Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPPKAD Blora Terima Transferan Uang Honor Tak Wajar dari Anggota DPRD, Segini Nilainya

NE
Kepala BPPKAD Blora, Slamet Pamuji. Foto: EKO SANTOSO/RADAR KUDUS
Kepala BPPKAD Blora, Slamet Pamuji. Foto: EKO SANTOSO/RADAR KUDUS

BLORA – Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerima transferan Rp5,3 miliar.


Advertisement

Uang itu berasal dari anggota DPRD Kabupaten Blora.

Yang berbondong-bondong mengembalikan uang usai diusutnya kasus dugaan honor narasumber anggota DPRD yang diduga tak wajar.

Advertisement

Kepala BPPKAD Blora, Slamet Pamuji menjelaskan jika uang dari anggota DPRD yang dikembalikan itu ditransfer ke kas daerah. Dengan jumlah mencapai miliaran rupiah.

"Totalnya Rp 5,3 miliar. Ini untuk honor Narsum 2021-2022," jelasnya.

Pihaknya sebagai bendahara umum daerah hanya tahu ada kiriman uang dari anggota DPRD.

Advertisement

Ia juga tak mengetahui detail siapa saja dan berapa jumlahnya.

"Untuk kasus detailnya di kejaksaan. Ini kan ditangani kejaksaan," paparnya.

Menurutnya pengembalian itu dilakukan secara transfer langsung ke rekening kas daerah.

Tak ada yang dikembalikan secara tunai.

"Adakah potensi yang belum dikembalikan, kami tak tahu," tuturnya.

Pihaknya juga belum mengetahui ke depan uang yang dikembalian itu akan diperlakukan seperti apa.

Sebab kasus tersebut masih bergulir. Ia pun menunggu arahan kejaksaan.

"Belum tahu, tergantung hasil dari kejari seperti apa nanti," imbuhnya.

Sementara pada Kamis lalu (11/7), ada 8 anggota DPRD Kabupaten Blora yang dimintai klarifikasi oleh Kejari.

Mereka diantaranya, Muchlisin (PKB), Mbah Broto (PDIP), Jariman (PPP), Gus Achlif (PPP), Irma Isdiyana (NasDem), Ketut Sanjaya (NasDem), Ketut Kunarwo (PKB), Munawar (PKB).

Kasi Intelijen Kejari Blora, Jatmiko menjelaskan pengembalian tersebut masih berpotensi merugikan keuangan negara. Namun, pihaknya belum bisa memastikan.

"Sebab ini masih pendalaman. Juga masih perlu dua alat bukti untuk itu," terangnya.

Menurutnya, pengembaliannya langsung ke BPPKAD setempat dan masih berada kas daerah.

"Ya tiba-tiba mereka langsung transfer ke BPPKAD. Alhamdulillah mereka sadar untuk mengembalikan ketidakwajaran uang honor narsum," jelasnya. (tos/nib)

Advertisement

Artikel Terkait

Lahan 7 Hektare Siap, Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Blora Tunggu Kementerian PU

Lahan 7 Hektare Siap, Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Blora Tunggu Kementerian PU

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen di Kabupaten Blora mulai memasuki tahapan persiapan akhir, yakni pematangan lahan.

Puluhan ODGJ dan Lansia dari Blora Dititipkan ke Daerah Lain, Berapa Biayanya?

Puluhan ODGJ dan Lansia dari Blora Dititipkan ke Daerah Lain, Berapa Biayanya?

Keterbatasan fasilitas panti sosial membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora harus menitipkan warga penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tak Punya Panti, Blora Titipkan ODGJ dan Lansia ke Daerah Lain

Tak Punya Panti, Blora Titipkan ODGJ dan Lansia ke Daerah Lain

Tak punya panti sosial, Blora titipkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan lansia ke daerah lain. Mulai dari Rembang, Pati hingga Salatiga.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer