Lantik Puluhan PPK Pilkada 2024, Begini Pesan Bupati Blora Arief Rohman

BLORA - Sebanyak 80 panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dilantik kemarin.
Bupati Blora Arief Rohman mempersilahkan para perangkat, guru PPPK atau ASN untuk menambah pekerjaan dengan menjadi petugas PPS atau KPPS mendatang.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, sesuai aturan pemerintah itu memperbolehkan.
Namun, yang harus ditekankan adalah harus ada izin pimpinan dan ada beberapa ketentuannya.
"Saat nanti PPPK menjadi petugas PPS atau KPPS, maka jam mengajarnya harus dipenuhi. Jika ada ASN yang mendaftar bisa dinilai sebagai tugas dari negara, tugas pribadinya menjadi PPPK harus diselesaikan terlebih dulu," ujarnya.
Ia juga menambahkan, nantinya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora dan Dinas terkait yang menjadi induk dari ASN itu untuk dikoordinasikan.
"Pihak yang bersangkutan harus mengatur waktu dan berkomitmen kerjanya," ujarnya.
"Tidak akan timbul permasalahan dan tidak ingin membatasi hak warga negara untuk berpartisipasi dalam membantu proses pemilihan," lanjutnya.
Koordinator Divisi (Kordiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas SDM) KPU Blora Ahmad Mustakim menanggapi aparatur sipil negara (ASN) dari kalangan PPPK untuk nanti boleh mendaftar petugas PPS dan KPPS.
’’Dari KPU tidak ada larangan siapa pun mendaftar ke badan ad hoc. Jadi, kami kembalikan lagi ke yang bersangkutan," ujarnya.
"Izin itu harus tertulis. Sehingga, bisa dipertanggungjawabkan dan jelas," jelasnya. (ari/ali)



