Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Apa? Kejaksaan Panggil 20 Anggota DPRD Blora

E
Penulis: Eko Santoso❯

RAMAIKAN: sejumlah mahasiswa yang juga nggota PC PMII saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Blora.
RAMAIKAN: sejumlah mahasiswa yang juga nggota PC PMII saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Blora.
 BLORA – Kejaksaan Negeri Blora sudah panggil 20 anggota DPRD Kabupaten Blora.


Advertisement

Mereka dimintai keterangan terkait kasus Honor Narsum DPRD 2021 yang diduga tak wajar. 

Kasi Intel Kejari Blora Jatmiko menyebut semula kasus itu dilidik oleh bagian intelijen.

Kemudian setelah dilaporkan ke Kejati, diarahkan untuk ditangani Pidsus.

Advertisement

Sehingga kini sedang dilakukan penyelidikan oleh pidsus. 

"Karena semula laporannya kan di Kejati, kemudian Kejati mengintruksikan kami. Jadi hasilnya kami teruskan ke Kejati. Dan diarahkan untuk diselidiki Pidsus," paparnya. 

Menurutnya saat penyelidikan di tingkat intelijen sudah ada beberapa anggota DPRD yang mengembalikan uang ke Kasda.

Advertisement

Kemudian saat dilimpahkan dan penyelidikan di pidsus bertambah empat orang anggota DPRD yang mengembalikan. 

"Total 5,3 miliar yang dikembalikan ke kasda. Kami saat Penyelidikan belum melakukan audit. Cuma kami sudah koordinasi dengan inspektorat. Jadi dasar pengambilan belum ada, cuma mereka mengembalikan sebagai iktikad baik," imbuhnya. 

Pihaknya menjelaskan meski belum ada dasar audit, pihaknya sudah melakukan expose dengan inspektorat.

Hasilnya diketahui ada asas kepatutan di UU Keuangan negara. Bahwa honor narsum per bulan maksimal 20 jam. Sementara di DPRD Blora per bulan lebih dari itu. 

"Yang hitung bukan kami. Dari pihak sekwan sendiri. Kemudian kami expos dengan inspektorat," imbuhnya. 

Meski sudah ada pengembalian, proses hukum tetap berjalan. Dan kini lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Blora telah dipanggil kejaksaan dimintai keterangan. 

"Jumlah dewan yang dipanggil 20 lebih. Untuk perkembangan belum konformasi tim. Sekitar itu," tambahnya. 

Pihaknya menegaskan jika proses hukum akan terus berlanjut. Ke depan masih ada pihak-pihak yang akan diklarifikasi. 

"Ini proses hukum masih berjalan. Banyak yang akan kami klarifikasi. Apapun hasilnya akan kami laporkan ke Kejati," tuturnya. 

Menurutnya dalam penanganan kasus tersebut tak ada istilah menunda-nunda.

Ia menjelaskan benar sudah sekitar setahun ditangani.

Namun sempat tertunda karena ada instruksi Kejagung untuk menunda kasus saat Pemilu. (tos/khim)

Advertisement

Artikel Terkait

Aktivis Blora ke Jakarta Hanya Dua Orang, Kabar 20 Bus Dipastikan Hoaks

Aktivis Blora ke Jakarta Hanya Dua Orang, Kabar 20 Bus Dipastikan Hoaks

Kabar mengenai keberangkatan puluhan bus yang disebut membawa massa aktivis dari Kabupaten Blora menuju Jakarta dipastikan tidak benar.

Korupsi MBG di BGN: Kejagung Ungkap Bos Vendor Motor Listrik Jadi Tersangka

Korupsi MBG di BGN: Kejagung Ungkap Bos Vendor Motor Listrik Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung telah menetapkan satu tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi terkait kontrol program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Prabowo Lantik Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, Gantikan Dadan Hindayana

Prabowo Lantik Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, Gantikan Dadan Hindayana

Prabowo Lantik Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, Gantikan Dadan Hindayana

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer