Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keberatan Dengan Kenaikan Pajak PBB-P2, Warga Blora Bisa Minta Keringanan

Z
Penulis: Zainal Abidin RK❯
RESPON: Bupati Blora Arief Rohman (tiga dari kiri) saat melaunching pusat layanan dan informasi pajak daerah di Ruangan Setda lantai 1.
RESPON: Bupati Blora Arief Rohman (tiga dari kiri) saat melaunching pusat layanan dan informasi pajak daerah di Ruangan Setda lantai 1.

BLORA – Masyarakat kabupaten Blora yang merasa keberatan atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak lain bisa meminta keringanan. Hal itu seiring dilaunchingnya pusat layanan dan informasi mengenai pajak Pemerintah Kabupaten Blora di tiga lokasi. Yakni di kantor Setda Blora, Mall Pelayanan Publik (MPP), dan di Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD).


Advertisement

Bupati Blora Arief Rohman menyebut pihaknya siap menerima aduan jika ada masyarakat yang butuh konsultasi hingga merasa keberatan. Baik untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pajak lain. Konsultasi bisa dilakukan secara online atau langsung ke tiga lokasi tersebut.

"Misal ada pertanyaan, keluhan, tahun kemarin sekian, sekarang kok segini. Beda dengan tetangganya, nah itu bisa disampaikan," katanya.

Pihaknya sudah menekankan kepada semua jajaran untuk siap melayani masyarakat. Menjawab pertanyaan dan keluhan masyarakat.

Advertisement

Ia pun menjelaskan memang sempat ada kenaikan pajak PBB, misalnya semula Rp 4.000 kemudian menjadi Rp 50 ribu lebih. Hal itu ada penjelasannya.

Yakni bahwa pada lokasi tersebut semula hanya tanah kosong. Kemudian saat ini tanah tersebut sudah berdiri bangunan.

"Ada faktor tanah kosong dan kemudian sekarang ada bangunan. Otomatis naik pajaknya. Itu tanah kosong NJOP belum naik. Nah saat ini kan ada bangunan. Semula pajak bumi saja tanpa bangunan, sekarang ada bangunan," tuturnya.

Advertisement

Ia pun juga menjelaskan untuk kasus kenaikan pajak seorang warga yang berada di Jalan A Yani. Bahwa terdapat kenaikan pajak lantaran volume bangunan bertambah. Dari 72 meter persegi jadi 510 meter persegi.

Kenaikan itu hanya terjadi pada beberapa kasus, orang dan pihak saja dengan situasi dan kondisi tertentu. Tidak pukul rata.

"Kalau ada komplein, nah ini kita punya ruang aduan. Yang keberatan silahkan mengajukan keberatan. Kalau alasannya bisa diterima kami berikan keringanan, atau program tahun berikutnya diskon atau seperti apa," paparnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi menjelaskan secara keseluruhan dan rata-rata sebenarnya kenaikan Pajak PBB-P2 dari 2024-2025  hanya 23,5 persen.

"Itu rata-rata. Ada yang di atas itu. Ada di bawah itu. Malahan ada yang nilainya di bawah 2024. Ada juga ditetapkan 0 juga. Gak bayar sama sekali," paparnya.

Menurutnya kenaikan itu disesuaikan dengan faktor penyesuaian NJOP. Sebab memang tiap tiga tahun sekali dievaluasi.

"Terakhir waktu kajian NJOP di Cepu cukup besar kenaikan. Dilihat dari harga pasar. Kemudian pengaruh faktor jalan bagus, sehingga harga pasar naik, NJOP kita sesuaikan," imbuhnya.

Meski secara kajian ada kenaikan, namun tak diambil angka maksimal. Dicarikan titik tengah sesuai kemampuan masyarakat.

"Kenaikan gak ektrem, kita mencari sesuai kemampuan masyarakat. Jadi gak maksimal, namun tetep ada kenaikan," jelasnya.

Menurutnya kenaikan NJOP juga memiliki dampak positif. Misalnya saat masyarakat membutuhkan dana di bank dengan jaminan sertifikat, kenaikan itu akan membuat taksiran harga tanah naik. (tos/zen)

 

 

Advertisement
Editor : Zainal Abidin RK

Artikel Terkait

1.057 Calon Jemaah Haji Tak Perlu Jauh-Jauh Urus Paspor, Imigrasi Turun ke MPP Grobogan

1.057 Calon Jemaah Haji Tak Perlu Jauh-Jauh Urus Paspor, Imigrasi Turun ke MPP Grobogan

GROBOGAN – Kabar baik bagi calon jemaah Haji Kabupaten Grobogan yang tengah mempersiapkan dokumen perjalanan untuk ibadah Haji 2027.  Tak perlu jauh-jauh mendatangi kantor imigrasi, pengurusan paspor kini bisa dilakukan

Puluhan Wilayah Masuk Rapor Merah, Sekda Grobogan Minta Percepatan Pelunasan PBB-P2 2026

Puluhan Wilayah Masuk Rapor Merah, Sekda Grobogan Minta Percepatan Pelunasan PBB-P2 2026

GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan mulai menggenjot percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026. Pasalnya, hingga akhir Juni masih terdapat puluhan wilayah yang masuk k

Ini Daftar Kecamatan dan Desa yang Mendapatkan Hadiah di Percepatan Pelunasan PBB-P2 tahun 2025

Ini Daftar Kecamatan dan Desa yang Mendapatkan Hadiah di Percepatan Pelunasan PBB-P2 tahun 2025

GROBOGAN– Sebanyak 107 desa, dua kelurahan, dan 10 kecamatan di Kabupaten Grobogan menerima penghargaan sebagai pelunas tercepat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025. Total hadiah utama ya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer