
BLORA - Adanya pro dan kontra terkait wacana kebijakan Perumahan Rakyat (Tapera), pemerintah Kabupaten Blora tak mau gegabah. Memilih menunggu arahan pusat.
Tapera sendiri diwacanakan Presiden Jokowi. Dan belakangan diteken melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2024 tentang perubahan atas PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa gaji pegawai negeri maupun swasta di Indonesia akan terkena potongan tambahan untuk simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Pada pasal 15 Ayat 1 PP itu menyebut besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.
Sementara bunyi ayat 2 pada pasal yang sama, disebutkan bahwa besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen, dan pekerja sebesar 2,5 persen.
Bupati Blora Arief Rohman, menyampaikan saat ini masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat. Meski ada pro dan kontra atas wacana itu Bupati enggan menanggapi.
"Kami belum mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Pusat terkait kebijakan simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera) untuk pegawai itu," jelasnya.
Karena belum ada sosialisasi itulah pihaknya tak bisa banyak komentar. Juga tak tau seperti apa nanti mekanismenya.
"Kalau itu belum jadi fokus kita ya. Kita nunggu dari pusat arahnya seperti apa," paparnya. (tos/khim)



