
RADAR KUDUS - MASYARAKAT pada umumnya tidak mengetahui langkah apa yang harus dilakukan apabila menerima warisan baik dari orang tua yang meninggal atau dari kolega lain yang mewariskan harta bendanya, sehingga membayangkan akan timbul Pajak Penghasilan dengan nilai yang tinggi dan pada akhirnya mereka tidak mau mengurusnya.
Eitss, tenang saja kawan, karena di dalam perpajakan warisan bisa saja bebas dari Pajak Penghasilan Mari kita simak artikel ini.
Sebelumnya mari kita pelajari terlebih dahulu, pengertian waris dan harta warisan. Dalam konteks hukum, waris adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, yang kemudian akan diwariskan kepada ahli warisnya.
Hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang bagaimana harta warisan ini dibagikan kepada ahli waris. Di Indonesia ada tiga sistem hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata.
Lebih mudahnya waris itu merupakan pengalihan dari pewaris ke ahli waris atau dari orang tua yang sudah meninggal ke anak.
Untuk mendapatkan pengecualian pajak, ahli waris perlu memenuhi persyaratan dan prosedur tertentu agar tidak perlu membayar pajak warisan.
Peraturan Direktur Pajak Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 menyebutkan bahwa pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PPh PHTB).
Masih dalam ketentuan yang sama menjelaskan bahwa pengecualian ini diberikan melalui “Surat Keterangan Bebas (SKB)” dimana ahli waris mengajukan permohonan SKB Waris ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ahli waris terdaftar dengan menggunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau saat ini sudah menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Selain dapat mengajukan secara langsung di loket KPP terdaftar, ahli waris juga dapat mengajukan secara mandiri melalui online pada alamat website coretaxdjp.pajak.go.id.
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang dimaksud dengan Surat Keterangan Bebas (SKB)? SKB dalam konteks perpajakan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membebaskan seseorang atau badan dari kewajiban membayar pajak tertentu.
Dalam hal warisan ini, SKB yang akan diajukan adalah SKB waris yang mempunyai manfaat dapat membebaskan ahli waris dari pengenaan PPh atas pengalihan warisan tanah dan/atau bangunan serta mempermudah proses pengurusan warisan pada saat pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan warisan.
Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) harus melampirkan beberapa dokumen seperti :
1. Surat permohonan yang ditandatangani ahli waris.
2. Surat pernyataan pembagian waris yang ditandatangani seluruh ahli waris.
3. Silsilah keluarga
4. Fotokopi identitas ahli waris, yang meliputi KTP dan akta kelahiran
5. Fotokopi Kartu Keluarga.
6. Akta kematian / surat kematian pewaris
Dokumen kepemilikan terkait objek yang diwariskan (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun terakhir, Sertifikat atau akta tanah/bangunan)
Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak terakhir atas nama pewaris, atau surat keterangan bahwa pewaris memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Telah memenuhi syarat pemberian Surat Keterangan Fiskal.
Pelayanan publik tidak memungut biaya atas pengajuan permohonan SKB Waris ini. Namun, masyarakat perlu mengetahui adanya nilai objek waris yang digunakan untuk menghitung PPh dan BPHTB, diantaranya menggunakan harga pasar atau menggunakan nilai yang ada di SPPT PBB saat terjadinya pengalihan.
KPP akan memproses permohonan SKB ini dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap. Dengan memiliki SKB waris, ahli waris mendapatkan kenyamanan dalam mengurus warisan dan terhindar dari permasalahan pajak yang terkait dengan pengalihan harta warisan.
Sebagai contoh, Tn. A meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan senilai Rp 1 miliar. Tn. A memiliki dua anak yaitu an. B dan an. C yang merupakan ahli waris langsung. Tn. B dan C bisa mendapat pembebasan PPh atas Pengalihan Tanah dan Bangunan dengan mengajukan SKB Waris yang melampirkan dokumen sesuai persyaratan.
Proses pengajuannya adalah salah satu ahli waris mengajukan SKB ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, baik dengan menyerahkan dokumen secara langsung ataupun secara online melalui coretax pada menu Layanan Wajib Pajak, Administrasi, SKB PPh.
Pada kategori sub layanan, ahli waris perlu memilih SKB PPh atas Pengalihan Tanah dan Bangunan dengan kode AS.19-05 kemudian mengisi formulir dan mengupload dokumen persyaratannya. Jika pengajuan SKB dilakukan secara langsung ke KPP, maka perlu menyerahkan semua cetakan dokumen ke loket Pelayanan.
Ahli waris mengajukan permohonan ke KPP dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan lengkap, KPP akan menerbitkan Surat Keterangan Bebas. Namun KPP dapat menerbitkan surat penolakan apabila permohonan tidak sesuai dengan persyaratan.
Mudah dan cepat bukan dalam mengurus harta warisan berupa tanah dan/atau bangunan?
Oleh: Yohana Margaret, Penyuluh Pajak Ahli Muda
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan



