BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora study banding di Bogor. Bupati Blora Arief Rohman bersama jajaran berdialog dengan Walikota Bogor Dedie A. Rachim terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertanian organik.
Arief Rohman didampingi Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora, kepala OPD dan sejumlah wartawan.
Mereka berdiskusi dan menerima pemaparan dari Walikota Bogor Dedie A. Rachim dan Ketua DPRD Kota Bogor.
Pemerintah Kabupaten Blora menilai perlu belajar dari Bogor. Sebab PAD Kota Bogor jumlahnya lebih dari 1 triliun.
"Kami ingin meniru dengan Bogor karena kota ini kami pelajari dari sisi PAD nya juga bagus bagaimana di tengah-tengah kita efisiensi pemotongan anggaran tentunya ini kita ingin punya strategi untuk meningkatkan PAD," terang Bupati.
Walikota Bogor Dedie A. Rachim menjelaskan APBD Kota Bogor di 3,3 triliun. Dari jumlah tersebut sebagain besar diperoleh dari PAD.
"Dari PAD jumlahnya 1,1 triliun. Selebihnya adalah dana bagi hasil, transfer daerah dan sumber-sumber lain yang sah," terangnya.
Meski demikian Kota Bogor juga mengalami pemotongan transfer ke daerah.
"Seperti kita tahu pemotongan transfer daerah mencakup semua daerah, Kota Bogor tercatat 250 miliar," paparnya.
Dalam rangka mengoptimalisasi penerimaan PAD Pemerintah Kota Bogor terus mendorong inovasi digitalisasi layanan pendapatan daerah melalui penerapan SIPDEH (Sistem Informasi Pajak Daerah), layanan E -SPPT, E-OPSIR, aplikasi pendataan dan pengawasan lapangan berbasis digital.
Hingga kaitanya dengan potensi pendapatan dari sektor parkir, saat ini terdapat sekitar 110 titik lokasi parkir tepi jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor, sementara parkir di lokasi pasar dikelola oleh Perumda.
Untuk meningkatkan tata kelola dan optimalisasi pendapatan di sektor parkir, Pemkot Bogor tengah melakukan berbagai upaya, antara lain penyusunan Perda khusus perparkiran, penyusunan Perwali pengelolaan parkir, inventarisasi ulang lokasi parkir untuk pembaruan SK Wali Kota, serta transformasi sistem pemungutan dari manual ke digital (ORIS).
Selain itu, Pemkot Bogor juga menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga, melakukan kajian pemungutan parkir di ruas jalan provinsi dan nasional, serta merencanakan penerapan tarif parkir yang berbeda pada ruas jalan rawan kemacetan.
Untuk program lainnya, seperti pertanian, Kota Bogor mengedepankan konsep pertanian urban farming.
"Untuk pertanian karena lahan pertanian kita tidak cukup luas, untuk kebijajan pertanian kami lebih menekakan pada pertanian urban farming, pertanian perkotaan dan pertanian organik," jelasnya. (tos)
Editor : Ali Mustofa