Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPJAMSOSTEK Bareng Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Program Jamsostek

A
Penulis: Ali Mustofa❯
Photo
Photo
PATI - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Kudus, terus melakukan sosialisasi program dan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ke masyarakat. Kali ini BPJAMSOSTEK bersinergi bersama DPR RI selaku satu key stakeholder untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertempat di Warung Deso Gabus desa Karaban Kabupaten Pati, Rabu (13/10).

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI DR. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.KEP yang membawahi ruang lingkup kesehatan dan ketenagakerjaan, maksud dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan program BPJAMSOSTEK yang memberikan Perlindungan bagi para pekerja. Antara lain Jaminan Kecelakan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun(JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) baik itu pekerja dari sektor formal atau / penerima upah, maupun sektor informal / penerima upah.

“Kami berharap setelah terlaksananya kegiatan sosialisasi program dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan ini, dari sekitar 200 peserta yang terdiri dari perawat dan masyarakat pekerja lainya,  yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini segera mendaftarkan diri untuk menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Supaya bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.” ungkap Edy.

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Kudus Multanti menjelaskan, bahwa BPJAMSOSTEK Kudus, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Jepara, Pati, Rembang dan Blora, walaupun di masa pandemi, BPJAMSOSTEK tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta.

Juga memberikan sosialisasi maupun edukasi terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

”Kami juga memberikan beberapa alternatif pelayanan melalui kanal-kanal kami. Yang tentunya lebih mempermudah peserta untuk mendapatkan pelayanan dari BPJAMSOSTEK. Contohnya seperti layanan Lapak Asik. Yaitu layanan tanpa kontak fisik. Bagi peserta yang akan mengajukan klaim, dapat melakukan secara online, tanpa harus datang ke kantor BPJAMSOSTEK,” tutur Multanti.

Multanti menyampaikan, dengan terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 25 Maret 2021 lalu, BPJAMSOSTEK akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder dan Organisasi Perangkat Desa (OPD). Terkait untuk mensosialisasikan Program dan meningkatkan perlindungan masyarakat pekerja, melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Photo
Photo
(BPJAMSOSTEK FOR RADAR KUDUS)

Kepala BPJAMSOSTEK Kantor Cabang Kudus mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan, masyarakat semakin dapat memahami akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Serta informasi terkait program BPJAMSOSTEK dapat semakin luas diterima oleh seluruh lapisan masyarakat pekerja.

Multanti menambahkan, sampai saat ini, tenaga kerja yang menjadi peserta dan terlindungi oleh BPJAMSOSTEK Cabang Kudus, sejumlah 371.939 tenaga kerja. Terdiri dari  336.522 tenaga kerja sektor formal/penerima upah,  dan 35.471 tenaga kerja dari sektor informal / bukan penerima upah. (lia)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Investasi Bodong Ikut Disasar

Setelah 18 Tahun Bergulir, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Investasi Bodong Ikut Disasar

DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

DPR Buka Pembahasan RUU Perampasan Aset untuk Publik, Ini Penjelasan Habiburokhman

DPR Buka Pembahasan RUU Perampasan Aset untuk Publik, Ini Penjelasan Habiburokhman

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses penyusunan hingga pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilakukan secara terbuka.

Selangkah Lagi Disahkan, RUU Perampasan Aset Prioritaskan Pemulihan Kerugian Korban

Selangkah Lagi Disahkan, RUU Perampasan Aset Prioritaskan Pemulihan Kerugian Korban

DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya melalui rapat paripurna pembicaraan tingkat II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer