alexametrics
30.3 C
Kudus
Friday, July 22, 2022

LKPJ Disepakati, DPRD Grobogan Apresiasi Bupati

GROBOGAN – DPRD Grobogan memberikan persetujuan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna. Persetujuan bersama ini setelah disampaikan pendapat akhir masing-masing fraksi dewan yang menyatakan dapat menerima dan menyetui.

Persetujuan tersebut ditandatangani Bupati Sri Sumarni bersama Wakil ketua DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo dan Moch Fatah. Dalam kesempatan itu, dewan juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Grobogan atas diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke tujuh dari BPK RI.

Wakil Ketua DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo mengatakan, laporan dari hasil rapat kerja badan anggaran menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan, termasuk di dalamnya pendapat dari 7 fraksi juga menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


”Adanya persetujuan semua dewan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan tahaun 2021 tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Keputusan tersebut teregister yang bernomor 180.18/25  tanggal 27 Juni 2022,” kata Sugeng Prasetyo.

Bupati dalam sambutannya memaparkan laporan keuangan pemerintah kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021. Meliputi laporan realisasi, laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun 2021, laporan neraca tahun 2021, laporan operasional tahun 2021, laporan arus kas tahun 2021, laporan perubahan ekuitas tahun 2021 dan catatan atas laporan keuangan.

Baca Juga :  Tak Kuat Menahan Beban, Saluran Drainase di Jalan Protokol Grobogan Ambrol

”Tahapan selanjutnya setelah persetujuan ini, paling lambat 3 hari terhitung sejak penandatanganan, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan  Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk di lakukan evaluasi,” kata Sri Sumarni.

Selanjutnya, evaluasi tersebut dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

”Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ujarnya.

Kemudian Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Sehingga Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat pada minggu ke 3 bulan Juli 2022. (mun/ali)






Reporter: Sirojul Munir

GROBOGAN – DPRD Grobogan memberikan persetujuan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna. Persetujuan bersama ini setelah disampaikan pendapat akhir masing-masing fraksi dewan yang menyatakan dapat menerima dan menyetui.

Persetujuan tersebut ditandatangani Bupati Sri Sumarni bersama Wakil ketua DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo dan Moch Fatah. Dalam kesempatan itu, dewan juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Grobogan atas diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke tujuh dari BPK RI.

Wakil Ketua DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo mengatakan, laporan dari hasil rapat kerja badan anggaran menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2021, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan, termasuk di dalamnya pendapat dari 7 fraksi juga menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

”Adanya persetujuan semua dewan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan tahaun 2021 tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Keputusan tersebut teregister yang bernomor 180.18/25  tanggal 27 Juni 2022,” kata Sugeng Prasetyo.

Bupati dalam sambutannya memaparkan laporan keuangan pemerintah kabupaten Grobogan tahun anggaran 2021. Meliputi laporan realisasi, laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun 2021, laporan neraca tahun 2021, laporan operasional tahun 2021, laporan arus kas tahun 2021, laporan perubahan ekuitas tahun 2021 dan catatan atas laporan keuangan.

Baca Juga :  Ditinggal Ibu saat Melahirkan, Puluhan Anak di Grobogan Ini dapat Santunan

”Tahapan selanjutnya setelah persetujuan ini, paling lambat 3 hari terhitung sejak penandatanganan, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan  Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk di lakukan evaluasi,” kata Sri Sumarni.

Selanjutnya, evaluasi tersebut dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

”Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ujarnya.

Kemudian Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Sehingga Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat pada minggu ke 3 bulan Juli 2022. (mun/ali)






Reporter: Sirojul Munir

Most Read

Artikel Terbaru

/