
RADAR KUDUS - Bukan menjadi rahasia lagi jika sektor UMKM memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian negara.
UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian negara karena telah memberikan kontribusi PDB atau Produk Domestik Bruto dan juga menambah lapangan kerja untuk masyarakat.
Bahkan di saat masa pandemi Covid-19 kemarin, UMKM mampu bertahan dan hingga saat ini menjadi pahlawan ekonomi di tahun 2023.
Selain memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB negara, UMKM juga dapat menyerap banyak tenaga kerja.
Hal ini terlihat meskipun UMKM di Indonesia sebagian besar merupakan kegiatan usaha yang awalnya berskala rumah tangga namun mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan saat ini terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia dan telah mempekerjakan 114,7 juta orang atau sekitar 56% dari tenaga kerja di Indonesia.
Persoalan UMKM? Jawabannya Wajib Punya NIB !!!
Salah satu tips yang semestinya bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM agar semakin berkembang adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NIB (Nomor Izin Berusaha) yang terdiri dari 13 digit.
NIB ini berlaku seperti halnya NIK sebenarnya, jika setiap Warga Negara Indonesia pasti punya NIK, maka NIB pun juga sama, tidak hanya digunakan sebagai nomor identitas tapi juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan.
Di antara manfaat dari NIB sendiri adalah para pelaku UMKM sebenarnya akan terbantu menjawab kendala yang dimiliki oleh UMKM selama ini. Di antaranya adalah:
Pertama, persoalan mengenai aspek permodalan dan pembiayaan
Jika UMKM memiliki NIB maka pelaku UMKM akan lebih mudah mengakses pembiayaan baik itu dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya (non-bank). Untuk dapat memberikan bantuan permodalan yang dibutuhkan oleh para pelaku UMK, biasanya lembaga keuangan bank maupun (non-bank) akan meminta NIB sebagai salah satu persyaratan.
Kedua, beberapa pelaku UMKM belum memiliki kepastian hukum atas usahanya dan perlindungan kepada konsumen
Nah dengan adanya NIB ini UMKM akan memperoleh kepastian hukum atas produknya dan perlindungan kepada konsumen dalam bentuk legalitas usaha. Sebut saja pelaku UMKM di bidang kosmetik misalnya, saat mengurus NIB maka UMKM tersebut harus dapat membuktikan bahwa produknya aman bagi konsumen atau tidak.
Ketiga, problem selanjutnya adalah UMKM sering mengaku kurangnya pendampingan terhadap mereka
Dengan adanya NIB sebagai legalitas usaha tentu akan membuka peluang bagi UMKM untuk lebih mudah mengakses program atau bantuan lainnya.
Bisa jadi yang bersifat program pemberdayaan maupun bantuan tambahan permodalan seperti KUR UMKM atau bantuan lainnya tentu akan lebih besar.
Keempat, kendala berikutnya biasanya UMKM kesulitan menjalin kerja sama dengan mitra strategis
Dengan adanya NIB sudah tentu akan membuka peluang kerja sama dengan berbagai mitra strategis.
Dan diharapkan UMKM juga bisa dengan mudah mengakses semua perizinan yang dibutuhkan, sehingga berbagai peluang usaha pun bisa makin berkembang.
Termasuk peluang digitalisasi usaha bagi para pelaku UMKM untuk bergabung dengan perusahaan e-commerce.
Dan pastinya NIB akan menjadi syarat mutlak bagi UMKM jika ingin membesarkan target pasarnya di platform online.
Kemudahan Tarif dan Cara Menghitung Pajak UMKM
Melalui PP 55 Tahun 2022, pemerintah telah mengatur bahwa WP OP UMKM dengan omset (penjualan kotor/peredaran brutonya) dibawah 500 juta rupiah akumulasi dalam setahun tidak dikenakan pajak.
Sedangkan WP OP UMKM dengan omset lebih dari 500 juta rupiah hingga 4,8 Miliar dalam setahun, akan dikenakan pajak sebesar 0,5 persen dari nilai omsetnya tersebut.
Misalnya saja ada Tn.A memiliki omzet 1 juta per hari, atau rata rata omsetnya 30 juta sebulan, berarti akumulasi dalam satu tahun Rp 360 juta, karena omsetnya masih di bawah 500 juta setahun, maka Tn.A belum kena pajak.
Lain hal nya jika Tn. A dalam sebulan memiliki omset Rp 50 juta, setahunnya Rp 600 juta.
Maka atas Omset sebesar Rp 500 juta tidak kena pajak namun selisih dari Rp 600 juta, yang sebesar Rp 100 juta.
Dikalikan tarif 0,5 persen. Sehingga didapat nilai Rp 500.000 setahun. Hal ini jika kemudian dibagi 12 bulan, artinya hanya kurang lebih Rp 40.000 per bulan.
Sedangkan bagi WP Badan UMKM tetap diberikan fasilitas penurunan tarif PPh Badan sebesar 50% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31E UU PPh.
Tarif Pajak UMKM 0,5% apakah masih berlaku di 2024?
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Pemerintah telah menetapkan jangka waktu tertentu pengenaan PPh final 0,5%, paling lama tujuh tahun masa pajak bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP).
Untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas, paling lama tiga tahun masa pajak.
Meski beleid tersebut berlaku sejak 2018 dan dengan masa 7 tahun atau akan berakhir 2024, namun hal ini bukan berarti keringanan tarif pajak 0,5% bagi UMKM akan berakhir pada 2024.
Sementara bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, mendapatkan tarif 0,5% paling lama empat tahun.
Pasalnya, penghitungan masa jangka waktu dimulai sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP No.23/2018 ataupun bagi wajib pajak yang terdaftar setelahnya.
Hal ini berarti WP OP UMKM yang terdaftar sebelum tahun 2018 tarif pajak UMKM sebesar 0,5% masih tetap berlaku pada 2024.
Untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya WP OP UMKM dapat menggunakan Norma Penghitungan, jika memenuhi syarat dan omset belum melebihi Rp4,8 miliar, atau menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzet di atas Rp4,8 miliar.
Lantas bagaimana dengan pelaku UMKM baru yang terdaftar di tahun 2023 ini?
jawabannya adalah Anda tetap dapat memanfaatkan tarif 0,5% dari omzet ini hingga 7 tahun pajak [ke depan] bagi WP OP UMKM, dan 4 tahun pajak untuk koperasi, CV, dan firma, serta 3 tahun untuk bentuk PT.
Dengan demikian, semisal ada WP OP UMKM yang baru terdaftar pada 2023 dan memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, semestinya tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM 0,5% hingga tahun pajak 2029.
Harapan kepada UMKM
Dengan penyederhanaan kewajiban dan adanya tarif yang ringan, harapannya UMKM akan semakin mudah membayarkan pajaknya.
Karena beban pajak yang dikeluarkan pelaku UMKM juga berkurang maka idealnya UMKM bisa lebih fokus dalam mengembangkan usahanya.
Dan sepatutnya kepatuhan pajak pelaku UMKM pun akan meningkat.
*Artikel ini ditulis oleh Ardian Yuda Brata, Penyuluh Pajak Ahli Muda, KPP Pratama Jakarta Pancoran. (*)



