
BLORA – Rencana perbaikan jalan di Kabupaten Blora tahun ini terhambat.
Anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur terkena pemangkasan sebesar Rp 55 miliar.
Pemotongan ini terjadi akibat kebijakan efisiensi belanja yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Baca Juga: Duh! Kerusakan Parah Jalan Provinsi di Blora Sepanjang 40 Kilometer Cuma Diperbaiki 1 Kilometer
Akibatnya, sejumlah proyek pembangunan yang sudah dirancang harus ditunda.
Dana yang semula diharapkan turun melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Mandatory dari pemerintah pusat kini tidak bisa digunakan.
Plt. Kepala DPUPR Blora, Nidzamudin Al Hudda, menyebut bahwa pemangkasan ini cukup mendadak.
Padahal, biasanya dana dari pusat tersebut selalu dialokasikan untuk proyek perbaikan jalan di daerah.
"Total anggaran yang terkena efisiensi itu kurang lebih Rp 55 miliar," ungkap Hudda.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR Blora, Danang Adiamintara, menambahkan bahwa salah satu pos anggaran yang tidak jadi diterima adalah DAK sebesar Rp 20,8 miliar.
Baca Juga: Mitos Goa Terawang di Blora yang Diyakini Menjadi Gerbang Masuk Menuju Dunia Lain, Benarkah?
Dana ini awalnya sudah diproyeksikan untuk pembangunan dua ruas jalan penting, salah satunya ruas Jepon-Bogorejo.
"Awalnya dana ini kami siapkan untuk pembangunan dua paket ruas jalan. Salah satunya Jepon-Bogorejo yang menghubungkan Blora dengan Tuban," jelas Danang.
Namun, karena DAK tak kunjung turun, proyek tersebut otomatis tidak bisa direalisasikan tahun ini.
Jalan yang seharusnya menjadi jalur strategis untuk meningkatkan konektivitas antar daerah pun terpaksa harus menunggu.
Selain DAK, DPUPR Blora juga kehilangan anggaran dari DAU Mandatory sebesar Rp 23 miliar.
Pemangkasan ini semakin mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani perbaikan jalan yang rusak.
Atas situasi ini, pihak DPUPR hanya bisa meminta maaf kepada masyarakat karena tak bisa merealisasikan pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan.
"Kami menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Tentunya kami ingin melakukan yang terbaik, tetapi dengan kondisi ini, beberapa proyek memang harus ditunda," pungkasnya.
Dengan anggaran yang terbatas, masyarakat diminta lebih bersabar menunggu realisasi pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda.
Sementara itu, Pemkab Blora berupaya mencari solusi agar jalan-jalan yang mengalami kerusakan parah tetap mendapat perhatian.(tos)



