alexametrics
24.4 C
Kudus
Saturday, May 21, 2022

Tarif PCR Turun, Sejumlah RS di Blora Stop Pelayanan Tes Covid-19

BLORA  Sejumlah rumah sakit kelimpungan terkait pelayanan tes PCR. Ini akibat Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal batas tarif tertinggi tes Covid-19 itu, menjadi Rp 275 ribu. Bahkan, ada rumah sakit yang menghentikan pelayanan tes itu.

Di antara yang menyetop tes PCR itu, Rumah Sakit Umum (RSU) Permata Blora. Penghentian ini dilakukan supaya tidak menyalahi aturan. Karena belum ada laboratorium yang menyediakan dengan harga sesuai SE Kemenkes itu. Rata-rata lebih mahal. Penghentian ini dimulai sejak kemarin.

Direktur RSU Permata Blora Dr Adi W. mengatakan, RS kesulitan mencari harga sesuai dengan ketetapan pemerintah. Tidak hanya RS yang berada di Jalan Reksodiputro Blora ini, RS lain juga ada yang menghentikan. ”Per hari ini (kemarin, Red) sudah banyak yang menyetop layanan PCR,” terangnya.


Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora Edi Widayat mengatakan, Pemkab Blora saat ini sudah mengeluarkan SE Kementerian terkait tarif tes PCR yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Harganya sama. Tidak boleh lebih dari harga eceran tertinggi (HET). Sesuai instruksi pemerintah. ”Untuk seluruhnya. Harus taat,” tegasnya.

Untuk pemkab sendiri, tes PCR ada di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) milik Dinkes Blora. Selain itu, yang swasta bekerja sama dengan pihak ketiga. ”Kami sementara penyediaan diagnosa saja. Ke depan di-setting untuk umum. Kalau rumah sakit swasta biasanya ambil sempel dan diperiksakan di luar kota. Kalau di kami, kalau memang harga memenuhi, kami buka,” jelasnya.

Baca Juga :  Atlet Sambo Asal Blora Sumbang Dua Medali Emas di Pon XX Papua

Dia mengerti apa yang dirasakan RSU swasta. Sebab, pasti merugi dengan tarif PCR itu. Harganya saja sudah mahal. Belum petugasnya dan lainnya. ”Untuk pemeriksaan penegakan diagnosa, sementara tidak masalah. RSU ngirim di tempat saya tidak masalah. Ini untuk keselamatan pasien. Tapi untuk perjalanan dinas, bisnis, dan lainnya nanti dulu,” ujarnya.

Edy mengaku, pada prinsipnya, pihaknya tidak keberatan apabila Labkesda digunakan untuk penegakan diagnosa dan tracing. ”Untuk bisnis belum membicarakan soal itu. Segera kami akan ambil kajian kaitannya dengan harga tersebut,” tambahnya.

Seperti diketahui, dalam SE Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK.02.02/1/3843/2021 tentang batas tarif tertinggi tes PCR, harga yang dipatok pemerintah yakni Rp 275 ribu khusus untuk Pulau Jawa-Bali. Dalam SE Kemenkes itu, juga menjelaskan sanksi apabila masih ada laboratorium/rumah sakit yang mematok tarif tinggi, maka bisa dikenai sanksi. Yakni hingga pencabutan izin operasional pelayanan kesehatan laboratorium/rumah sakit. (lin)






Reporter: Subekan

BLORA  Sejumlah rumah sakit kelimpungan terkait pelayanan tes PCR. Ini akibat Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal batas tarif tertinggi tes Covid-19 itu, menjadi Rp 275 ribu. Bahkan, ada rumah sakit yang menghentikan pelayanan tes itu.

Di antara yang menyetop tes PCR itu, Rumah Sakit Umum (RSU) Permata Blora. Penghentian ini dilakukan supaya tidak menyalahi aturan. Karena belum ada laboratorium yang menyediakan dengan harga sesuai SE Kemenkes itu. Rata-rata lebih mahal. Penghentian ini dimulai sejak kemarin.

Direktur RSU Permata Blora Dr Adi W. mengatakan, RS kesulitan mencari harga sesuai dengan ketetapan pemerintah. Tidak hanya RS yang berada di Jalan Reksodiputro Blora ini, RS lain juga ada yang menghentikan. ”Per hari ini (kemarin, Red) sudah banyak yang menyetop layanan PCR,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora Edi Widayat mengatakan, Pemkab Blora saat ini sudah mengeluarkan SE Kementerian terkait tarif tes PCR yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Harganya sama. Tidak boleh lebih dari harga eceran tertinggi (HET). Sesuai instruksi pemerintah. ”Untuk seluruhnya. Harus taat,” tegasnya.

Untuk pemkab sendiri, tes PCR ada di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) milik Dinkes Blora. Selain itu, yang swasta bekerja sama dengan pihak ketiga. ”Kami sementara penyediaan diagnosa saja. Ke depan di-setting untuk umum. Kalau rumah sakit swasta biasanya ambil sempel dan diperiksakan di luar kota. Kalau di kami, kalau memang harga memenuhi, kami buka,” jelasnya.

Baca Juga :  Ramai Penumpang, Bandara Ngloram Blora Usul Jadwal Penerbangan Ditambah

Dia mengerti apa yang dirasakan RSU swasta. Sebab, pasti merugi dengan tarif PCR itu. Harganya saja sudah mahal. Belum petugasnya dan lainnya. ”Untuk pemeriksaan penegakan diagnosa, sementara tidak masalah. RSU ngirim di tempat saya tidak masalah. Ini untuk keselamatan pasien. Tapi untuk perjalanan dinas, bisnis, dan lainnya nanti dulu,” ujarnya.

Edy mengaku, pada prinsipnya, pihaknya tidak keberatan apabila Labkesda digunakan untuk penegakan diagnosa dan tracing. ”Untuk bisnis belum membicarakan soal itu. Segera kami akan ambil kajian kaitannya dengan harga tersebut,” tambahnya.

Seperti diketahui, dalam SE Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK.02.02/1/3843/2021 tentang batas tarif tertinggi tes PCR, harga yang dipatok pemerintah yakni Rp 275 ribu khusus untuk Pulau Jawa-Bali. Dalam SE Kemenkes itu, juga menjelaskan sanksi apabila masih ada laboratorium/rumah sakit yang mematok tarif tinggi, maka bisa dikenai sanksi. Yakni hingga pencabutan izin operasional pelayanan kesehatan laboratorium/rumah sakit. (lin)






Reporter: Subekan

Most Read

Artikel Terbaru

/