umum. Dalam kasus tersebut tersangka SES dijerat dengan pasal yang disangkakan yaitu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Transjateng Ramai Penumpang, Tambah Park and Ride di Terminal Godong

‘”Tersangka diduga telah terindikasi menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 437,184 juta sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Grobogan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kasus dugaan korupsi di Desa Jatipecaron penyidik telah mendapatkan beberapa bukti fisik dan administrasi tentang kasus tersebut. Di mana dalam kasus dugaan korupsi dilakukan selama tiga tahun berturut-turut mulai tahun 2019, 2020, dan 2021. Bukti dan temuan akan dibeberkan dalam sidang di PN Semarang. (mun/war)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/