Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Semen Gresik Sambut Positif Pengalihan Kewenangan Pertambangan kepada Pemprov

A
Penulis: Ali Mustofa❯
PRAKTIK: Pemateri sekaligus instruktur modul dari dokter perusahaan PTSG mengisi Program Kelompok Belajar (Kejar) K3 di Gedung Tanah Liat Pabrik Rembang Jumat (11/12). (PT SEMEN GRESIK FOR RADAR KUDUS)
PRAKTIK: Pemateri sekaligus instruktur modul dari dokter perusahaan PTSG mengisi Program Kelompok Belajar (Kejar) K3 di Gedung Tanah Liat Pabrik Rembang Jumat (11/12). (PT SEMEN GRESIK FOR RADAR KUDUS)
REMBANG - PT Semen Gresik (PTSG) menyambut perubahan UU No. 4 No. 2009 tentang  pertambangan minerba. Harapannya, terkait perizinan tambang bisa lebih baik dan efektif.

Hal itu terungkap saat PTSG menyelenggarakan acara seminar dengan tema “Learn & Share Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral & Batu Bara (Minerba) Sesuai Perpres No. 55 Tahun 2022” dengan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah pada Selasa (26/7). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid (daring & luring) ini turut dihadiri oleh pejabat struktural Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Produksi PTSG, Reni Wulandari, beserta jajaran manajemen dan karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan PTSG.

Direktur Produksi PTSG Reni Wulandari dalam sambutan pembukaannya menegaskan, acara ini digelar agar insan SIG memperoleh informasi yang komperehensif terkait Perpres tersebut. ”Kami menyambut baik Perpres ini, yang juga merupakan perubahan UU No. 4 No. 2009 tentang  pertambangan minerba. Harapannya, terkait perizinan tambang bisa lebih baik dan efektif,” tambahnya.

Lanjut Reni, Semen Gresik sebagai perusahaan yang mengedepankan ketaaan dalam setiap akivitasnya, aspek complience (kepatuhan) merupakan pondasi yang mandatory dan kuat yang harus dipenuhi dalam tata laksana kegiatan operasional pabrik.

”Aspek kepatuhan adalah bagian dari license of operate kami, dan tentunya untuk memastikan kinerja yang dicapai oleh perusahaan bisa terus berkesinambungan selaras prinsip good mining practice,” tandas Reni.

Menurut Reni, kehadiran Perpres No. 55 yang merupakan amanat UU No. 3 Tahun 2020 ini sangat ditunggu - tunggu oleh kalangan industri. Perpres itu mengatur pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.

Sedangkan Kepala Dinas ESDM Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, memaparkan bahwa sesungguhnya esensi kewenangan atau otoritas pertambangan ada di tangan Pemerintah Pusat. Namun untuk memberikan pelayanan lebih cepat dan efektif, keluarlah Perpres No. 55 Tahun 2022 tertanggal 11 April 2022 yang mendelegasikan ke provinsi untuk mengatur perizinan pertambangan, baik itu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Menurut Sujarwanto, pada prinsipnya pemprov Jateng tak akan mempersulit izin pertambangan selama pihak yang mengurus memiliki dokumen lengkap dan berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan.

Pada forum tersebut, Sujarwanto secara komprehensif menjabarkan tentang jenis-jenis mineral bukan logam yang diizinkan ditambang, termasuk kategori jenis usaha industri yang harus mengantongi IUP dan SIPB.

Sujarwanto sendiri mengapresiasi Semen Gresik, yang tetap patuh aturan dan menerapkan good mining practice dalam pengelolaan dan manajemen pertambangannya selama ini. (zen)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Lari Sambil Jelajah Pantai hingga Hutan, Mega Karimunjawa Beach Trail Run 2026 Gaet Ratusan Pelari

Lari Sambil Jelajah Pantai hingga Hutan, Mega Karimunjawa Beach Trail Run 2026 Gaet Ratusan Pelari

Ratusan pelari dari berbagai daerah mengikuti event Mega Karimunjawa Beach Trail Run 2026 di pulau Karumunjawa, Kabupaten Jepara pada Sabtu, 21 November 2026. 

UMP Jawa Tengah 2027 Melonjak 14,10 Persen, Jadi Kenaikan Tertinggi dalam 10 Tahun

UMP Jawa Tengah 2027 Melonjak 14,10 Persen, Jadi Kenaikan Tertinggi dalam 10 Tahun

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2027 sebesar Rp2.655.454.

Bukan Hanya Mengajar, Guru Jateng Kirim 996 Tangki Air untuk Warga

Bukan Hanya Mengajar, Guru Jateng Kirim 996 Tangki Air untuk Warga

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah telah menyalurkan 996 tangki air bersih ke sejumlah kabupaten/kota untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer