Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bermasalah, Dua Tower di Kudus Disegel, Satu Dibongkar

S
Penulis: Saiful Anwar❯
BERMASALAH: Warga menyegel tower di Desa Bulung Cangkring, Jekulo, Kudus. (EKO SANTOSO/RADAR KUDUS)
BERMASALAH: Warga menyegel tower di Desa Bulung Cangkring, Jekulo, Kudus. (EKO SANTOSO/RADAR KUDUS)
Sejak Juni hingga September tiga persoalan tower telekomunikasi mencuat di Kudus. Ketiga tower dinilai masyarakat bermasalah, karena tak memiliki kelengkapan perizinan. Seperti izin mendirikan bangunan (IMB) hingga tidak jelasnya izin gangguan (HO).

Tiga tower tersebut, tower telekomunikasi Smartfren PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) di RT 1/RW2, Desa Bulung Cangkring, Jekulo, Kudus. Lalu, tower milik PT Tower Bersama Group yang berada di RT 2/RW 1, Desa Barongan, Kota, Kudus. Serta tower milik PT Daya Mitra Telkomsel (DMT) yang berada di Jalan Pemuda, RT 3/RW 4, Desa Mijen, Kaliwungu, Kudus.

Dari ketiga tower tersebut, tower yang pertama disegel Satpol PP. Yang kedua dibongkar paksa. Dan yang terakhir disegel warga hingga kini.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus Revlianto Subekti menyebut, terkait perizinan pendirian tower mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanan Peraturan Daerah Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam pertauran itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pihak terkait bila ingin mendirikan menara telekomunikasi bersama (MTB). Aturan itu tercantum dalam Pasal 33 Ayat 1. Di antaranya, seperti keharusan memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan pemohon mengajukan laporan rencana lokasi menara ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Terkait  pengurusan IMB itu, diatur sendiri dalam peraturan lain. Yakni Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan. ”Ini termasuk perizinan pendirian bangunan lain selain tower,” jelasnya.

Pihak yang mengurus IMB harus melampirkan persyaratan seperti KTP, akta pendirian perusahaan berbadan hukum, tanda bukti kepemilikin/penguasaan tanah, pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), gambar konstruksi, dan perhitungan gambar rencana konstruksi.

Selain itu, juga menyertakan KTP atau surat keterangan domisili warga dalam radius rebahan MTB, asuransi keselamatan lingkungan, persetujuan warga dalam radius rebahan, serta daftar hadir sosialisasi yang diketahui kepala desa dan camat setempat.

”Adapula dokumen lingkungan hidup, sondir tanah (tingkat kekuatan tanah), pengumuman di surat kabar tiga hari berturut-turut, rekomendasi penataan ruang, serta surat perencanaan dan surat jaminan asuransi untuk warga,” terangnya.

Artinya, bila pendirian MTB tidak disertai dengan IMB, maka dikategorikan ilegal. Bahkan, sebelum adanya perubahan aturan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015, MTB yang berdiri juga harus memiliki izin gangguan atau hinder ordonnantie (HO) hingga rekomendasi dari Diskominfo.

”Namun karena ada peraturan terkait kemudahan investasi dari pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti pemkab melalui Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Gangguan, sekarang tak perlu izin HO. Begitu pula dengan adanya rekomendasi dari Diskominfo yang tak diwajibkan lagi,” terangnya.

Dengan adanya kelonggaran itu, tidak dimungkiri jika pendirian MTB lebih mudah dan tentunya lebih banyak. ”Semua harus tetap sesuai aturan. Artinya, bila ada ketentuan peraturan yang dilanggar, akan ada penindakan,” imbuh Revli.

Advertisement
Advertisement
Editor : Saiful Anwar

Artikel Terkait

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus Berjalan Rutin, Peremajaan Pohon Jadi Perhatian

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus Berjalan Rutin, Peremajaan Pohon Jadi Perhatian

Pemeliharaan TMP Setya Pertiwi Kudus dilakukan oleh satu petugas khusus yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan merawat area makam setiap hari.

18 Perguruan Tinggi Hadiri Kongres IMABSII IX, UMK Jadi Ruang Pertemuan Mahasiswa PBSI

18 Perguruan Tinggi Hadiri Kongres IMABSII IX, UMK Jadi Ruang Pertemuan Mahasiswa PBSI

Sebanyak 18 perguruan tinggi mengikuti Kongres IMABSII IX di UMK untuk memperkuat solidaritas dan kolaborasi mahasiswa PBSI.

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus terus memperkuat komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja, termasuk mereka yang menjalankan aktivitas keagamaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer