Anggaran Belanja Pegawai Diperketat Hanya Boleh 30 Persen Dari APBD, Pemkab Blora Jamin Tak Ada PHK PPPK
BLORA- Meski anggaran belanja pegawai diperketat, Pemerintah Kabupaten Blora pastikan tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah Kabupaten Blora punya beberapa solusi untuk mematuhi aturan pusat agar batasan belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD bisa berjalan.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), pemerintah daerah wajib membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD paling lambat tahun 2027.
Aturan ini membuat kepala daerah di Indonesia kelimpungan. Sebab banyak daerah mengalokasikan lebih dari 30 persen untuk belanja pegawai.
Situasi ini makin sulit saat pemerintah pusat memangkas anggaran dana transfer ke daerah secara masif.
Pada 2025, Kabupaten Blora mengalokasikan lebih dari 40 persen dari total APBD untuk belanja pegawai. Sehingga sempat memunculkan kekhawatiran ada PHK bagi PPPK.
