Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Presiden juga mengingatkan agar anggaran seluruh entitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri utamanya, yang diproduksi oleh UMKM tanah air. Ini adalah ikhtiar untuk bangga produk dalam dalam sekaligus menekan produk impor yang saat ini membanjiri pasar dalam negeri.
Instruksi tersebut ditegaskan kembali dalam Inpres No.2/2022. Presiden memerintahkan kepada satker untuk mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023 dan mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral atau Katalog Lokal.
Selaras dengan perintah Presiden, Kementerian Keuangan bersama bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI) sejatinya telah melakukan inisiatif digitalisasi vendor UMKM melalui marketplace Digipay. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2019, satker pengguna APBN diminta untuk membelanjakan uang persediaan yang dikelolanya secara elektronik dari vendor UMKM yang terdaftar di Digipay. Ini berarti kebutuhan barang dan jasa satker, misal untuk alat tulis kantor (ATK), peralatan dan mesin, jasa katering, kudapan, jasa pemeliharaan, dan jasa lainnya akan dipasok oleh UMKM.
Digipay dapat diakses kapan saja dan di mana saja yang menawarkan keuntungan yang luas bagi semua pihak.Bagi satker ini akan memudahkan otomatisasi dan efisiensi, integrasi proses bisnis, penyederhanaan SPJ,dan mengurangi potensi moral hazard. Bagi vendor UMKM akan memperoleh kepastian pembayaran, registrasi gratis, bebas biaya, perluasan akses pemasaran, fasilitas pembiayaan bank, dan vendor pemerintah terpercaya.
Perbankan akan memperoleh manfaat dari pasar kredit dan brand mitra pemerintah. Di sisi bendahara umum negara, Digipay membantu dalam manajemen likuiditas dan perencanaan kas yang lebih baik. Selain itu untuk memperoleh data kepatuhan pajak dan mengurangi fraud dalam pengelolaan uang APBN.
Keunikan lain yang membedakan daripada marketplace populer, Digipay dapat mengisi celah yang tidak difasilitasi marketplace popular. Digipay berbeda pada sistem transaksi, perpajakan, dan sistem pelaporan. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah barang diterima(sesuai dengan regulasi perbendaharaan negara) dan hanya menggunakan metode cashless (Cash Management System Virtual Account/CMS VA atau Kartu Kredit Pemerintah). Perpajakan langsung dihitung sesuai kategori barang/jasa, dan dapat langsung menyajikan laporan yang dibutuhkan oleh satker.
Data yang bersumber dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara per 19 Agustus menunjukkan cakupan Digipay secara nasional telah dipergunakan 7.609 satker K/L, 2.986 vendor, 23.345 transaksi, nilai transaksi 44,94 milyar. Pembayaran menggunakan CMS VA sebesar 33,83 milyar dan kartu kredit pemerintah sebesar 11,11milyar.
Di Jawa tercatat 2.496 satker, 1.105 vendor, 4.362 transaksi, dan nilai transaksi 11,78 milyar. Namun untuk data Digipay pada bendahara umum negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus baru tercatat 36 satker K/L yang terdaftar, 15 vendor yang bergabung, dengan nilai transaksi 3,012 juta. Terhitung masih sedikit dan kecil.
Secara umum data tersebut dapat dikatakan menggembirakan karena ada peningkatan yang signifikan. Hanya saja untuk dapat membantu pemerintah mencapai target 30 juta UMKM dapat go digital, perlu usaha akselerasi yang lebih. Berikut adalah upaya yang bisa dilakukan:
Pertama, Peningkatan awareness. Survei KPPN Kudus menangkap bahwa sebagian satker belum terlalu peduli dengan Digipay serta masih nyaman dengan transaksi tunai. Untuk itu satker harus mendukung propgram pemerintah tersebut dengan menggugah minat serta mengubah pola perilaku dan pola berpikir satker, bahwa Digipay adalah cara belanja sektor publik era masa kini dan masa depan.Ini dadalah tantangan sekaligus peluang. Hal yang sama perlu juga ditanamkan kepada vendor UMKM.
Kedua, Edukasi terus menerus bagisatker dan vendor UMKM agar mau ”nyemplung” dalam Digipay. Digipay perlu lebih digaungkan keberadaannya dengan sosialisasi lebih intens. Pandanganyang perlu ditekankan bahwa transformasi digital adalah suatu keharusan bagi UMKM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha.
Ketiga, Kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Keuangan,perbankan, organisasi perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan UMKM untuk menentukan strategi yang tepat. Pengembangan kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah untuk integrasi debitur Ultra Mikro ke dalam Digipay dan dengan Himbara melalui integrasi UMKM binaan bank ke dalam Digipay.
Keempat, Penyempurnaan aplikasi. Tak dapat dipungkiri bahwa Digipay saat ini tersegmentasi berdasarkan bank. Integrasi dalam satu aplikasi Digipay akan memudahkan satker dan vendor. Selain itu aspek interoperabiltas yang memungkinkan transaksi satker dan vendor yang berbeda rekening bank. Lainnya adalah perlunya interkoneksi dengan sistem aplikasi lain misal aplikasi Doku untuk payment gateway dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk pengecekan dan pembebanan pagu. Aplikasi Digipay Satu yang paling mutakhir patut ditunggu rilisnya.
Kelima, Pendekatan regulasi. Kementerian Keuangan bisa mengubah regulasi terkait belanja dengan uang persediaan, misalnya dengan mewajibkan pengadaan barang atau jasa menggunakan uang persediaan dengan Digipay.
Pengembangan UMKM merupakan upaya holistik atau menyeluruh yang harus terus dilakukan, karena tak dapat dipungkiri UMKM terbukti mampu membantu dalam pemulihan ekonomi nasional. Upaya pengembangan yang dimulai dari sektor hulu dan hilir, permodalan, dan pemasaran harus terus didukung banyak pihak. Digipay bisa mengambil peran utamanya dari sisi pemasaran. Sudah semestinya Digipay, UMKM, dan satker berkolaborasi aktif. (phw/yg/adv)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
