Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keracunan MBG di Blora Berulang, Akademisi Sebut Perlu Ada Pertanggungjawaban Perdata hingga Pidana

E
Penulis: Eko Santoso❯
Dosen Universitas Muria Kudus (UMK) Hendy Hendro
Dosen Universitas Muria Kudus (UMK) Hendy Hendro

Advertisement

BLORA– Kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Blora yang terjadi berulang membuat civitas akademika buka suara. Di antaranya mendorong agar ada pertanggungjawaban secara perdata hingga pidana. 

Dosen Universitas Muria Kudus (UMK) Hendy Hendro menyebut kasus semacam itu tidak cukup hanya diselesaikan melalui evaluasi. Jika terbukti terdapat kelalaian mitra penyedia makanan, pemerintah perlu memberikan sanksi tegas, termasuk pertanggungjawaban pidana dan perdata.

Hendy Hendro mengatakan dampak keracunan MBG tidak hanya dirasakan siswa sebagai korban. Kerugiannya merembet kepada keluarga, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pemerintah. Korban dapat mengalami gangguan kesehatan, kehilangan waktu belajar, bahkan trauma psikologis. 

Advertisement

Sementara orang tua atau wali berpotensi kehilangan pendapatan karena harus meninggalkan pekerjaan untuk merawat anak. Mereka juga menghadapi biaya tambahan selama proses perawatan.

”Dampaknya tidak berhenti pada korban. Ada orang tua, sekolah, fasilitas kesehatan, sampai pemerintah yang ikut menanggung kerugian,” ujarnya.

Sekolah dapat mengalami terganggunya proses belajar mengajar. Fasilitas kesehatan juga harus menghadapi lonjakan pasien dan penggunaan obat maupun fasilitas dalam waktu bersamaan.

Advertisement

Menurut Hendi, seluruh dampak tersebut semestinya dihitung dalam valuasi kerugian. Komponennya meliputi biaya pengobatan, transportasi dan kebutuhan keluarga selama perawatan, pemeriksaan laboratorium, investigasi, kehilangan pendapatan, hingga biaya pemulihan trauma.

Bahkan, jika terjadi komplikasi berat atau kematian, kerugian ekonominya jauh lebih besar karena menyangkut dampak jangka panjang.

”Kalau semua komponen dihitung, kerugiannya bisa jauh lebih besar dibanding nilai satu porsi MBG yang sekitar Rp10 ribu sampai Rp15 ribu,” jelasnya.

Kerugian juga berpotensi muncul dari sisi pemerintah dan penyedia. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk penanganan dan investigasi, sementara mitra dapat mengalami kerugian apabila kerja sama dihentikan dan bahan baku yang telah dibeli tidak terpakai.

Advertisement

Artikel Terkait

50 Dapur SPPG di Jepara Belum Beroperasi, Sejumlah Sekolah Tak Lagi Terima MBG

50 Dapur SPPG di Jepara Belum Beroperasi, Sejumlah Sekolah Tak Lagi Terima MBG

Sebanyak 50 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum beroperasi. Selain itu, delapan dapur lainnya tengah di-suspend buntut dugaan keracunan maupun sanksi administratif.

Hanya Ganti Frasa Esensi Masih Sama, Insentif SPPG Tidak Lagi Rp 6 Juta Kini Rp 2.000 per Porsi

Hanya Ganti Frasa Esensi Masih Sama, Insentif SPPG Tidak Lagi Rp 6 Juta Kini Rp 2.000 per Porsi

Sebelumnya SPPG digelontorkan insentif Rp 6 juta, kini skema pencarian mengalami penyesuaian. Dengan perhitungan per porsi Rp 2 ribu.

Ratusan Penyintas Keracunan MBG Jepara, Satgas Kabupaten Tak Berwenang Tutup Dapur

Ratusan Penyintas Keracunan MBG Jepara, Satgas Kabupaten Tak Berwenang Tutup Dapur

Gangguan kesehatan yang dialami baik siswa maupun guru, beberapa kali terjadi di Jepara. Namun Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tak mendapatkan sanksi tegas. Alih-alih dicabut izinnya, SPPG hanya berhenti sementara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer