
Program ini merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang mulai berlaku 1 Februari 2022.
Program JKP lahir dari Undang-undang Cipta Kerja sebagai wujud presentasi Pemerintah hadir dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan serta risiko sosial bagi pekerja yang terkena PHK karena dampak kondisi perekonomian.
Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“PHK tidak dapat dihindari, lingkungan bisnis dan kondisi ekonomi yang tidak menentu berisiko menimbulkan gelombang PHK. Program JKP ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup pekerja yang terdampak sementara waktu selama mereka mencari pekerjaan baru”, kata Vinca Meitasari selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus.
Guna menghadapi dinamika ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global, maka pada 7 Februari 2025 Pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai program JKP, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025. Sebagai informasi, program JKP awalnya diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2021 kemudian diubah menjadi PP Nomor 6 Tahun 2025.
Melalui peraturan baru tersebut, terdapat peningkatan manfaat JKP yang diterima.
Jika sebelumnya manfaat uang tunai dibayarkan maksimal 6 bulan dengan nilai sebesar 45% upah terakhir untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya, maka saat ini yang berlaku adalah ketentuan manfaat tunai JKP dengan nilai sebesar 60% upah terakhir, untuk jangka waktu manfaat maksimal adalah selama 6 bulan.
Vinca menjelaskan bahwa program JKP hadir sebagai insentif karena tidak ada iuran tambahan yang dibebankan ke perusahaan atau pekerja.
Besaran iuran adalah sebesar 0,36% dari upah sebulan dengan batas maksimal upah sebesar Rp. 5juta yang terdiri dari 0,22% iuran dibayarkan oleh pemerintah dan 0,14% dari rekomposisi iuran JKK.
Syarat untuk menjadi peserta JKP diantaranya merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia di bawah 54 tahun saat mendaftar dan memiliki hubungan kerja dengan pengusaha.
Bagi pekerja di usaha mikro dan kecil, pekerja harus terdaftar dalam program JHT, JKK, dan JKM, serta memiliki kepesertaan JKN sedangkan di usaha skala menengah dan besar pekerja harus terdaftar dalam program JHT, JKK, JKM dan JPN, serta memiliki kepesertaan JKN.
“Pendaftaran sangat mudah. Pemberi kerja cukup mengisi data NIK, tanggal lahir, serta nomor dan tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja di formulir pendaftaran dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah pekerja mulai bekerja,” jelas Vinca
Pekerja dengan status kontrak tetap dapat menerima manfaat JKP, asalkan terjadinya PHK sebelum kontrak kerja berakhir.
Namun, JKP tidak berlaku bagi pekerja yang mengalami PHK karena mengundurkan diri, mengalami cacat total tetap, memasuki masa pensiun, atau meninggal dunia.
“Walaupun terdapat peningkatan manfaat yang diperoleh tapi iuran JKP tidak mengalami perubahan. Untuk mendapatkan manfaat JKP, pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam rentang waktu 24 bulan kalender sebelum terjadi PHK atau berakhirnya hubungan kerja,” tambah Vinca.
Apabila syarat tersebut terpenuhi, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK dapat mengajukan klaim JKP berupa manfaat uang tunai dengan melaporkan ke Kemenaker.
Pelaporan PHK harus disertai bukti, adanya komitmen untuk bekerja kembali, sudah dilaporkan non aktif oleh perusahaan, dan tidak sedang bekerja di Sektor Penerima Upah.
Pemberi kerja wajib melaporkan data pekerja yang terdampak PHK maksimal 7 hari kerja sejak PHK dengan mengisi formulir Lapor PHK melalui portal Wajib Lapor Kemnaker di laman wajiblapor.kemnaker.go.id.
Sedangkan, peserta juga mengisi formulir Lapor PHK secara mandiri dan mengajukan klaim manfaat JKP di laman siapkerja.kemnaker.go.id.
Pengajuan klaim manfaat JKP, peserta cukup menyiapkan dokumen Surat keputusan PHK, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, dan nomor rekening bank.
Atas pengajuan klaim tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi data.
Setelah klaim dinyatakan layak dan memenuhi syarat, manfaat JKP berupa uang tunai akan langsung ditransfer ke rekening peserta.
Manfaat uang tunai bulan ke-2 sampai dengan ke-5 diajukan paling lambat 5 hari setelah tanggal acuan dengan prosedur yang sama seperti pengajuan bulan pertama.
Sementara manfaat bulan ke-6 diajukan paling cepat 5 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP.
“Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Risiko kehilangan pekerjaan dapat menimpa siapa saja. PHK dapat dialami semua pekerja tanpa kecuali. Tanpa ada jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja akan mengalami kesulitan selama mencari pekerjaan yang baru,” kata Vinca
Vinca menghimbau pemberi kerja dapat mendaftarkan pekerjanya dalam program JKP sebagai bentuk kepedulian pemberi kerja kepada pekerjanya dalam mengantisipasi kehilangan pendapatan akibat PHK.
JKP sebagai salah satu solusi dalam menjamin kelangsungan kehidupan yang layak bagi pekerjanya agar memiliki kemampuan finansial saat mengalami PHK dan tetap bertahan selama mencari sumber penghasilan yang baru. (*)



