
Oleh: A. Mahbub Djunaidi
Penulis Buku Membaca Zaman Menulis Makna
Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan serius bagi pemerintah kabupaten/kota. Ketika ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan.
Pilihannya bukan sekadar memangkas belanja atau menaikkan pajak, melainkan memperbaiki tata kelola pendapatan daerah agar potensi yang selama ini belum tergarap dapat memberikan kontribusi optimal.
Dalam konteks tersebut, langkah Bupati Blora Arief Rohman yang menggandeng Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Blora melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penataan Administrasi Pertanahan patut diapresiasi.
Ada pesan menarik dari kebijakan ini: optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak harus dilakukan dengan menambah beban pajak masyarakat.
Salah satu jalannya adalah membenahi administrasi, menyinkronkan data, dan memastikan seluruh potensi daerah tercatat dengan benar.
Membenahi Sumber Pendapatan
Kerja sama Pemkab Blora dengan Kantor Pertanahan memiliki arti strategis, terutama dalam sinkronisasi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selama ini, persoalan administrasi pertanahan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara data objek pajak, kondisi riil di lapangan, kepemilikan, luas tanah, penggunaan lahan, hingga perubahan status tanah. Apabila data tidak mutakhir, pemerintah daerah berpotensi kehilangan penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh secara sah.
Karena itu, sinkronisasi data menjadi pintu masuk untuk membangun basis perpajakan yang lebih akurat. Bukan menciptakan pajak baru, melainkan memastikan objek dan subjek pajak yang memang memiliki kewajiban telah terdata secara benar.


