alexametrics
24.6 C
Kudus
Friday, May 13, 2022

PAD Blora 2022 Ditargetkan hingga Rp 350 Miliar

BLORA – DPRD Blora kembali mengelar sidang paripuna kemarin. Salah satu agendanya, mendengarkan pandangan fraksi-fraksi. Beberapa yang jadi sorotan, di antaranya soal pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang tak kunjung dicairkan, dan soal tes perangkat.

Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Hanura Kabupaten Blora Iwan Kristiyanto menyarankan, agar pemerintah terus meningkatkan PAD Blora 2022, agar menembus anggka Rp 350 miliar. ”Gali semua potensi yang ada. Dengan kerja, kerja, dan kerja, agar target tersebut bisa tercapai,” pintanya.

Pihaknya yakin, dengan kepemimpinan Arief Rohman dibantu ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Blora Komang Gede Irawadi, target PAD Blora 2022 yang disarankan Fraksi Demokrat Hanura akan tercapai.


Selain PAD, pihaknya juga menyoroti  dana insentif daerah (DID). ”DID tidak direncanakan atau diproyeksikan. Ini kan aneh bin ajaib. Padahal DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan kepada Kabupaten Blora,” tegasnya.

Pihaknya juga memberikan catatan buat TAPD Blora. Yaitu memintanya untuk meraih penghargaan dari pemerintah pusat melalui DID. Agar semua tercatat dalam tinta emas sejarah Kabupaten Blora.

Soal lain-lain, pendapatan daerah yang sah, di Perda No. 21 Tahun 2019 dan Perda No 7 Tahun 2020, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah selalu direncanakan sama dan nominalnya. Selama dua tahun berturut-turut senilai Rp 78.823.840.900.

”Catatan buat TAPD Blora, agar dapat meningkatkan pendapatan di sektor ini. Dari yang kami sampaikan, besar harapan kami dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Agar tidak ada lagi alasan tidak tersedia anggaran. Apabila usulan dari masyarakat berdasarkan kebutuhan dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Kami Fraksi Demokrat Hanura akan sesalu memantau dan mengawasi pandangan fraksi yg telah kami sampaikan. Mari kami berlomba-lomba menjadi yang terbaik untuk melakukan pelayanan kinerja bagi Kabupaten Blora,” jelasnya.

Baca Juga :  Dua Ranperda dan Propemperda 2022 Disetujui Jadi Perda

Sementara itu, Aclif Nugroho dari Fraksi Persatuan Pembangunan menagih janji bupati Blora untuk bersama-sama mendatangi masyarakat di setiap kecamatan untuk program Ngopi Bareng. ”Kami dari Fraksi PPP, menagih janji bupati Blora untuk bersama-sama mendatangi masyarakat di setiap kecamatan untuk program Ngopi Bareng diskusi antara eksetif, DPRD di setiap dapil dengan masyarakat di wilayah masing-masing kecamatan. Untuk mendengar keluhan masyarakat secara langsung selain juga sekaligus sebagai sarana sosialisasi pembangunan di wilayahnya,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi Persatuan Pembangunan juga menyoroti soal pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah guna percepatan pembangunan infrastruktur di Blora. Perda Pesantren/Perda Pendidikan Agama dan Keagamaan serta KIS PBI (penerima bantuan IUR).

Sementara itu, dari Fraksi PKS Gerindra dibacakan Santoso Budi Susetyo menyoroti soal pengisian perangkat desa, harga padi, pinjaman daerah, CPNS, maupun PPPK. ”Bansos dari DBHCHT senilai Rp 3,5 miliar, agar bisa disalurkan kepada warga yang berhak pada tahun ini,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemkab memperhatikan kebersihan sekitar lingkungan pasar-pasar di Kabupaten Blora. Misalnya, di sisi timur Pasar Jepon becek juga banyak rumputnya. Hal yang sama juga terdapat di Pasar Cepu, Ngawen, Kunduran. (lin)

 






Reporter: Subekan

BLORA – DPRD Blora kembali mengelar sidang paripuna kemarin. Salah satu agendanya, mendengarkan pandangan fraksi-fraksi. Beberapa yang jadi sorotan, di antaranya soal pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang tak kunjung dicairkan, dan soal tes perangkat.

Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Hanura Kabupaten Blora Iwan Kristiyanto menyarankan, agar pemerintah terus meningkatkan PAD Blora 2022, agar menembus anggka Rp 350 miliar. ”Gali semua potensi yang ada. Dengan kerja, kerja, dan kerja, agar target tersebut bisa tercapai,” pintanya.

Pihaknya yakin, dengan kepemimpinan Arief Rohman dibantu ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Blora Komang Gede Irawadi, target PAD Blora 2022 yang disarankan Fraksi Demokrat Hanura akan tercapai.

Selain PAD, pihaknya juga menyoroti  dana insentif daerah (DID). ”DID tidak direncanakan atau diproyeksikan. Ini kan aneh bin ajaib. Padahal DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan kepada Kabupaten Blora,” tegasnya.

Pihaknya juga memberikan catatan buat TAPD Blora. Yaitu memintanya untuk meraih penghargaan dari pemerintah pusat melalui DID. Agar semua tercatat dalam tinta emas sejarah Kabupaten Blora.

Soal lain-lain, pendapatan daerah yang sah, di Perda No. 21 Tahun 2019 dan Perda No 7 Tahun 2020, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah selalu direncanakan sama dan nominalnya. Selama dua tahun berturut-turut senilai Rp 78.823.840.900.

”Catatan buat TAPD Blora, agar dapat meningkatkan pendapatan di sektor ini. Dari yang kami sampaikan, besar harapan kami dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Agar tidak ada lagi alasan tidak tersedia anggaran. Apabila usulan dari masyarakat berdasarkan kebutuhan dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Kami Fraksi Demokrat Hanura akan sesalu memantau dan mengawasi pandangan fraksi yg telah kami sampaikan. Mari kami berlomba-lomba menjadi yang terbaik untuk melakukan pelayanan kinerja bagi Kabupaten Blora,” jelasnya.

Baca Juga :  Pembangunan Bendungan Randugunting di Blora Capai 84 Persen

Sementara itu, Aclif Nugroho dari Fraksi Persatuan Pembangunan menagih janji bupati Blora untuk bersama-sama mendatangi masyarakat di setiap kecamatan untuk program Ngopi Bareng. ”Kami dari Fraksi PPP, menagih janji bupati Blora untuk bersama-sama mendatangi masyarakat di setiap kecamatan untuk program Ngopi Bareng diskusi antara eksetif, DPRD di setiap dapil dengan masyarakat di wilayah masing-masing kecamatan. Untuk mendengar keluhan masyarakat secara langsung selain juga sekaligus sebagai sarana sosialisasi pembangunan di wilayahnya,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi Persatuan Pembangunan juga menyoroti soal pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah guna percepatan pembangunan infrastruktur di Blora. Perda Pesantren/Perda Pendidikan Agama dan Keagamaan serta KIS PBI (penerima bantuan IUR).

Sementara itu, dari Fraksi PKS Gerindra dibacakan Santoso Budi Susetyo menyoroti soal pengisian perangkat desa, harga padi, pinjaman daerah, CPNS, maupun PPPK. ”Bansos dari DBHCHT senilai Rp 3,5 miliar, agar bisa disalurkan kepada warga yang berhak pada tahun ini,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemkab memperhatikan kebersihan sekitar lingkungan pasar-pasar di Kabupaten Blora. Misalnya, di sisi timur Pasar Jepon becek juga banyak rumputnya. Hal yang sama juga terdapat di Pasar Cepu, Ngawen, Kunduran. (lin)

 






Reporter: Subekan

Most Read

Artikel Terbaru

/