alexametrics
28.6 C
Kudus
Monday, July 25, 2022

Kontrak Dana Alokasi Khusus Kanupaten Blora Beres Seratus Persen

BLORA – Keseluruhan kegiatan dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) di Blora telah dilaporkan ke pemerintah pusat. Hal itu dapat dilakukan setelah semua persiapan pelaksanaan hingga kontrak telah diselesaikan. Dengan batas pelaporan berakhir pada 21 Juli lalu, maka dapat dipastikan semua kegiatan bersumber DAK dapat didanai pemerintah pusat.

Pelaporan itu dilakukan melalui aplikasi Om-Span (Online Monitoring SPAN). Pengisian aplikasi dari kementerian keuangan itu harus dilakukan sebelum batas akhir yang telah ditentukan.

”Lewat tanggal itu (21 Juli 2022, Red), sudah tidak bisa diproses lebih lanjut,” ungkap Slamet Pamuji, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora.


Berdasarkan data yang telah diperoleh Jawa Pos Radar Kudus, Blora mendapatkan jatah pagu dengan total Rp 120 miliar untuk berbagai jenis kegiatan dari DAK. Proyek itu secara umum dibagi menjadi dua hal, yaitu reguler dan penugasan.

Diketahui, DAK Fisik Reguler diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. Sedangkan DAK Fisik Penugasan, diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.

Baca Juga :  Resmikan Bendungan Randugunting, Jokowi: Penuhi Kebutuhan Air dan PLTS

”Semua kegiatan yang terkait DAK harus sudah selesai pelaporannya ke pemerintah. Persiapan sampai dengan tahapan kontrak juga harus selesai. Kemudian baru dilaporkan melalui Om-Span. Aplikasi khusus tata kelola DAK,” jelas Mumuk, sapaan akrab Slamet Pamuji.

Lebih lanjut, salah seorang pelaksana pada sub bidang pelaporan keuangan bernama Yudhi Rista Purnama mengaku, keseluruhan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis telah menyampaikan dokumen sebagai syarat untuk penyaluran DAK.

”Semua sudah beres. Meskipun ada salah satu yang cukup mepet. Saat itu dilaporkan pada tanggal 21 Juli sore,” ucapnya.

Pihaknya berharap agar pada pelaporan tahun berikutnya, OPD teknis bisa melaporkan kontrak jauh hari sebelum masa pelaporan berakhir.

”Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi jaringan atau perangkat lain. Untung saja kemarin semuanya lancar. Jadinya keseluruhan proyek dapat diproses ke tahap selanjutnya,” jelasnya. (cha/ali)






Reporter: Ahmad Zaimul Chanief

BLORA – Keseluruhan kegiatan dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) di Blora telah dilaporkan ke pemerintah pusat. Hal itu dapat dilakukan setelah semua persiapan pelaksanaan hingga kontrak telah diselesaikan. Dengan batas pelaporan berakhir pada 21 Juli lalu, maka dapat dipastikan semua kegiatan bersumber DAK dapat didanai pemerintah pusat.

Pelaporan itu dilakukan melalui aplikasi Om-Span (Online Monitoring SPAN). Pengisian aplikasi dari kementerian keuangan itu harus dilakukan sebelum batas akhir yang telah ditentukan.

”Lewat tanggal itu (21 Juli 2022, Red), sudah tidak bisa diproses lebih lanjut,” ungkap Slamet Pamuji, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora.

Berdasarkan data yang telah diperoleh Jawa Pos Radar Kudus, Blora mendapatkan jatah pagu dengan total Rp 120 miliar untuk berbagai jenis kegiatan dari DAK. Proyek itu secara umum dibagi menjadi dua hal, yaitu reguler dan penugasan.

Diketahui, DAK Fisik Reguler diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. Sedangkan DAK Fisik Penugasan, diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.

Baca Juga :  Terlilit Utang, Seorang Warga asal Blora Tega Racuni Sahabat Sendiri

”Semua kegiatan yang terkait DAK harus sudah selesai pelaporannya ke pemerintah. Persiapan sampai dengan tahapan kontrak juga harus selesai. Kemudian baru dilaporkan melalui Om-Span. Aplikasi khusus tata kelola DAK,” jelas Mumuk, sapaan akrab Slamet Pamuji.

Lebih lanjut, salah seorang pelaksana pada sub bidang pelaporan keuangan bernama Yudhi Rista Purnama mengaku, keseluruhan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis telah menyampaikan dokumen sebagai syarat untuk penyaluran DAK.

”Semua sudah beres. Meskipun ada salah satu yang cukup mepet. Saat itu dilaporkan pada tanggal 21 Juli sore,” ucapnya.

Pihaknya berharap agar pada pelaporan tahun berikutnya, OPD teknis bisa melaporkan kontrak jauh hari sebelum masa pelaporan berakhir.

”Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi jaringan atau perangkat lain. Untung saja kemarin semuanya lancar. Jadinya keseluruhan proyek dapat diproses ke tahap selanjutnya,” jelasnya. (cha/ali)






Reporter: Ahmad Zaimul Chanief

Most Read

Artikel Terbaru

/