
BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora bakal memangkas sejumlah pos anggaran, termasuk perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pembahasan intensif untuk menentukan besaran efisiensi anggaran yang harus dilakukan.
“Saat ini sedang kami rapatkan. Mana saja yang akan diefisiensi masih dalam tahap kajian,” ungkapnya.
Meski demikian, beberapa sektor pengeluaran sudah dipastikan akan mengalami pemangkasan sesuai ketentuan dalam Inpres tersebut.
“Ada beberapa alokasi yang memang harus dipotong, seperti perjalanan dinas hingga belanja ATK,” tambah Arief.
Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah pusat saat ini tengah mengupayakan pengetatan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga guna mengatasi defisit keuangan serta mengalokasikan dana untuk program prioritas, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Total efisiensi anggaran yang ditargetkan pemerintah pusat mencapai Rp 306 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 256,1 triliun merupakan pemangkasan belanja kementerian/lembaga, sedangkan Rp 50,59 triliun berasal dari pengurangan dana transfer ke daerah.
Pengurangan transfer ke daerah ini tentu berimbas pada kemampuan fiskal pemerintah daerah, termasuk Blora.
Seperti diketahui, sebagian besar pendapatan daerah di Indonesia, termasuk Blora, masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, pemerintah daerah harus semakin cermat dalam mengelola anggaran agar program-program prioritas tetap berjalan optimal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora—yang kini telah berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah—Mahbub Djunaidi, menyatakan bahwa pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai langkah konkret yang akan diambil.
“Kami masih dalam tahap pembahasan bersama TAPD. Hasilnya akan segera kami informasikan setelah ada keputusan final,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam penggunaan anggaran, tanpa mengorbankan pelayanan publik dan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. (tos)



