Dukungan Pemerintah Kabupaten Blora, Optimalkan Universal Coverage Jamsostek

BLORA - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan upaya negara untuk melindungi hak-hak pekerja, salah satunya memastikan bahwa pekerja rentan juga mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Pekerja rentan adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja atau pekerja sektor informal, memiliki risiko yang tinggi dengan penghasilan tidak menentu.
Pekerja rentan profesinya berisiko namun mereka tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan perlindungan jaminan sosial untuk dirinya.
Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial untuk seluruh pekerja Indonesia baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.
Dalam kesempatan pagi ini, diserahkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Asisten Rumah Tangga (ART) dari Karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Blora oleh Bupati Blora, didampingi oleh Kepala Baperida dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Blora.
“Penyerahan ini adalah bentuk tanggungjawab Pemberi Kerja terhadap Asisten Rumah Tangga yang dipekerjakan terhadap risiko pekerjaannya sehari-hari saat menjalankan pekerjaannya” Kata Agus Suyono Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blora.
“Wujud dukungan dari Pemerintah Kabupaten Blora melalui APBD di bulan ini, direncanakan akan direalisasi sebanyak 1.500 pekerja rentan dilindungi selama tahun 2025 dan mulai bulan maret 2025, akan direalisasikan perlindungan kepada 5.400 pekerja rentan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025”, tambah Agus.
“Pekerja rentan mayoritas berprofesi sebagai pedagang, petani, marbot, dan pekerja rentan lainnya dapat mengikuti program Bukan Penerima Upah. Dengan iuran yang terjangkau sebesar Rp. 16.800 pekerja rentan sudah mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan yaitu JKK dan JKM,” kata Agus.
Peran pemerintah daerah hingga ke level pemerintah terkecil seperti desa/kelurahan sangat penting untuk memastikan setiap pekerja rentan mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan dalam menghadapi kondisi finansial darurat ketika risiko sosial terjadi.

Pemerintah Kabupaten Blora telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi para pekerja rentan dari risiko sosial.
Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
“Pekerja rentan memiliki risiko pekerjaan namun mereka tidak mampu melindungi dirinya, mereka bukan tidak mau terlindungi namun mereka tidak mampu membayar iurannya, “ujar Agus.
Melalui program JKK, peserta aktif yang mengalami kecelakaan kerja akan ditanggung seluruh biaya pengobatannya sampai sembuh sesuai dengan kebutuhan medis.
Program JKM akan memberikan santunan kematian sebesar Rp 42juta kepada ahli waris dan beasiswa untuk 2 anak bila peserta aktif mengalami risiko meninggal dunia.
Agus mengapresiasi kebijakan Bupati Blora untuk memastikan kesejahteraan seluruh pekerja yang selama ini belum mendapatkan akses jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami berterima kasih kepada Bupati Blora karena secara nyata telah berupaya ikut serta dalam membantu pekerja rentan mendapatkan jaminan sosial,” katanya. (*)



