Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPJS Ketenagakerjaan Raih Penghargaan ANRI

A
Penulis: Ali Mustofa❯
PELAYANAN VIA ONLINE: Peserta JKN-KIS mencoba buka kanal baru dari BPJS Kesehatan. Pelayanan praktis via online tanpa harus ke kantor. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
PELAYANAN VIA ONLINE: Peserta JKN-KIS mencoba buka kanal baru dari BPJS Kesehatan. Pelayanan praktis via online tanpa harus ke kantor. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
KUDUS - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali ukir prestasi di ajang penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2021. Diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

BPJAMSOSTEK meraih Peringkat III Terbaik Nasional dalam Kategori LembagaTinggi Negara Lembaga Setingkat Kementrian dan Lembaga Non Struktural. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan ANRI tahun 2021, BPJAMSOSTEK berhasil mengungguli 31 kandidat lainnya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto. Diserahkan ke Direktur Utama BPJAMSOSTEK yang diwakili oleh Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau Eko Yuyulianda dan Asisten Deputi Bidang Sekretariat Badan Antony Sugiarto di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Menurut Antony, sesuai amanat Presiden Joko Widodo Indonesia harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola arsip. karena merupakan landasan bagi pemeritah dalam membuat kebijakan yang cepat dan tepat.

“Singkatnya reformasi birokrasi itu adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah mempercepat proses perizinan, yang kedua mempercepat proses pelayanan masyarakat di semua tingkatan,” terangnya.

Sementara itu di tempat terpisah Direktur Utama BPJAM SOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan bahwa sejalan dengan tujuan pemerintah tersebut, BPJAMSOSTEK telah melakukan simplifikasi prosedur dan persyaratan klaim sehingga mampu memangkas masa tunggu klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

“Tentunya capaian yang sangat membanggakan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan BPJAMSOSTEK dan ini menjadi salah satu bukti keseriusan kami dalam mengelola arsip para peserta, baik yang berbentuk fisik maupun digital secara aman, tertib dan akuntabel,” terang Anggoro.

Menurutnya, saat ini BPJAMSOSTEK terus melakukan inovasi yang dimulai dengan merubah citra arsip menjadi lebih modern dan kekinian. Tak hanya itu BPJAMSOSTEK juga tengah mengembangkan sistem kearsipan yang fully digital guna menjawab tantangan perkembangan teknologi di depan.

Tahun ini, proses pengawasan kearsipan diikuti oleh 34 Kementrian. Lembaga Tinggi Negara sebanyak 31. Lembaga Setingkat Kementrian dan Lembaga Non Struktural, 26 Lembaga. Pemerintah Non Kementrian 34, Pemerintahan Daerah Pro vinsi dan 508 Pemerintahan Kabupaten atau Kota.

Selain itu dalam upaya penguatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan pada setiap institusi tersebut, ANRI menggunakan instrument penilaian yang baru, meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan internal.

“Semoga penghargaan ini mampu meningkatkan kinerja BPJAMSOSTEK dalam mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia,” pungkas Anggoro.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kudus, Muhammad Riadh menyampaikan turut bersyukur atas pencapaian BPJS Ketenagakerjaan dalam penghargaan pengelolaan ARSIP yang diselenggarakan oleh ANRI.

“Ini merupakan capaian yang luar biasa, dan merupakan bukti nyata bahwa kami serius dalam mengelola arsip para peserta BPJAMSOSTEK. Baik arsip yang berbentuk fisik maupun digital,” tegas M. Riadh.

”Dengan system digitalisasi online kinerja layanan kami meningkat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan sistem manual dulu,” ungkap M. Riadh. (lia)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus terus memperkuat komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja, termasuk mereka yang menjalankan aktivitas keagamaan.

BSU 2026 Rp900 Ribu, Simak Link Resmi dan Cara Cek Penerima Pakai NIK KTP

BSU 2026 Rp900 Ribu, Simak Link Resmi dan Cara Cek Penerima Pakai NIK KTP

Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan.

Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu Cair Sekaligus

Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu Cair Sekaligus

Kemnaker menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pekerja atau buruh untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer