alexametrics
22.4 C
Kudus
Thursday, August 18, 2022

Dewan Bahas Tiga Raperda, Salah Satunya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi

GROBOGAN – DPRD Grobogan membahas dan mendengarkan penjelasan bupati atas usulan tiga ranperda dalam rapat paripurna kemarin (30/11). Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo. Penjelasan bupati dibacakan Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto.

Tiga ranperda itu yakni perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak di Bawah Lima Tahun. Renperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tahun 2021-2050; dan Ranperda Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto mengatakan penyusunan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak di Bawah Lima Tahun disusun dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi, dan anak di bawah lima tahun yang lebih baik lagi.


”Penyusunan ranperda ini juga untuk menyesuaikan dengan dinamika pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan,” kata Bambang Pujiyanto.

Dikatakan, beberapa hal yang diatur dalam ranperda ini antara lain terkait pengertian, penambahan waktu pelayanan kesehatan pada masa hamil dan masa nifas serta perubahan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melayani persalinan. Dengan perubahan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak di bawah lima tahun. Sehingga dapat menekan laju angka kematian ibu, bayi, dan anak di bawah lima tahun yang masih cukup tinggi di Kabupaten Grobogan.

PIMPIN SIDANG: Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo memimpin rapat paripurna dalam rangka penjelasan tiga ranperda kemarin.

Bambang menambahkan, bijaksana dan berkelanjutan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemkab Grobogan membuat Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tahun 2021-2050.

”Ranperda tersebut digunakan pedoman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan. Oleh karenanya masa berlaku ranperda dimaksud adalah selama 30  tahun dengan ketentuan dapat dilakukan peninjauan kembali setiap lima tahun sekali,” ujarnya.

Baca Juga :  Pengunjung Taman Kuliner Purwodadi dapat Swab Dadakan

Selain itu, raperda ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sementara itu, dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) itu sendiri memuat rencana mengenai: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam. Dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang disusun dalam bentuk skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target lima tahunan.

Selain itu, Pemkab Grobogan juga membuat penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Yaitu untuk mengampu pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan serta toko swalayan di Kabupaten Grobogan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan di antara pelaku usaha serta seimbang dengan perkembangan Pasar Rakyat.

”Sesuai dengan kewenangan yang kita miliki, perlu diatur ketentuan mengenai pembinaan, pengembangan dan penataan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan.Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo mengatakan untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita perlu dikembangkan jaminan atas kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan. (mun/zen)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – DPRD Grobogan membahas dan mendengarkan penjelasan bupati atas usulan tiga ranperda dalam rapat paripurna kemarin (30/11). Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo. Penjelasan bupati dibacakan Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto.

Tiga ranperda itu yakni perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak di Bawah Lima Tahun. Renperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tahun 2021-2050; dan Ranperda Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto mengatakan penyusunan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak di Bawah Lima Tahun disusun dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi, dan anak di bawah lima tahun yang lebih baik lagi.

”Penyusunan ranperda ini juga untuk menyesuaikan dengan dinamika pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan,” kata Bambang Pujiyanto.

Dikatakan, beberapa hal yang diatur dalam ranperda ini antara lain terkait pengertian, penambahan waktu pelayanan kesehatan pada masa hamil dan masa nifas serta perubahan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat melayani persalinan. Dengan perubahan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak di bawah lima tahun. Sehingga dapat menekan laju angka kematian ibu, bayi, dan anak di bawah lima tahun yang masih cukup tinggi di Kabupaten Grobogan.

PIMPIN SIDANG: Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo memimpin rapat paripurna dalam rangka penjelasan tiga ranperda kemarin.

Bambang menambahkan, bijaksana dan berkelanjutan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemkab Grobogan membuat Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan tahun 2021-2050.

”Ranperda tersebut digunakan pedoman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan. Oleh karenanya masa berlaku ranperda dimaksud adalah selama 30  tahun dengan ketentuan dapat dilakukan peninjauan kembali setiap lima tahun sekali,” ujarnya.

Baca Juga :  Beragam Cara Atasi Wabah PMK di Grobogan, Ada yang Pakai Obat Herbal hingga ke Dukun

Selain itu, raperda ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sementara itu, dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) itu sendiri memuat rencana mengenai: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam. Dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang disusun dalam bentuk skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan target lima tahunan.

Selain itu, Pemkab Grobogan juga membuat penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Yaitu untuk mengampu pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan serta toko swalayan di Kabupaten Grobogan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan di antara pelaku usaha serta seimbang dengan perkembangan Pasar Rakyat.

”Sesuai dengan kewenangan yang kita miliki, perlu diatur ketentuan mengenai pembinaan, pengembangan dan penataan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan.Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo mengatakan untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita perlu dikembangkan jaminan atas kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak di Bawah Lima Tahun yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan. (mun/zen)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/