BPS Terjunkan 3.000 Petugas di Kaltim, Data Sensus Ekonomi 2026 Dipastikan Tak Berpengaruh pada Pajak dan Bansos
RADAR KUDUS – Badan Pusat Statistik (BPS) menjamin kerahasiaan seluruh data pelaku usaha yang dihimpun dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang dikumpulkan dipastikan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan dijadikan dasar penetapan pajak maupun memengaruhi status penerimaan bantuan sosial.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pihaknya telah menerjunkan lebih dari 3.000 petugas pencacah lapangan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di Kalimantan Timur.
"Para petugas tersebut mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni dan dijadwalkan merampungkan tugasnya pada 31 Agustus 2026," ujar Amalia saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Jumat.
Menurut Amalia, pelaksanaan sensus ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor yang melibatkan BPS, Komisi X DPR RI, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah, serta seluruh lapisan masyarakat.
"Sensus Ekonomi bertujuan untuk mencatat seluruh aktivitas kegiatan usaha secara komprehensif, mulai dari skala mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga perusahaan besar. Kami berharap hasil SE 2026 ini dapat menjadi pelita sekaligus kompas pembangunan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur," katanya.
Untuk mengantisipasi potensi penipuan, Amalia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar memastikan identitas petugas yang datang. Setiap petugas sensus, kata dia, telah dibekali atribut resmi berupa rompi, surat tugas, serta kartu identitas yang dilengkapi dengan barcode.
"BPS menjamin bahwa seluruh data yang diberikan oleh responden akan dijaga ketat kerahasiaannya," tegas Amalia.
Ia menambahkan, data yang diperoleh murni digunakan untuk keperluan statistik dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan maupun status penerimaan bantuan sosial.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan SE 2026.
"Sampaikan data yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seakurat mungkin kepada petugas. Sensus Ekonomi ini bukan hanya domain atau tanggung jawab BPS, melainkan tanggung jawab kita bersama," ujar Rudy.
