
RADAR KUDUS - Di masa pandemi Covid-19 yang lalu, bukan menjadi rahasia lagi jika sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memegang peranan penting dalam memajukan kesejahteraan dan kedaulatan ekonomi negara.
Semenjak pandemi Covid-19 hingga saat ini, UMKM tercatat selain mampu menjadi tulang punggung perekonomian negara dengan memberikan dominasi atas kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB), namun juga telah membuka sedemikian banyak lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia.
Agar mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat, banyak sekali pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan baik oleh pemerintah, perbankan maupun pihak swasta, untuk memajukan UMKM.
Dari sekian program pelatihan dan pemberdayaan tersebut mayoritas tagline yang sering kita dengar adalah “UMKM Naik Kelas” dan juga tagline “UMKM Go Digital”.
Adanya pembatasan sosial di masa Pandemi Covid-19 telah mengajarkan bagi banyak pelaku UMKM untuk melakukan digitalisasi atau memanfaatkan teknologi dalam mendukung operasional bisnis mereka.
Digitalisasi ini menjadi peluang bagi UMKM untuk beralih dari perdagangan tradisional ke tren baru yang menerapkan teknologi.
Kebutuhan Digitalisasi akibat pandemi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM memilih mempromosikan produk dan layanan mereka melalui platform digital, baik dalam bentuk gambar dan video.
Lalu, mereka juga membuat toko online di sosial media maupun marketplace untuk memudahkan pelanggan menemukan produk mereka.
Hal ini karena telah terjadi pergeseran perilaku masyarakat yang meninggalkan pola berbelanja konvensional, dan berubah lebih banyak menggunakan platform digital.
Masyarakat kini tidak lagi asing dengan berbagai perkembangan yang terjadi di sektor teknologi finansial (fin-tech) dan perdagangan elektronik (e-commerce).
Namun, mengharapkan UMKM untuk dapat berkiprah di pasar digital bukanlah hal yang mudah.
Banyak pelaku UMKM yang masih gagap beradaptasi dengan proses transformasi digital, tentu tidak mudah mendorong mereka masuk dalam ekonomi digital.
Hingga saat ini, harus diakui bahwa masih sedikitnya unit usaha yang bergabung ke dalam pasar digital karena merasa lebih nyaman berjualan secara langsung, selain tidak tertarik berjualan online.
Kurangnya pengetahuan, atau keahlian menjadi alasan tersediri yang menghambat bergabungnya unit usaha ke dalam pasar digital.
Untuk mendorong agar UMKM siap masuk ke pasar digital, yang dibutuhkan tentu jalan keluar untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.
Sejumlah kendala yang menghambat salah satunya adalah keterbatasan skill dan kemampuan literasi digital bagi para pelaku UMKM.
Adapun yang dimaksud dengan digitalisasi UMKM sendiri sesungguhnya tidak hanya menyangkut aspek pemasaran.
Namun, juga harus memperhatikan aspek operasional usaha, seperti pengelolaan dan pencatatan keuangan, pengadaan barang, manajemen pesanan serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik sehingga informasi ini dapat diakses dan diketahui oleh pihak lain baik itu konsumen/pelanggan, mitra ataupun investor untuk dapat mengakses produk maupun tertarik dalam bermitra dan berinvestasi dalam memajukan UMKM itu sendiri.
Untuk mengatasi hal tersebut saat ini banyak kita jumpai berbagi teknologi dan platform aplikasi untuk mendukung UMKM agar Go Digital. Salah satu teknologi dan aplikasi tersebut adalah M-Pajak.
Aplikasi ini sendiri diluncurkan oleh DJP tepat pada peringatan Hari Pajak tanggal 14 Juli 2021.
Semenjak aplikasi M-Pajak ini diluncurkan, layanan ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha khususnya UMKM untuk lebih dekat dengan informasi seputar perpajakan maupun layanan lain yang dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih mudah.
Dimana salah satunya yang Pertama, adalah kemudahan dalam melakukan pencatatan omset dan penghitungan PPh terutang. Fitur ini tentu sangat berguna sekali bagi para pelaku UMKM.
Seperti kita ketahui berdasarkan PP 55 Tahun 2022, Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dengan Omset di bawah 500 juta dalam setahun tidak diharuskan untuk menyetorkan pajak penghasilannya.
Namun, saat akumulasi Omsetnya sudah melebihi dari 500 juta, atas selisih Omset tersebut selama tidak melebihi dari 4,8 Milyar dalam setahun maka hanya akan dikenakan tarif pajak 0,5 %. Yang sering kita sebut dengan istilah PPh Final UMKM.
Tentunya untuk menghitung omset tersebut akan membutuhkan pencatatan keuangan yang baik bagi para Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.
Yang Kedua, dengan memasukkan input data dalam aplikasi ini, Wajib Pajak UMKM akan dapat mengetahui berapa Omset bulanannya dan nominal PPh terutang beserta jangka waktu dan jatuh tempo pembayarannya.
Yang Ketiga, di aplikasi M-Pajak ini juga ada Fitur bagi Wajib Pajak untuk dapat membuat Kode Billing untuk pembayaran PPh terutangnya dengan cukup merekam NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat, Kode Jenis Pajak, Kode Jenis Setoran, Masa dan Tahun Pajak serta jumlah nominal yang akan dibayarkan.
Hati hati saat akan melakukan perekaman data pembayaran karena bila tidak hati-hati akan mengakibatkan kesalahan dalam penyetoran yang mengharuskan Wajib Pajak melakukan pemindahbukuan.
Adapun Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak untuk PPh Final UMKM dibayar sendiri adalah (411128 – 420).
Selain itu Yang Keempat, aplikasi M-Pajak ini juga dapat membantu bagi Wajib Pajak UMKM jika ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan petugas pajak mengenai kewajibannya dengan memberikan fitur layanan cek alamat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat di menu aplikasi M-Pajak tersebut dengan membaca titik koordinat lokasi GPS dan menyesuaikannya dengan peta yang sudah terintegrasi.
Kesemua hal ini dapat dinikmati dan diakses oleh Wajib Pajak hanya dengan menggunakan ponsel/smartphone nya saja.
Dan tentu bagi pelaku UMKM yang sibuk, adanya menu layanan M-Pajak tersebut dapat menjadi salah satu referensi awal bagi UMKM untuk Go Digital dengan memberikan panduan pencatatan keuangan serta dukungan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sederhana dan praktis.
M-Pajak ini juga bisa dikelola sebagai sarana bagi pelaku UMKM menciptakan environment digital khususnya di bidang pencatatan keuangan dan perpajakan.
Sayangnya segala kemudahan dan berbagai layanan perpajakan dalam aplikasi M-Pajak ini masih jarang dimanfaatkan oleh rekan Wajib Pajak pelaku UMKM. Tak jarang masih ditemui para Wajib Pajak pelaku UMKM yang masih datang ke KPP hanya untuk meminta dibuatkan Kode Billing untuk pembayaran pajaknya.
Dari hal ini kita patut sampaikan bahwa semestinya dalam rangka memastikan UMKM Bisa Naik Kelas ataupun Go Digital, yang dibutuhkan selain pengembangan literasi digital yang memadai, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana mengubah mindset para pelaku UMKM dalam menyikapi perkembangan zaman khususnya perkembangan platform digital. Tentu ini memerlukan edukasi dari semua pihak.
Mustahil meminta pelaku UMKM memanfaatkan peluang yang tersedia di pasar digital, ketika mereka masih cemas dan gagap dalam penggunaan teknologi informasi dan mengalami kesenjangan digital, khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi yang memadai.
Aplikasi M-Pajak seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sahabat UMKM untuk mengakses literasi dan kemudahan layanan perpajakannya.
*) Artikel ini ditulis oleh Tuti Ningsih, Fungsional Penyuluh Ahli Muda, KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja. (*)



