alexametrics
22.7 C
Kudus
Saturday, August 6, 2022

PBB di Pati Diwacanakan Naik hingga 20 Persen

PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mewacanakan kenaikan satu kelas pada semua lahan yang terkena wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2023 nanti. Kenaikan pajak tersebut antara 10 hingga 20 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Saat ini, tengah dibahas kenaikan itu.

Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan penyesuaian PBB di Kabupaten Pati. Pasalnya, selama 14 tahun ini tidak ada penyesuaian di pajak tersebut. Sebab itu, akan diwacanakan kenaikan kelas pada pajak tersebut.

Bupati Haryanto mengatakan, belum lama ini pihak KPK Korsupgah mem-verifikasi di Kabupaten Pati. Hasilnya, selama 14 tahun PBB tidak pernah dinaikkan.


”Direkomendasikan untuk disesuaikan. Rencananya, naik 10-20 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya,” katanya.

Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati menyebut PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) akan menaikkan PBB secara bertahap. Yang akan naik pada 2022 pada jalan-jalan Provinai dan strategis.

Yaitu, Margorejo sampai Batangan, jalan Kabupaten Pati Kota, jalan protokol Juwana, Pati ke utara sampai Tayu, Ke Selatan sebagian jalan arah Kayen.

“Untuk tahun depan akan naik 1-3 kelas di tempat strategis. Salah satunya, lahan di Pati Kota,”papar Kepala BPKAD Pati Sukardi melalui Kabid Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) Udhi Harsilo Nugroho.

Baca Juga :  Santap Menu Bu Sasa Sepuasnya Cuma Rp 75 Ribu di @HOM Hotel Kudus

Selanjutnya, pada 2023 nanti akan naik satu kelas semua. Itu diluar kenaikan pada 2022 nanti. ”Jadi yang belum naik kelas, akan dinaikkan. Untuk yang sudah naik pada 2022 nanti berarti tidak naik lagi,” terangnya.

Kenaikan ini ditinjau dari beberapa penyesuaian. Jelas dia, sesuai dengan nilai tanah. Jika, nila tanah naik, secara otomatis PBB-nya juga menyesuaikan. ”Jadi tidak semerta-merta menaikkan. Soalnya, menyesuaikan nilai tanah,” katanya.

Menurutnya, jika dinilai dari pasar, itu harus dikalikan menjadi 20-30 kelas. Artinya, 20 persen dikalikan 30. ”Padahal realita di lapangan sebenarnya nilai pasar mungkin Rp 100 ribu per meter. Kami hanya menentukan Rp 25 ribu. Jadi jauh dari nilai pasar. Bila semakin tinggi harga tanah, maka semakin tinggi pula PBB-nya,” tuturnya.

PBB ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keperluannya untuk pemenuhan belanja daerah. Rencananya, tahun depan anak naik satu hingga tiga kelas. ”Sudah disesuaikan di 2021. Dimulai tahun depan. Rencananya kenaikannya 20 persen,” paparnya. (adr/him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mewacanakan kenaikan satu kelas pada semua lahan yang terkena wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2023 nanti. Kenaikan pajak tersebut antara 10 hingga 20 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Saat ini, tengah dibahas kenaikan itu.

Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan penyesuaian PBB di Kabupaten Pati. Pasalnya, selama 14 tahun ini tidak ada penyesuaian di pajak tersebut. Sebab itu, akan diwacanakan kenaikan kelas pada pajak tersebut.

Bupati Haryanto mengatakan, belum lama ini pihak KPK Korsupgah mem-verifikasi di Kabupaten Pati. Hasilnya, selama 14 tahun PBB tidak pernah dinaikkan.

”Direkomendasikan untuk disesuaikan. Rencananya, naik 10-20 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya,” katanya.

Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati menyebut PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) akan menaikkan PBB secara bertahap. Yang akan naik pada 2022 pada jalan-jalan Provinai dan strategis.

Yaitu, Margorejo sampai Batangan, jalan Kabupaten Pati Kota, jalan protokol Juwana, Pati ke utara sampai Tayu, Ke Selatan sebagian jalan arah Kayen.

“Untuk tahun depan akan naik 1-3 kelas di tempat strategis. Salah satunya, lahan di Pati Kota,”papar Kepala BPKAD Pati Sukardi melalui Kabid Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) Udhi Harsilo Nugroho.

Baca Juga :  PLN Pusdiklat UPDL Semarang Studi Banding di Jepara

Selanjutnya, pada 2023 nanti akan naik satu kelas semua. Itu diluar kenaikan pada 2022 nanti. ”Jadi yang belum naik kelas, akan dinaikkan. Untuk yang sudah naik pada 2022 nanti berarti tidak naik lagi,” terangnya.

Kenaikan ini ditinjau dari beberapa penyesuaian. Jelas dia, sesuai dengan nilai tanah. Jika, nila tanah naik, secara otomatis PBB-nya juga menyesuaikan. ”Jadi tidak semerta-merta menaikkan. Soalnya, menyesuaikan nilai tanah,” katanya.

Menurutnya, jika dinilai dari pasar, itu harus dikalikan menjadi 20-30 kelas. Artinya, 20 persen dikalikan 30. ”Padahal realita di lapangan sebenarnya nilai pasar mungkin Rp 100 ribu per meter. Kami hanya menentukan Rp 25 ribu. Jadi jauh dari nilai pasar. Bila semakin tinggi harga tanah, maka semakin tinggi pula PBB-nya,” tuturnya.

PBB ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keperluannya untuk pemenuhan belanja daerah. Rencananya, tahun depan anak naik satu hingga tiga kelas. ”Sudah disesuaikan di 2021. Dimulai tahun depan. Rencananya kenaikannya 20 persen,” paparnya. (adr/him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/