Makan Bergizi Tepat Sasaran? Ironi di Balik Anggaran Fantastis Program MBG
RADAR KUDUS - Pemerintah kembali mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp28,63 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini awalnya dimaksudkan sebagai upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.
Namun di balik niat baik itu, muncul berbagai persoalan yang membuat publik mulai bertanya-tanya. Apakah dana sebesar itu benar-benar sampai ke sasaran?
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari 441 kasus keracunan pangan yang terjadi, hampir setengahnya (211 kasus atau 48%) justru berasal dari program MBG.
Tidak hanya itu, 638 korban harus dirawat inap, sementara 12.755 lainnya dirawat jalan, sehingga total ada 13.371 korban akibat pangan yang seharusnya bergizi tapi malah mencelakai. Ironis, bukan? Separuh keracunan dari program yang mengusung kata “bergizi”
Masalah ini menggambarkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada besar kecilnya anggaran, melainkan pada kesombongan kebijakan yang minim evaluasi dan pengawasan.
Ketika program megah digenjot tanpa kesiapan infrastruktur dan kualitas distribusi, yang terjadi bukan peningkatan kesejahteraan, tapi justru pemborosan pajak rakyat.
Di sisi lain, banyak sekolah di berbagai daerah masih menghadapi kondisi yang memprihatinkan. Bangunan rusak, akses jalan menuju sekolah hancur, fasilitas minim, dan angka putus sekolah meningkat.
Ironisnya, ketika masalah mendasar seperti ini belum terselesaikan, anggaran puluhan triliun justru dialirkan untuk program yang belum jelas efektivitasnya.
Lebih menyakitkan lagi, program MBG sebelumnya sudah menghabiskan Rp35,6 triliun uang rakyat, sementara gaji tenaga pendukung seperti karyawan SPPG belum juga dibayarkan.
Pertanyaannya, untuk siapa sebenarnya semua anggaran fantastis ini? Untuk rakyat, atau hanya untuk kepentingan citra?
Saat rakyat menjerit karena harga bahan pokok melambung, dan anak-anak belajar di ruang kelas bocor, rasanya wajar jika publik mulai lelah dengan narasi “demi rakyat” yang tidak berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Yang kurang bukan anggarannya, tapi empatinya.
Makan Bergizi seharusnya menjadi langkah menuju kesejahteraan, bukan sekadar proyek pencitraan. Karena pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan yang paling mahal, melainkan yang paling berpihak pada rakyat kecil.
Pemerintah perlu mengingat bahwa rakyat bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tapi manusia yang menaruh harapan di setiap rupiah pajak yang mereka bayarkan.
