BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai memperkuat langkah pengembangan sektor pertanian melalui kerja sama strategis dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Blora, Jumat.
Kesepakatan itu ditandatangani Wakil Bupati Blora Sri Setyorini bersama Direktur Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) PT Agrinas Pangan Nusantara, Brigjen TNI Blasius Popylus.
Kegiatan tersebut disaksikan unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sejumlah camat, serta perwakilan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Wakil Bupati Blora Sri Setyorini mengatakan, kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung kebijakan nasional terkait percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air.
Langkah tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 dan Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
Perempuan yang akrab disapa Budhe Rini itu menilai Blora mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu daerah penopang produksi pangan.
Potensi tersebut didukung ketersediaan lahan serta sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu kekuatan daerah.
Melalui kolaborasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, Pemkab Blora berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, termasuk pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), untuk membangun kawasan sentra produksi pangan yang produktif dan berkelanjutan.
"Kami berharap kerja sama ini bisa memberikan dampak langsung bagi petani di Blora. Mulai dari peningkatan hasil produksi, terbukanya akses pasar yang lebih luas, munculnya peluang usaha baru, hingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani," ujarnya.
Sri Setyorini juga menekankan pentingnya keterlibatan petani lokal dalam setiap tahapan pengembangan kawasan.
Menurutnya, masyarakat dan petani setempat harus menjadi bagian utama dari program tersebut, bukan sekadar menjadi pihak yang menerima dampak pembangunan.
Ia mengingatkan agar kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen formal. Seluruh pihak terkait diminta segera menyiapkan tindak lanjut berupa program dan kegiatan nyata.
Karena itu, OPD terkait didorong untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaannya juga harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Mari kita perkuat sinergi dan komitmen bersama agar Kabupaten Blora bisa mengambil peran dalam mendukung ketahanan pangan nasional," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Kawasan Sentra Produksi Pangan PT Agrinas Pangan Nusantara, Brigjen TNI Blasius Popylus, menjelaskan bahwa perusahaan tersebut memiliki peran dalam pengembangan sektor pangan serta bidang rekayasa teknologi atau engineering.
Pembentukan PT Agrinas Pangan Nusantara, menurutnya, merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pengelolaan potensi sumber daya nasional.
Fokusnya mencakup sektor pertanian, pangan, serta pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan produksi.
Kehadiran perusahaan tersebut diharapkan ikut memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.
Blasius mengungkapkan, pengembangan kawasan strategis pangan di Pulau Jawa salah satunya akan dimulai dari Kabupaten Blora.
Setelah itu, program serupa direncanakan menyasar Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur dan Kabupaten Cilacap di wilayah selatan.
Pemilihan daerah tersebut mempertimbangkan potensi sumber daya serta kesiapan wilayah untuk mendukung pengembangan pertanian dan penguatan ketahanan pangan.
Khusus di Blora, pengembangan diarahkan pada optimalisasi kawasan pertanian agar mampu menghasilkan produksi pangan secara lebih maksimal.
Hasil pertanian dari kawasan tersebut nantinya diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan, terutama di wilayah Jawa Tengah.
Selain meningkatkan produksi, Agrinas juga mendorong pengembangan agribisnis dan hilirisasi.
Dengan pendekatan ini, hasil panen tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
"Melalui pengembangan tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat," jelas Blasius. (tos)
