Perkembangan Terkini Kasus Dugaan Illegal Logging di Kutukan Blora, Begini Kata Polisi

BLORA - Upaya restorative justice (RJ) atas kasus dugaan illegal logging di Desa Kutukan masih terus dibahas.
Polres Blora masih mendalami kasus yang diduga dilakukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Mulyo Raharjo Silayang.
Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto menjelaskan jika pihaknya masih melakukan proses penyelidikan.
Karena sampai sejauh ini belum ada pencabutan atas laporan kasus itu.
“Masih dalam proses penyelidikan. Nanti perkembangan akan kami sampaikan,” katanya.
Semula sempat muncul wacana agar kasus itu diselesaikan secara restorative justice. Namun sampai kini belum ada kejelasan terkait itu.
“Ya nantinya akan seperti itu (restorative justice-red). Dari pihak Perhutani, dari pihak kelompok tani menyadari, nantinya duduk bersama, membuat komitmen bersama dan nantinya kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi kelompok hutan yang lain,” imbuhnya.
Administratur Perum Perhutani KPH Randublatung, Herry Merkussiyanto Putro, menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat kepolisian.
“Intinya kami kembalikan semua prosesnya ke Polres, kami patuh keputusan apa yang di polres, karena yang memahami kaitannya dengan itu di Polres,” terangnya.
Meski dilaporkan atas dugaan illegal logging itu, Ketua KTH Mulyo Raharjo Silayang, Surationo mengaku tidak mengetahui adanya penebangan kayu.
“Saya tidak tahu. Ada kayu roboh di situ, tapi saya tidak tahu siapa yang menebang. Saya datang karena diundang teman-teman. Ada keributan dengan perhutani,” katanya.
Surationo merasa kaget saat dirinya diketahui dilaporkan ke polisi karena ia merasa tak melakukan apapun.
“Aku ora nebang. Kalau dituduh menebang mana buktinya. Lha kayu itu yang bawa keluar hutan Perhutani sendiri, diangkut mereka,” imbuhnya.
Terkait data 51 pohon yang ditebang dan dituduhkan sebagai ilegal logging, menurutnya data perhutani itu asal-asalan.
Sebab saat di lokasi ia tak melihat ada kayu sebanyak itu.
“Aku memang di situ. Aku ketua KTH posisinya. Saya nggak pegang kayu, saya nggak menebang. Itu kan posisinya di wilayah KTH yang kami kelola sudah berizin. Sudah ada SK nya dari Pak Jokowi,” paparnya. (tos/ali)



