Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PBB di Pati Diwacanakan Naik hingga 20 Persen

S
Penulis: Saiful Anwar❯
DIJELASKAN: BPKAD Pati memaparkan kenaikan PBB di pendapa setempat belum lama ini. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
DIJELASKAN: BPKAD Pati memaparkan kenaikan PBB di pendapa setempat belum lama ini. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)
PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mewacanakan kenaikan satu kelas pada semua lahan yang terkena wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2023 nanti. Kenaikan pajak tersebut antara 10 hingga 20 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Saat ini, tengah dibahas kenaikan itu.

Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan penyesuaian PBB di Kabupaten Pati. Pasalnya, selama 14 tahun ini tidak ada penyesuaian di pajak tersebut. Sebab itu, akan diwacanakan kenaikan kelas pada pajak tersebut.

Bupati Haryanto mengatakan, belum lama ini pihak KPK Korsupgah mem-verifikasi di Kabupaten Pati. Hasilnya, selama 14 tahun PBB tidak pernah dinaikkan.

”Direkomendasikan untuk disesuaikan. Rencananya, naik 10-20 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya,” katanya.

Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati menyebut PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) akan menaikkan PBB secara bertahap. Yang akan naik pada 2022 pada jalan-jalan Provinai dan strategis.

Yaitu, Margorejo sampai Batangan, jalan Kabupaten Pati Kota, jalan protokol Juwana, Pati ke utara sampai Tayu, Ke Selatan sebagian jalan arah Kayen.

“Untuk tahun depan akan naik 1-3 kelas di tempat strategis. Salah satunya, lahan di Pati Kota,”papar Kepala BPKAD Pati Sukardi melalui Kabid Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) Udhi Harsilo Nugroho.

Selanjutnya, pada 2023 nanti akan naik satu kelas semua. Itu diluar kenaikan pada 2022 nanti. ”Jadi yang belum naik kelas, akan dinaikkan. Untuk yang sudah naik pada 2022 nanti berarti tidak naik lagi,” terangnya.

Kenaikan ini ditinjau dari beberapa penyesuaian. Jelas dia, sesuai dengan nilai tanah. Jika, nila tanah naik, secara otomatis PBB-nya juga menyesuaikan. ”Jadi tidak semerta-merta menaikkan. Soalnya, menyesuaikan nilai tanah,” katanya.

Menurutnya, jika dinilai dari pasar, itu harus dikalikan menjadi 20-30 kelas. Artinya, 20 persen dikalikan 30. ”Padahal realita di lapangan sebenarnya nilai pasar mungkin Rp 100 ribu per meter. Kami hanya menentukan Rp 25 ribu. Jadi jauh dari nilai pasar. Bila semakin tinggi harga tanah, maka semakin tinggi pula PBB-nya,” tuturnya.

PBB ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keperluannya untuk pemenuhan belanja daerah. Rencananya, tahun depan anak naik satu hingga tiga kelas. ”Sudah disesuaikan di 2021. Dimulai tahun depan. Rencananya kenaikannya 20 persen,” paparnya. (adr/him)

Advertisement
Advertisement
Editor : Saiful Anwar

Artikel Terkait

Pelapor Khusus PBB Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace Bentukan AS-Israel

Pelapor Khusus PBB Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace Bentukan AS-Israel

Pelapor Khusus PBB Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace Bentukan AS-Israel

Tunggakan PBB Perkotaan jadi PR di Grobogan, Lima Kelurahan Disasar

Tunggakan PBB Perkotaan jadi PR di Grobogan, Lima Kelurahan Disasar

GROBOGAN – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sektor perkotaan masih menjadi pekerjaan rumah. Penagihan pun dilakukan lebih intensif dengan menyasar langsung wajib pajak yang masih memi

ABI Pertanyakan Pengaitan Nama Ketua Umum dan Anggota Dewan Syura ABI dengan Unit 4000

ABI Pertanyakan Pengaitan Nama Ketua Umum dan Anggota Dewan Syura ABI dengan Unit 4000

Konteks juga tidak dapat menggantikan bukti. Hubungan seseorang dengan organisasi keagamaan, perjalanan ke suatu negara, kegiatan pendidikan, maupun perkenalan dengan tokoh tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan hu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer