
BLORA – Meski nyaris 50 persen luas wilayah di Blora adalah hutan, secara pendapatan hal itu tak memberikan dampak signifikan.
Sebab pendapatan Pemerintah Kabupaten Blora dari sektor dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam kehutanan minim.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPPKAD Blora, Susi Widyorini, menyebut DBH SDA Kehutanan yang didapat Pemerintah Kabupaten Blora tak seberapa. Meski luasnya separuh dari wilayah kabupaten.
Bahkan dalam kurun waktu tiga tahun belakangan, jumlahnya terus menurun. Dengan prosentase penurunannya nyaris 50 persen.
"Pada 2023 DBH SDA Kehutanan dapat 5.408.359.484," jelasnya.
Kemudian pada 2024 jumlahnya menurun drastis. Yakni pemkab hanya mendapatkan Rp 3.170.850.000.
"Pada 2025 DBH SDA Kehutanan hanya dapat Rp 1.997.425.000," paparnya.
Minimnya kontribusi sektor kehutanan bagi pendapatan daerah itu sebelumnya juga dikritik anggota DPRD Kabupaten Blora Iwan Krismianto. Ia menyebut 49,66 persen wilayah Kabupaten Blora hanya untuk hutan.
"Dan hutan itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat kita. Imbasnya gak ada kalau liat DBH SDA Kehutanan," terangnya.
Ia menilai DBH SDA Kehutanan yang didapat Blora jelas tak sebanding dengan luas wilayah hutan yang ada di Blora. Sehingga hal itu dinilai tak adil.
"Ini masyarakat mengiranya banyak jati, Blora makmur, makmur opo," tegasnya. (tos)
