Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPJAMSOSTEK Siap Beri Layanan Manfaat Program JKP

A
Penulis: Ali Mustofa❯
PELAYANAN VIA ONLINE: Peserta JKN-KIS mencoba buka kanal baru dari BPJS Kesehatan. Pelayanan praktis via online tanpa harus ke kantor. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
PELAYANAN VIA ONLINE: Peserta JKN-KIS mencoba buka kanal baru dari BPJS Kesehatan. Pelayanan praktis via online tanpa harus ke kantor. (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)
KUDUS - Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan. Yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial.

Ada 4 program BPJAMSOSTEK yang salah satunya wajib diikuti oleh pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro. Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Program JKP memiliki manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45% dari upah yang dilaporkan. Tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25% dari upah terlapor.

Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja, diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Program JKP dengan manfaat tersebut tanpa ada biaya atau iuran tambahan.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP. Juga berharap program ini berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali.

Dengan adanya program JKP ini, pekerja peserta BPJAMSOSTEK merasa lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Juga bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari.

“Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja,” jelasnya.

BPJAMSOSTEK Cabang Kudus melakukan sosialisai ke seluruh Pemberi Kerja atau Badan Usaha tentang manfaat program JKP. Harapannya bisa membantu kelangsungan pekerja dalam mendapatkan pekerjaan kembali.

Seperti yang disampaikan Kepala BPJamsostek Kantor Cabang Kudus Multanti di selasela rapat koordinasi persiapan implementasi Program JKP bersama dengan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan se wilayah Karisidenan Pati.

”Dari Dinas Tenaga Kerja juga sangat mendukung dan memberikan dorongan baik atas kegiatan sosialisasi dan diskusi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Khususnya dari sisi manfaat, yaitu akses informasi pasar kerja dan Pelatihan kerja,” pungkasnya. (lia)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Kudus Gandeng LTMNU, Imam hingga Marbot Masjid Kini Bisa Terlindungi

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus terus memperkuat komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja, termasuk mereka yang menjalankan aktivitas keagamaan.

BSU 2026 Rp900 Ribu, Simak Link Resmi dan Cara Cek Penerima Pakai NIK KTP

BSU 2026 Rp900 Ribu, Simak Link Resmi dan Cara Cek Penerima Pakai NIK KTP

Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan.

Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu Cair Sekaligus

Kemnaker Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026, Bantuan Rp900 Ribu Cair Sekaligus

Kemnaker menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pekerja atau buruh untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer