
BLORA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kabupaten Blora, Selasa (13/8).
Lembaga negara itu mendatangi Blora terkait adanya lima temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kota Sate.
Meliputi pengadaan barang dan jasa (PBJ), hibah, pendapatan daerah, aset dan penertiban sektor galian C.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK Maruli Tua Manurung mengungkapkan, tim koordinasi KPK membagi tugas di jajaran eksekutif dan legislatif Blora untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi.
Ia menjelaskan, terdapat lima hal yang menjadi bahasan dan evaluasi bagi jajaran ASN di Kabupaten Blora.
"Berdasarkan temuan BPK ini ada lima hal yang terpantau di mesin monitoring center for prevention (MCP). Tindak lanjut temuan BPK itu terkait PBJ, hibah, pendapatan, aset dan penertiban galian C," jelasnya.
Ia menjelaskan, terdapat juga delapan area yang rawan terjadinya korupsi.
Meliputi perencanaan APBD, penganggaran APBD, PBJ, pengawasan inspektorat, manajemen ASN, pelayanan publik dan pengelolaan barang milik daerah (BMD).
"Untuk pengadaan barang dan jasa ini kami memang mengingatkan untuk tidak menggunakan metode pengadaan langsung. Mengingat bahwa pengadaan dengan metode tersebut resiko korupsi meningkat," ujarnya.
Namun, ia mengaku dengan adanya temuan dan evaluasi yang disampaikan kepada jajaran eksekutif.
Pihaknya mengapresiasi untuk Blora itu mempunyai ribuan sertifikasi aset dan saat ini tinggal 31 yang belum bersertifikat.
"Maka jika itu dituntaskan, Blora akan jadi satu-satunya daerah yang asetnya 100 persen bersertifikat. Kemudian untuk survey penilaian integritas (SPI) di Blora nilainya 72 pada 2022 dan naik 77,6 pada 2023," ujarnya.
"Kami berharap untuk MCP dan spi tembus di angka 79 dan 80," jelasnya. (ari)



