alexametrics
31.8 C
Kudus
Tuesday, July 26, 2022

BPJS Ketenagakerjaan Dukung Arahan Wapres untuk Percepatan MPP

KUDUS – Pemerintah terus berupaya mempercepat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia. Salah satu upayanya dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik untuk berkomitmen menyediakan layanan di MPP.

Sebanyak 17 instansi termasuk BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP ini pada Selasa, 28 Juni 2022. Hadir pada acara tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebagai Menteri PANRB ad interim.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK dalam keterangannya mengatakan, BPJAMSOSTEK turut berkolaborasi serta berko mitmen membantu mempercepat pembangunan MPP terealisasi di seluruh penjuru tanah air.


“BPJAMSOSTEK merupakan salah satu bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik, konsen kami sejalan dengan harapan pemerintah yakni menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat,” jelas Anggoro.

Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin dalam arahannya mengatakan, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya.

“Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” tegas Maruf Amin.

Maruf Amin menambahkan, MPP diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah.

“Pada 2024 kita telah mencanangkan 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia, selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian, MPP yang telah berjalan, harus terus dievaluasi efektifitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital,” tambahnya.

Baca Juga :  Undian PHS, Bikin “Mesra” Pelaku UMKM dan BRI Rembang

Sejalan dengan arahan yang disampaikan Wapres, Menteri PANRB ad interim Mahfud Md dalam paparannya mengatakan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan sejak awal kebijakan ini diadaptasi di Indonesia yakni tahun 2017 silam.

“Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan, DKI, Batam Surabaya dan Banyuwangi. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan, dengan jumlah MPP yang beroperasi hingga juni 2022 sebanyak 59 MPP, jika dilihat penyebarannya berdasarkan provinsi masih terdapat 11 provinsi yang masih belum memiliki MPP, jika dilihat dari sebaran kabupaten kota masih 449 kabu paten kota yang belum memiliki MPP,” jelas Mahfud Md.

Dirinya meyakini pada tahun 2024, MPP yang beroperasi akan sesuai target yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden yakni tersebar hingga seluruh wilayah kabupaten dan kota.

“Selanjutnya sebagaimana arahan Presiden, pada tahun 2024 MPP sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. 56 kota akan meresmikan MPP pada tahun 2022 ini,” tutup Mahfud.

Sementara itu ditempat terpisah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Muhammad Riadh mengatakan semoga dengan hadirnya MPP ini Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya bagi peserta BPJAMSOSTEK akan memudah kan pekerja mendapat kan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta hingga melakukan pengajuan klaim.

”Kedepan, semoga Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP terus mengalami peningkatan dan dapat terealisasi dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yakni tersebar hingga seluruh wilayah kabupaten dan kota,” pungkas M. Riadh. (lia)

KUDUS – Pemerintah terus berupaya mempercepat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia. Salah satu upayanya dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik untuk berkomitmen menyediakan layanan di MPP.

Sebanyak 17 instansi termasuk BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP ini pada Selasa, 28 Juni 2022. Hadir pada acara tersebut Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin beserta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebagai Menteri PANRB ad interim.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK dalam keterangannya mengatakan, BPJAMSOSTEK turut berkolaborasi serta berko mitmen membantu mempercepat pembangunan MPP terealisasi di seluruh penjuru tanah air.

“BPJAMSOSTEK merupakan salah satu bagian dari lembaga negara yang menyelenggarakan pelayanan publik, konsen kami sejalan dengan harapan pemerintah yakni menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat,” jelas Anggoro.

Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin dalam arahannya mengatakan, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara sejak kelahirannya sampai kematiannya.

“Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” tegas Maruf Amin.

Maruf Amin menambahkan, MPP diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah.

“Pada 2024 kita telah mencanangkan 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia, selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian, MPP yang telah berjalan, harus terus dievaluasi efektifitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital,” tambahnya.

Baca Juga :  Klaim BPJAMSOSTEK Kudus Capai Rp 60,377 Miliar selama Triwulan Pertama

Sejalan dengan arahan yang disampaikan Wapres, Menteri PANRB ad interim Mahfud Md dalam paparannya mengatakan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan sejak awal kebijakan ini diadaptasi di Indonesia yakni tahun 2017 silam.

“Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan, DKI, Batam Surabaya dan Banyuwangi. Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP mengalami peningkatan, dengan jumlah MPP yang beroperasi hingga juni 2022 sebanyak 59 MPP, jika dilihat penyebarannya berdasarkan provinsi masih terdapat 11 provinsi yang masih belum memiliki MPP, jika dilihat dari sebaran kabupaten kota masih 449 kabu paten kota yang belum memiliki MPP,” jelas Mahfud Md.

Dirinya meyakini pada tahun 2024, MPP yang beroperasi akan sesuai target yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden yakni tersebar hingga seluruh wilayah kabupaten dan kota.

“Selanjutnya sebagaimana arahan Presiden, pada tahun 2024 MPP sudah terbentuk di seluruh kabupaten kota. 56 kota akan meresmikan MPP pada tahun 2022 ini,” tutup Mahfud.

Sementara itu ditempat terpisah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Muhammad Riadh mengatakan semoga dengan hadirnya MPP ini Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya bagi peserta BPJAMSOSTEK akan memudah kan pekerja mendapat kan informasi jaminan sosial ketenagakerjaan, mendaftar menjadi peserta hingga melakukan pengajuan klaim.

”Kedepan, semoga Penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP terus mengalami peningkatan dan dapat terealisasi dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yakni tersebar hingga seluruh wilayah kabupaten dan kota,” pungkas M. Riadh. (lia)


Most Read

Artikel Terbaru

/