Dialihkan ke Online, Mal Pelayanan Publik Blora Sepi Pengunjung, Begini Kondisinya!

BLORA - Kunjungan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora akhir-akhir ini sepi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTMPTSP) Blora mengaku penerapan inovasi pelayanan pengurusan izin menggunakan sistem online tanpa harus ke kantor menjadi salah satu penyebabnya.
Pantauan wartawan Jawa Pos Radar Kudus di lokasi ada 31 loket pelayanan yang tersedia, hanya ada empat loket yang memiliki pengunjung.
Kepala DPMPTSP Blora Bondan Arsyianti melalui Kasubag Pelayanan DPMPTSP Dwi menyampaikan sepinya pengunjung MPP ini sepi diakibatkan sudah beralih menggunakan online.
Untuk jumlah loket pelayanan yang ada di MPP ini 31 loket. Terdiri dari tujuh bidang vertikal, sembilan BUMN dan BUMD serta ada 15 instansi daerah.
"Sepinya MPP ini dikarenakan sudah online. Melalui inovasi sistem yang namanya sistem informasi pelayanan online (Simpol). Termasuk pada sektor kesehatan, secara keseluruhan pemohon hanya melakukan pengajuan melalui Hand Phone. Dilanjutkan pemohon membawa berkas ke kantin pelayanan," ucapnya.
Ia menambahkan, ketika surat sudah dibawa ke kantor pelayanan.
Seterusnya, SK perizinan akan dikirimkan melalui via WhatsApp.
Pada sektor kesehatan di Blora, secara keseluruhan sudah menggunakan online.
Untuk nakes yang dinaungi dinas kesehatan sejak 2023 sudah melakukan pengajuan izin kesehatan melalui inovasi yang telah disediakan.
"Kami sering melakukan sosialisasi atau jemput bola melakukan pelayanan di desa-desa terpencil. Hal itu rutin kamu lakukan sosialisasi agar masyarakat mengurus segala sesuatu melalui online," ucapnya.
Ia menambahkan, meskipun sudah dilakukan secara online.
Masih saja ada instansi pemerintah yang tidak pernah hadir dan datang mengisi loket pelayanan.
Untuk loket pelayanan perbankan itu aktif setiap hari ada penjaga.
Namun, di instansi pemerintah ada jadwal tertentu yang mereka hadir dan tidaknya.
"Kami sedikit kewalahan jika penjaga loket tidak hadir, sebab harus menghafalkan 1.037 perizinan di semua loket. Untuk Dinrumkimhub sudah ada jadwal satu kali seminggu di hari Rabu, Kemenag satu Minggu tiga kali, kalau di BPJS dan PDAM setiap hari ada. Untuk kewenangan wajib jaga loket itu ada di pihak OPD masing-masing," jelasnya. (ari/ali)



